BUMN Mantul

Adapun dipilihnya Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Budi Gunadi Sadikin yang merupakan Wamen BUMN sebagai Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi Budi Gunadi Sadikin pun mengartikan BUMN memang memiliki peranan penting.

Mengutip data Kementerian BUMN, Selasa, 29 September 2020, tercatat perusahaan BUMN di Tanah Air berjumlah 107 atau turun jumlahnya ketimbang sebelumnya yang mencapai 142 perusahaan. Berkurangnya jumlah BUMN tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, di antaranya adalah sektor farmasi dan asuransi. Jumlahnya pun diharap bisa turun kembali ke angka 80.

Konsolidasi perusahaan BUMN oleh pemerintah bukan tanpa alasan. Langkah itu merupakan tujuan awal pembentukan Kementerian BUMN di era Presiden Soeharto. Latar belakangnya adalah krisis 1998 yang menghantam perekonomian Indonesia dan membuat kinerja ekonomi hancur lebur, dengan sektor keuangan yang paling terdampak signifikan.

Saat itu, ekonomi Indonesia minus 14 persen, inflasi capai level 77 persen, suku bunga sentuh level 60 persen, dan rupiah menembus level Rp17 ribu per USD dari sebelumnya Rp2.400 per USD. Kondisi kian parah karena bank nasional termasuk bank BUMN mengalami kolaps sehingga tidak bisa mengeluarkan Letter of Credit (L/C) atau surat kredit.
 
Surat kredit adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada didalamnya.
 

L/C merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank (issuing/opening bank) yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor impor yang dikirimkan oleh penerima L/C.

Kondisi tersebut yang membuat Presiden Soeharto kala itu memutar otak untuk berupaya meningkatkan produktivitas perusahaan BUMN guna membantu upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Hal itu berangkat dari bank BUMN tidak bisa mengeluarkan L/C, sedangkan stimulus sangat dibutuhkan untuk meredakan gejolak ekonomi.
 

Tanri Abeng. FOTO: MI/ROMMY PUJIANTO

"Kemudian saya dipanggil oleh Pak Harto. Saat itu Pak Harto mengatakan 'Tanri saya punya 159 perusahaan BUMN tapi tidak produktif. Bagaimana caranya ditingkatkan nilainya sehingga kalau privatisasi nilainya bisa tinggi'," kata Tanri Abeng, saat menceritakan awal mulanya pembentukan Kementerian BUMN, dalam sebuah webinar.

Setelah tiga minggu mempelajari BUMN, Tanri menceritakan, dirinya kembali menghadap Presiden Soeharto dengan mengemukakan beberapa konsep. Konsep pertama perusahaan BUMN harus konsolidasi aset produktif ke dalam National Holding Company atau sekarang dikenal dengan sebutan superholding dengan 10 sektor holding menangani 159 perusahaan BUMN.

Kedua, restrukturisasi manajemen yang artinya manajemen di perusahaan BUMN harus berpola seperti korporasi bukan birokrasi. Kedua konsep ini diajukan dan diterima Presiden Soeharto. Namun, Presiden Soeharto kala itu tidak hanya menerima usulan Tanri Abeng, melainkan meminta Tanri menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Negara Kabinet Pembangunan VII.

Pengangkatan Tanri sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Negara Kabinet Pembangunan VII diumumkan pada 14 Maret 1998 saat Kabinet Pembangunan VII diumumkan Presiden. Penunjukkan Tanri jadi menteri waktu itu dengan kondisi tidak punya kantor, tidak punya staf, tidak punya organisasi, dan tidak punya anggaran.
 

"Tapi saya sudah harus bekerja karena krisis khususnya tekanan dari IMF untuk melakukan privatisasi. Maka keesokan harinya saya sudah menghadap Presiden di Cendana dengan menyampaikan strategi yaitu strategi restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi," tuturnya.

Restrukturisasi secara internal yang pertama dilakukan saat itu, lanjut Tanri, yaitu restrukturisasi internal Garuda Indonesia. Kemudian dilakukan restrukturisasi manajemen BNI dan BRI. BNI dan BRI direstrukturisasi karena masalah yang paling besar saat krisis 1998 adalah tidak bisa melakukan L/C karena perbankan anjlok.

Kemudian empat bank milik pemerintah yakni Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dimerger menjadi Bank Mandiri. Bahkan, privatisasi dilakukan via konsesi yang artinya tidak di jual di Pelindo II dan III memicu masuknya arus cash flow ke pemerintah USD1 miliar.

"Dan itu mendukung peningkatan nilai tukar rupiah sehingga pada era (Presiden) Habibie rupiah sudah menguat ke level Rp7 ribu per USD dari Rp17 ribu per USD. Itu satu capaian yang menurut hemat saya sangat luar biasa," tuturnya.

Meski sejumlah langkah yang dilakukan di BUMN memberikan efek positif terhadap pemulihan ekonomi, namun Tanri sempat mempertanyakan kenapa dirinya ditunjuk menjadi seorang menteri kepada Presiden Soeharto. Kala itu ia bertanya langsung kepada Presiden mengapa dirinya dijadikan menteri, padahal hanya mengusulkan National Holding Company.

"Saya menteri pertama yang menghadap ke Presiden dan bertanya. Jawaban Presiden (Soeharto) singkat saja. 'Kamu harus menjadi menteri untuk menduduki posisi politik yang sejajar dengan 17 menteri, 159 perusahaan BUMN harus kamu ambil alih dari 17 menteri (untuk berada di bawah naungan Kementerian BUMN)'," ucap Tanri.

Konsolidasi

Adapun konsolidasi di perusahaan BUMN memang memainkan peranan penting. Apalagi, aset BUMN menurut perhitungan Tanri Abeng sekarang ini mencapai sekitar Rp8.200 triliun yang artinya sudah 50 persen lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Artinya, kontribusi BUMN sangat signifikan terhadap perekonomian.

"Sangat signifikan sekali kontribusinya juga kepada UMKM yang sangat terdampak oleh covid-19. Dan UMKM banyak sekali dibantu oleh BRI karena 72 persen portofolio BRI itu ada di UMKM," ujar dia.
 

Sumber: FOTO: Kementerian BUMN
 
Namun, yang paling membanggakan Tanri Abeng sebagai Menteri BUMN pertama di Indonesia pada saat krisis multidimensi akibat krisis covid-19 dan berimbas kepada krisis ekonomi adalah ditunjuknya Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Yang paling sangat kita banggakan adalah pada saat krisis multidimensi saat ini Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk dengan duet dari Budi Gunadi Sadikin sebagai Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi. Ini luar biasa kepercayaan negara kepada BUMN. Ini berarti bahwa BUMN dapat betul-betul diandalkan," kata Tanri.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa krisis multidimensi yang terjadi sekarang ini akibat krisis covid-19 dan krisis ekonomi harus diwaspadai karena berpeluang tidak akan selesai dalam waktu dekat. Pasalnya, krisis kesehatan akibat covid-19 sulit diprediksi pergerakannya dibandingkan dengan krisis keuangan.

"Perkiraan saya sendiri bahwa krisis multidimensi ini akan berkelanjutan dan tidak akan selesai sebelum akhir 2021. Karena banyak masalah yang tidak dapat diprediksi. Kalau krisis 1998 itu hanya krisis keuangan. Mencermati kerja ekonomi dan bisa ditangani secara fokus. Kalau kali ini luar biasa dampak dan kompleksitasnya," tutur Tanri.
 
 

Karenanya, ia mengajak semua pihak untuk mendukung dan mendoakan duet antara Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin dalam menangani covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, dampak covid-19 cukup signifikan terhadap perekonomian dan perlu ditekan sedemikian rupa.

"Kita berdoa dan mengharapkan bahwa duet Menteri BUMN dengan Wamen BUMN bisa mengatasi tantangan ini dan bangsa ini bisa keluar dari krisis multidimensi. Ini tentu suatu kebangaan  bagi keluarga besar BUMN (Erick dan Budi dipercaya oleh negara)," ucapnya.

Tidak Bisa Terburu-Buru

Sementara itu, Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir menekankan superholding tidak bisa dicapai dengan terburu-buru. Perlu beberapa langkah yang disiapkan untuk mencapai target tersebut. Sejauh ini pihak Kementerian BUMN tengah memastikan perusahaan pelat merah saling inline dengan membentuk klaster dan subholding.

"Kita akan lihat, jadi kita uji semua kita jangan buru-buru mau superholding itu ide besar memang tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Meski demikian, Arya membeberkan saat ini pembenahan di BUMN terus dilakukan. Pembenahan BUMN dilakukan karena sampai saat ini supply chain antarBUMN masih belum berjalan dengan baik atau tidak inline. Contohnya klaster pertanian yang hingga kini belum membangun supply chain.

Lalu pembenahan di BUMN sektor farmasi yakni bagaimana menggabungkan rumah sakit perusahaan-perusahaan pelat merah menjadi rumah sakit BUMN serta industri farmasi harus saling berkesinambungan dengan rumah sakit BUMN tersebut.

"Jadi itu mimpi besar kita ada superholding. Tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu. Pak Erick (Menteri BUMN) ingin memastikan semua jalan dulu end to end supply chain antarBUMN-BUMN itu," jelasnya.

Berhasil

Sementara itu, kalangan pengusaha sangat berharap kemunculan segera vaksin covid-19 bisa menyelesaikan masalah kesehatan sekaligus ekonomi di Tanah Air. Adapun Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil Erick Thohir terkait penanganan covid-19.

"Upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) patut diacungkan jempol untuk memerangi covid-19 dan memulihkan perekonomian di tengah ketidakpastian dampak pandemi covid-19," kata Sarman.

Apresiasi Sarman seiring PT Bio Farma (Persero) yang mampu memproduksi vaksin covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun di akhir 2020 bisa memberikan kepastian terhadap perekonomian agar bisa kembali diakselerasi. Kesiapan uji klinis fase tiga calon vaksin korona hasil kolaborasi BUMN farmasi dan Sinovac pun memberikan harapan baru.

"Kehadiran vaksin covid-19 menjadi angin segar dan secercah harapan untuk memberikan garansi ketidakpastian ini kepada dunia usaha. Kehadiran vaksin ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia terlebih kami pelaku usaha," ungkapnya.

Sarman menegaskan bahwa pengusaha sudah menyiapkan langkah menghadapi situasi resesi ekonomi. Depresi ekonomi yang lebih besar akibat penanganan wabah yang berkepanjangan diharapkan tidak terjadi.
 
 

Ketersediaan vaksin, kata dia, akan direspons positif oleh pasar modal kemudian diiringi penguatan psikologi pengusaha dan masyarakat akan optimistis menuju pemulihan ekonomi. Seluruh langkah Pemerintah menghadirkan vaksinasi di penanganan wabah pun akan terus didukung.

"Jika mengandalkan kesadaran masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan akan memakan waktu yang panjang maka vaksin ini adalah jawaban yang paling ampuh. Lebih cepat vaksinasi covid-19 akan lebih baik, itu harapan pengusaha," tuturnya.

Perkuat Langkah Strategi

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat upaya dan langkah strategis untuk menangani dan mengatasi meluasnya dampak pandemi covid-19. Ketua Pelaksana Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan berbagai langkah strategis hasil koordinasi telah dilakukan.

"Mulai dari penambahan kemampuan testing specimen, menyiapkan dan menambah kesediaan tempat tidur di rumah sakit serta ruang isolasi, meningkatkan standarisasi penanganan kasus dan pasokan obat terapi penyembuhan, hingga percepatan ketersediaan vaksin covid-19,” kata Erick.
 

 

Hingga kini, langkah-langkah tersebut diklaim telah membuahkan hasil yang positif. Per Rabu 23 September, pemeriksaan spesimen harian covid-19 mencapai 38.181, melebihi standar lembaga kesehatan Indonesia (WHO) dan persentase pasien sembuh mencapai 73 persen.

Langkah strategis berikutnya yakni meningkatkan tren kesembuhan dan mengantisipasi peningkatan kasus. Dalam hal ini, pemerintah memastikan kebutuhan perawatan pasien covid-19 di rumah sakit rujukan terjaga dan menjaga ketersediaan fasilitas isolasi pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

Di bidang farmasi, KPCPEN mendorong kemampuan perusahaan farmasi dalam negeri dalam penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan esensial untuk terapi penyembuhan pasien covid-19. Pemerintah juga terus mempercepat ketersediaan vaksin lewat jalur bilateral dan multilateral.

Lebih lanjut, ia menyatakan keyakinannya bahwa semangat gotong royong semua pihak akan menjadi modal besar bangsa hadapi pandemi covid-19. Erick terus mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk terus disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, untuk menjaga dari potensi penularan

"Di tengah usaha-usaha pemerintah yang terus hadir dan berupaya terbaik melayani masyarakat serta menangani pandemi ini, kami berharap kita semua bahu-membahu untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan," pungkas Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News