"Itu ide lama sejak Pak Tantri Abeng, Pak Dahlan Iskan, dan Bu Rini Soemarno juga sudah (dibicarakan)," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Salahkah Ahok Kembali Menohok?', Minggu, 20 September 2020.
Arya menyebut membuat superholding bukan hal mudah dan memerlukan proses panjang. Bahkan membuat subholding pun melalui berbagai tahapan yang memakan waktu.
Salah satunya perlu merubah Peraturan Pemerintah (PP) untuk membentuk sebuah subholding. Sebab semua hal mesti dikorelasikan. Bila menyentuh superholding, maka mesti mengubah undang-undang.
"Orang lihat enaknya, tapi tidak lihat proses yang terjadi itu memang berat," kata Arya.
Saat ini, lanjut Arya, Menteri BUMN Erick Thohir telah memetakan jumlah subholding atau klaster perusahaan pelat merah. Untuk mendukung itu, maka pemangkasan perusahaan BUMN mesti dilakukan.
"Ini mengurangi dari 142 BUMN sekarang menjadi tinggal 104. Itu mengurangi artinya mereka jadi anak perusahaan bagian dari subholding tadi," kata Arya.
Menjawab kritikan soal pembubaran Kementerian BUMN dan dibentuk superholding seperti Temasek di Singapura, Arya menilai Ahok perlu banyak diskusi dengan orang di dalam BUMN. Selain itu, sorotan Ahok soal direksi Pertamina hanya sedikit persoalan yang mesti dibenahi.
"Pak Ahok itu kalau melihat Pertamina sudah mabok, kita lihat semuanya (keseluruhan) lebih mabok lagi," ujar Arya.
Baca: Stafsus BUMN: Direksi Berkoordinasi Bukan Lobi
Selain menyoroti superholding, Ahok sempat menyoroti direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri. Bahkan, lanjut dia, sebagian komisaris di BUMN adalah titipan dari sejumlah kementerian.
"Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," kata Ahok dalam tayangan akun YouTube 'Poin' yang diunggah Senin, 14 September 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
