Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Pembatasan Pertalite Khusus Motor dan Angkutan Umum Menghemat 60% Konsumsi BBM

Juven Martua Sitompul • 23 Agustus 2022 18:10
Jakarta: Pemerintah didorong segera mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN 2023. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi khusus motor dan angkutan umum diyakini menghemat 60 persen Pertalite dan Solar yang tidak tepat sasaran.
 
"Menurut saya, atasi tadi dengan pembatasan BBM bersubsidi saat ini untuk sepeda motor dan angkutan umum, maka sekitar 60 persen bisa diselamatkan oleh pemerintah," kata pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
 
Menurut dia, efek kenaikan harga bagi pengguna yang tidak lagi boleh mengonsumsi BBM bersubsidi bisa dilokalisir sehingga dampak inflasi tidak terlalu tinggi. Jika strategi pembatasan berhasil maka APBN bisa diselamatkan sekaligus bisa mengendalikan inflasi.

"Inflasinya berpengaruh tapi tidak signifikan. Kalau 60 persen diselamatkan, (inflasi) bisa 0,5 persen. Asal solar tidak naik," ujarnya.
 
Dia mengungkapkan keyakinannya jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menempuh kebijakan menaikkan BBM bersubsidi mengingat ancaman inflasi dan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
 
"Saya tidak yakin Pak Jokowi mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah ini," kata dia.
 

Baca: Semakin Kuat Sinyal Pertalite Naik, Jokowi Minta Tetap Perhatikan Daya Beli


Fahmy menyebut kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp8.500 dilakukan secara bersamaan sudah pasti menyulut inflasi. Bahkan jika kenaikan inflasi makanan 2 persen akan mendorong inflasi hingga 5,2 persen yoy.
 
"Akibatnya, jika Pertalite dan Solar dinaikkan kemungkinan inflasi akan menjadi 7,2 persen. Padahal tahun sebelumnya inflasi kita rendah sekali, hanya 3 persen dan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,4 persen. Ini luar biasa," kata Fahmy.
 
Sementara itu, inflasi 7,2 persen akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan memperburuk daya beli masyarakat. Menurut dia, beban paling berat akan dirasakan rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi karena tidak mempunyai kendaraan bermotor. Fahmy menekankan pentingnya pemerintah mengatasi permasalahan BBM bersubsidi secara jangka pendek dan panjang.
 
"Atasi dulu masalah jangka pendek, menggelembungnya subsidi, 60 persen diselamatkan. Kalau sudah normal mulai diutak-atik, mungkin Pertalite dinaikkan atau Pertamax diturunkan agar disparitas tidak terlalu tinggi. Pada saat itu terjadi migrasi tadi," kata dia.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan