Kesehatan dan ekonomi sektor yang tak bisa pisah
Ia menilai kesehatan dan ekonomi merupakan dua sektor yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama memiliki dampak yang besar dan luas terhadap kehidupan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
IOMKI merupakan terobosan kebijakan yang menyelamatkan eksistensi industri manufaktur di masa pandemi. Dengan memegang IOMKI, perusahaan industri dapat terus melakukan kegiatan industri selama pandemi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan industri dan penerapan protokol kesehatan kepada pemerintah.
"Kebijakan IOMKI seiring waktu berhasil mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi di sektor industri manufaktur dan memacu para pelaku industri untuk percaya diri dan dapat segera beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan memperhatikan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah," terang dia.
Kepercayaan diri dan daya adaptasi industri di masa pandemi tercermin dari bangkitnya kembali PMI Manufaktur Indonesia ke level ekspansif sejak November 2020 dan terus menguat hingga Juni 2021. Bahkan, pada 2021 ini PMI Manufaktur Indonesia mencetak rekor angka tertinggi sepanjang sejarah dalam tiga bulan berturut-turut, yakni 53,2 pada Maret, 54,6 pada April, dan 55,3 pada Mei.
"Ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi di sektor industri manufaktur dalam menilai prospek ekonomi Indonesia ke depan," tegas Agus.
Sayangnya, merebaknya varian delta di Indonesia memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali yang kemudian direvisi menjadi PPKM berlevel. Ini membuat gairah pelaku industri harus terhenti sementara sehingga PMI Manufaktur Indonesia kembali turun ke level 40,1 pada Juli 2021.
Namun seiring kondisi yang semakin terkendali dan dibukanya kembali aktivitas industri secara penuh serta didukung dengan daya adaptasi sektor industri yang telah terbangun sebelumnya, PMI Manufaktur Indonesia kembali ke level ekspansif pada angka 52,2 pada September 2021.
Pada aspek ketenagakerjaan, sektor industri pengolahan di masa pemerintahan Jokowi periode I menunjukkan peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja. Data BPS menunjukkan pertambahan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan di sektor industri pengolahan sebesar hampir 4 juta orang dalam kurun waktu lima tahun, naik dari posisi 15,25 juta orang pada 2014 ke 19,2 juta orang pada 2019.
Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terjadi pada 2015-2019 ini lebih besar dari peningkatan jumlah tenaga kerja pada periode 2010-2014 yang menyentuh angka 2,41 juta orang. Namun demikian, akibat dampak pandemi covid-19 jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan secara bertahap berkurang menjadi 18,7 juta orang pada Februari 2020 dan 17,5 juta orang pada Agustus 2020.
"Seiring dengan mulai pulihnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi, jumlah tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 17,82 juta pada Februari 2021," katanya.
Melihat indikator-indikator kinerja tersebut, di tengah berbagai tantangan global, Agus menilai bahwa kinerja industri manufaktur Indonesia di masa pemerintahan Jokowi secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif dari tahun ke tahun.
"Ini terlihat dari kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang selalu meningkat, nilai investasi sektor manufaktur yang selalu bertambah, kontribusi ekspor yang selalu dominan dalam struktur ekspor nasional, jumlah kontribusi pajak terhadap penerimaan negara, jumlah tenaga kerja yang bertambah, dan resiliensi yang tinggi terhadap gejolak lingkungan termasuk krisis. Ini sekaligus menepis pandangan bahwa tengah terjadi deindustrialisasi di Indonesia," tutup Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
