Selanjutnya yang kedua, gerakan koperasi menyoroti program subsidi bunga yang masih sangat minim penyerapannya yakni sekitar tujuh persen.
Askopindo menyatakan beberapa kali dalam berbagai kesempatan bahwa pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. "Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai kembali usahanya setelah hampir enam bulan berhenti," katanya.
Ketiga, Askopindo menyoroti bantuan presiden produktif yang memberikan bantuan modal Rp2,4 juta pada pelaku UMKM sebanyak 12 juta orang yang memperlihatkan bagaimana koperasi hanya dilibatkan dalam pendataan atau informasi pelaku UMKM yang terdapat di wilayah, tetapi dalam pelaksanaan dicairkan melalui rekening perbankan.
"Sungguh dilematis bagi kami, di satu sisi kami ingin membantu permodalan anggota kami yang terdampak pandemi. Tetapi secara pragmatis, sangat wajar kami berpikir buat apa kami pasok data yang pada akhirnya pencairannya melalui rekening bank. Artinya kan sama saja mempersilakan pada bank untuk mengambil database yang kami miliki," kata Frans yang juga Wakil Ketua KSP Nasari.
Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama bangkit dari keterpurukan ini dan menjadikan koperasi sebagai jurus terakhir untuk menyelamatkan kondisi sampai dengan akhir 2020 agar terhindar dari resesi.
"Atau sekali pun tetap terjadi resesi, Indonesia harus siap benar untuk rebound di 2021 dengan mengandalkan ekonomi kerakyatan secara konkrit melalui koperasi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
