Meski menuai pro dan kontra, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap tegas dengan pendirian. Pemerintah mengerahkan semua perangkat yang ada agar harga minyak goreng terkendali, termasuk memberantas para mafia minyak goreng. Tak tanggung-tanggung, level pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun juga disikat.
Bahkan, Muhammad Lutfi yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan harus turun takhta dan digantikan Zulkifli Hasan. Perombakan ini dengan harapan agar Lutfi bisa fokus menyelesaikan persoalan yang menimpanya terkait dugaan tindak pidana korupsi mafia minyak goreng. Selain itu, diharap harga minyak goreng terkendali dan para petani kelapa sawit sejahtera.
Persoalan minyak goreng memang pelik. Pasalnya di sisi lain pemerintah mencoba mengendalikan harga minyak goreng dengan menghentikan ekspor kelapa sawit. Tapi di sisi lain, harga kelapa sawit turun dan memberi tekanan tersendiri terhadap para petani. Pada aspek ini pemerintah harus jeli dan cermat agar tidak merugikan para petani dan masyarakat.
| Baca: Sri Mulyani Taksir PNBP SDA 2022 Lampaui Realisasi 2021 |
Namun, masalah lain muncul ketika pemerintah mengenakan pungutan ekspor untuk seluruh produk minyak kelapa sawit dan turunannya. Untungnya, tak berapa lama kebijakan itu dicabut. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan penghapusan pungutan ekspor untuk seluruh produk CPO dan turunannya memberikan dampak positif.
Salah satunya adalah ekspor CPO yang telah meningkat. Adapun penghapusan pungutan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mulai berlaku 15 Juli hingga 31 Agustus 2022.
"Kita bisa melihat dari produksi dunia CPO, ekspor CPO naik mencapai 100 ribu hingga 140 ribu ton per hari, dibandingkan dengan (sebelum) 15 Juli hanya 60 hingga 90 ribu ton. Jadi ada lonjakan ekspor CPO," kata dia.
Tak cuma ekspor saja yang meningkat, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani juga mengalami kenaikan seiring dengan penghapusan pungutan tersebut. Artinya, kebijakan pemerintah juga turut membantu petani maupun masyarakat.
"Dari harga TBS per 25 Juli itu Rp1.500 lebih per kilogram, jauh lebih tinggi dari harga pada 15 Juli yang masih sekitar Rp1.000 per kilogram. Selain itu, produksi dari minyak goreng curah mencapai Rp15 ribu untuk se-Indonesia," ungkapnya.
Kebijakan pemerintah tentunya berhasil membantu stabilisasi harga baik di tingkat petani maupun harga minyak goreng bagi masyarakat. Apalagi saat ini kenaikan harga komoditas termasuk CPO juga memberikan keuntungan.
Menindaklanjuti
Meski sempat tertekan, namun pemerintah mulai tancap gas untuk meningkatkan pesona kelapa sawit di Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, misalnya, mengaku siap menindaklanjuti persetujuan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri RRT Li Keqiang di Beijing untuk menambah ekspor satu juta ton CPO.
Saat ini, Kementerian Perdagangan tengah mempercepat ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya. Tujuannya untuk mengosongkan tangki-tangki penampung CPO yang penuh sehingga industri CPO dapat menyerap TBS petani sawit. Melalui percepatan ekspor itu, harga TBS diharapkan bisa di atas Rp2.000 per kilogram (kg).
Saat ini, Kementerian Perdagangan tengah mempercepat ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya. Tujuannya untuk mengosongkan tangki-tangki penampung CPO yang penuh sehingga industri CPO dapat menyerap TBS petani sawit. Melalui percepatan ekspor itu, harga TBS diharapkan bisa di atas Rp2.000 per kilogram (kg).
