Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.

'Nyanyian' Ahok Bukan Barang Baru

Ekonomi pertamina basuki tjahaja purnama
Fachri Audhia Hafiez • 20 September 2020 13:47
Jakarta: 'Nyanyian' Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama soal pembentukan superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai bukan barang baru. Wacana itu telah disuarakan sejak era Menteri BUMN Tanri Abeng.
 
"Itu ide lama sejak Pak Tantri Abeng, Pak Dahlan Iskan, dan Bu Rini Soemarno juga sudah (dibicarakan)," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Salahkah Ahok Kembali Menohok?', Minggu, 20 September 2020.
 
Arya menyebut membuat superholding bukan hal mudah dan memerlukan proses panjang. Bahkan membuat subholding pun melalui berbagai tahapan yang memakan waktu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satunya perlu merubah Peraturan Pemerintah (PP) untuk membentuk sebuah subholding. Sebab semua hal mesti dikorelasikan. Bila menyentuh superholding, maka mesti mengubah undang-undang.
 
"Orang lihat enaknya, tapi tidak lihat proses yang terjadi itu memang berat," kata Arya.
 
Saat ini, lanjut Arya, Menteri BUMN Erick Thohir telah memetakan jumlah subholding atau klaster perusahaan pelat merah. Untuk mendukung itu, maka pemangkasan perusahaan BUMN mesti dilakukan.
 
"Ini mengurangi dari 142 BUMN sekarang menjadi tinggal 104. Itu mengurangi artinya mereka jadi anak perusahaan bagian dari subholding tadi," kata Arya.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif