Padahal, selama masa kepemimpinan Jokowi banyak peristiwa penting global yang mengiringi perjalanan ekonomi, khususnya di sektor industri manufaktur. Beberapa peristiwa dimaksud antara lain penurunan harga beberapa komoditas yang berakibat pada adanya tekanan terhadap ekspor Indonesia, perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai entitas ekonomi terbesar dunia yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara global.
Kemudian perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang menciptakan kembali high cost economy dan mengganggu sisi supply, serta pandemi covid-19 yang memberikan tekanan hebat utamanya kepada sektor industri baik dari sisi supply dan maupun sisi demand.
"Dengan latar belakang kondisi global yang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian tersebut, perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif menghadapi tantangan yang tidak mudah," ucap Agus dalam Refleksi Tujuh Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Selasa, 26 Oktober 2021.
Agus menjelaskan bahwa pentingnya peranan sektor industri antara lain dapat dilihat dari realisasi investasi sektor industri manufaktur, yang pada periode pertama (2015-2019) menembus total nilai sebesar Rp1.280 triliun dengan nilai rata-rata investasi tahunan sebesar Rp250 Triliun.
"Total nilai investasi selama periode lima tahun pertama ini bahkan lebih besar dari nilai investasi yang terakumulasi selama 10 tahun pada kurun waktu 2005-2014," tuturnya.
Pada periode kedua, realisasi investasi di sektor manufaktur pada 2020 tercatat di angka Rp270 triliun, lebih tinggi dari nilai rata-rata periode sebelumnya meski sektor industri mendapat hantaman keras (hard hit) dari pandemi covid-19.
Realisasi investasi manufaktur
Sementara pada semester I-2021, realisasi investasi di sektor manufaktur telah terhitung sebesar Rp170 triliun dan diperkirakan terus meningkat seiring dengan perbaikan beberapa indikator ekonomi lain.
Dari sisi ekspor, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap ekspor nasional terus meningkat dari USD108,6 miliar pada 2015 ke USD127,4 miliar pada 2019. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata nilai kontribusi ekspor sektor manufaktur berkisar pada angka 75 persen dari total ekspor nasional per tahun.
"Nilai kontribusi ini jauh lebih besar dari kontribusi ekspor manufaktur pada periode pemerintahan sebelumnya (2000-2014) yang hanya menyentuh angka di bawah 70 persen dari total ekspor nasional," ungkap Agus.
Adapun kontribusi ekspor sektor industri manufaktur pada tahun pertama pemerintahan Jokowi jilid II (tahun 2020) justru naik menjadi sebesar USD131,1 miliar di tengah himpitan pandemi covid-19. Nilai ekspor manufaktur ini merepresentasikan 80,3 persen ekspor nasional tahun 2020 dan menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar USD21,7 miliar.
Surplus neraca perdagangan sendiri terus berlanjut hingga September 2021 sebesar USD4,37 miliar yang merupakan surplus tertinggi selama 17 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Pada periode Januari-Agustus 2021, nilai ekspor sektor manufaktur telah mencapai sekitar USD115,13 miliar.
Menurutnya, capaian sektor industri manufaktur di bidang investasi dan ekspor mengiringi kontribusi sektor industri manufaktur terhadap penerimaan negara dan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang terus meningkat dan merupakan tertinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.
Pajak sektor industri pengolahan secara rerata berkontribusi sebesar 28 persen sepanjang 2014 hingga 2020. Sementara penerimaan cukai sektor industri menyumbang 95 persen dari total penerimaan cukai nasional. Adapun laju pertumbuhan PDB manufaktur pada periode 2015-2019 secara konsisten berada di kisaran mendekati angka lima persen per tahun. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional pada 2015 menyentuh nilai Rp2.100 triliun dan terus naik ke Rp2.783 triliun di 2019.
Pada periode kedua pemerintahan, kontribusi sektor manufaktur sedikit turun ke angka Rp2.760 triliun di 2020 akibat dampak pandemi covid-19 yang tidak saja menerpa Indonesia tetapi juga seluruh negara di dunia. Akibat tekanan pandemi, sektor industri manufaktur tumbuh minus 2.52 persen di 2020. Ini merupakan kali kedua dalam sejarah sektor industri manufaktur Indonesia mengalami pertumbuhan negatif setelah sempat minus 11,5 persen akibat krisis 1997.
"Pertumbuhan sektor industri manufaktur kembali bergairah pada 2021, dengan peningkatan angka pertumbuhan yang signifikan di kuartal kedua sebesar 6,91 persen (yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga bangkit sebesar 7,07 persen (yoy)," ulas Agus.
Dinamika serupa juga terjadi pada Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia. Di awal periode pertama pemerintahan Jokowi, PMI manufaktur Indonesia berada di bawah 50 poin sepanjang 2015 yang menunjukkan kurang bergairahnya aktivitas di sektor industri sebagai dampak dari tertekannya kinerja ekspor akibat kondisi ekonomi global.
Namun, pada tahun-tahun berikutnya kebijakan ekonomi pemerintah mampu membuat PMI Manufaktur Indonesia terus bergerak hingga menyentuh level ekspansif (di atas 50 poin). Rata-rata nilai PMI Manufaktur Indonesia berada di angka 50,08 pada 2017 dan meningkat ke angka 50,9 pada 2018.
"Namun, perang dagang AS-Tiongkok yang berlanjut dengan pandemi covid-19 pada kurun waktu 2019-2020 menekan PMI Manufaktur ke level 49,7 di 2019 dan secara dalam ke level terendah pada April 2020 dengan angka 27,5 ketika PSBB jilid I diterapkan di ibu kota yang membuat operasional dan kegiatan industri nyaris lumpuh," ucapnya.
Dalam menghadapi pandemi di masa awal, sektor industri memang mengalami shock dan masih kikuk dalam menghadapi situasi yang sedemikian cepat berubah. Pemerintah pun masih melakukan trial and error guna mencari formula yang tepat dalam penanganan pandemi untuk mencari keseimbangan antara sektor kesehatan dengan sektor ekonomi.
Kesehatan dan ekonomi sektor yang tak bisa pisah
Ia menilai kesehatan dan ekonomi merupakan dua sektor yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama memiliki dampak yang besar dan luas terhadap kehidupan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
IOMKI merupakan terobosan kebijakan yang menyelamatkan eksistensi industri manufaktur di masa pandemi. Dengan memegang IOMKI, perusahaan industri dapat terus melakukan kegiatan industri selama pandemi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan industri dan penerapan protokol kesehatan kepada pemerintah.
"Kebijakan IOMKI seiring waktu berhasil mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi di sektor industri manufaktur dan memacu para pelaku industri untuk percaya diri dan dapat segera beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan memperhatikan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah," terang dia.
Kepercayaan diri dan daya adaptasi industri di masa pandemi tercermin dari bangkitnya kembali PMI Manufaktur Indonesia ke level ekspansif sejak November 2020 dan terus menguat hingga Juni 2021. Bahkan, pada 2021 ini PMI Manufaktur Indonesia mencetak rekor angka tertinggi sepanjang sejarah dalam tiga bulan berturut-turut, yakni 53,2 pada Maret, 54,6 pada April, dan 55,3 pada Mei.
"Ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi di sektor industri manufaktur dalam menilai prospek ekonomi Indonesia ke depan," tegas Agus.
Sayangnya, merebaknya varian delta di Indonesia memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali yang kemudian direvisi menjadi PPKM berlevel. Ini membuat gairah pelaku industri harus terhenti sementara sehingga PMI Manufaktur Indonesia kembali turun ke level 40,1 pada Juli 2021.
Namun seiring kondisi yang semakin terkendali dan dibukanya kembali aktivitas industri secara penuh serta didukung dengan daya adaptasi sektor industri yang telah terbangun sebelumnya, PMI Manufaktur Indonesia kembali ke level ekspansif pada angka 52,2 pada September 2021.
Pada aspek ketenagakerjaan, sektor industri pengolahan di masa pemerintahan Jokowi periode I menunjukkan peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja. Data BPS menunjukkan pertambahan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan di sektor industri pengolahan sebesar hampir 4 juta orang dalam kurun waktu lima tahun, naik dari posisi 15,25 juta orang pada 2014 ke 19,2 juta orang pada 2019.
Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terjadi pada 2015-2019 ini lebih besar dari peningkatan jumlah tenaga kerja pada periode 2010-2014 yang menyentuh angka 2,41 juta orang. Namun demikian, akibat dampak pandemi covid-19 jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan secara bertahap berkurang menjadi 18,7 juta orang pada Februari 2020 dan 17,5 juta orang pada Agustus 2020.
"Seiring dengan mulai pulihnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi, jumlah tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 17,82 juta pada Februari 2021," katanya.
Melihat indikator-indikator kinerja tersebut, di tengah berbagai tantangan global, Agus menilai bahwa kinerja industri manufaktur Indonesia di masa pemerintahan Jokowi secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif dari tahun ke tahun.
"Ini terlihat dari kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang selalu meningkat, nilai investasi sektor manufaktur yang selalu bertambah, kontribusi ekspor yang selalu dominan dalam struktur ekspor nasional, jumlah kontribusi pajak terhadap penerimaan negara, jumlah tenaga kerja yang bertambah, dan resiliensi yang tinggi terhadap gejolak lingkungan termasuk krisis. Ini sekaligus menepis pandangan bahwa tengah terjadi deindustrialisasi di Indonesia," tutup Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
