Data Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan pada 2015 baru ada tiga kapal yang tersedia untuk tol laut dengan tiga trayek. Di tahun berikutnya Kemenhub menambah kapal menjadi enam unit dengan memperluas trayek menjadi enam. Untuk total muatan logistik tol laut di 2016 sebesar 81.404 ton.
Penambahan kapal dan trayek dalam tol laut di 2017 meningkat dengan menyediakan 13 kapal dan 13 trayek. Untuk total muatan barang sebanyak 233.139 ton. Selanjutnya di 2018, jumlah kapal juga bertambah menjadi 19 kapal dengan 18 trayek, total muatan sebesar 239.875 ton. Di 2019, ada penambahan trayek menjadi 20.
Untuk program Tol Laut di 2020, jumlah kapal terus melonjak menjadi 26 unit. Ini terdiri 14 kapal negara, lima kapal milik PT Pelni, lima kapal milik PT ASDP, dan dua kapal milik swasta. Di tahun tersebut perluasan trayek juga ditetapkan menjadi 26 trayek dengan total muatan barang mencapai 362.560 ton.
Di 2021, Program Tol Laut terus mengalami kemajuan dengan menghadirkan 32 kapal, terdiri atas 14 kapal negara, enam kapal milik PT Pelni, lima kapal dari PT ASDP, dan tujuh kapal milik swasta. Total ada 32 trayek dengan muatan barang sebesar 477.600 ton. Di tahun ini, jumlah trayek dalam tol laut bertambah menjadi 33 trayek dengan muatan barang hingga Agustus ini sebesar 75.860 ton.
"Ini menunjukkan terus bertambahnya capaian muatan kapal tol laut dan jumlah trayek yang di operasikan setiap tahunnya," kata Dirjen Hubla Arif Toha Tjahjagama.
PT Pelabuhan Indonesia (persero) atau Pelindo yang turut berkontribusi dalam program tol laut mencatatkan peningkatan pada kunjungan kapal di tengah kondisi global yang dinamis, yakni sebesar 578 juta gross tonnage (GT) atau tumbuh sebesar 0,2 persen dari realisasi kunjungan kapal semester I-2021.
Lalu, arus peti kemas di pelabuhan Pelindo pada semester I-2022 meningkat sebesar dua persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 8,2 juta TEUs (twenty-foot equivalent units) menjadi 8,4 juta TEUs. Demikian juga arus nonpeti kemas, tumbuh sebesar empat persen dari 72 juta ton menjadi 74 juta ton.
"Kami berharap tren positif kinerja ini terus berlanjut hingga akhir tahun untuk meningkatkan kondisi perekonomian. Kami membangun sistem logistik untuk mengakomodasi barang ke daerah-daerah, khususnya di daerah 3TP (terdepan, terpencil, dan tertinggal)," kata Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono kepada wartawan.
Rute tol laut
Adapun rute tol laut yang didukung oleh Pelindo ialah rute Tanjung Priok-Kijang-Letung-Tarempa-Pulau Laut Natuna (Selat Lampa)-Subi-Serasan-Midai. Berikutnya, rute Tanjung Perak-Biak-Timika-Wanci-Kisar-Tobelo-Maba-Obi-Tidore-Gede-Kalabahi-Rote-Sabu-Saumlaki-Dobo-Jayapura-Merauke.Ali mengungkapkan, salah satu fokus utama Pelindo pasca-merger sejak Oktober 2021 lalu ialah transformasi operasional pada klaster peti kemas melalui standardisasi dan sistemisasi pelabuhan. "Hasilnya, selama hampir sepuluh bulan pascamerger, ada peningkatan kinerja dan produktivitas di sejumlah pelabuhan," ucapnya.
Peningkatan produktivitas bongkar muat tersebut, ungkapnya, diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan port stay atau waktu sandar kapal di pelabuhan yang diukur dengan jumlah hari.
Di Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan di Medan, Sumatra Utara, misalnya, jumlah bongkar muat tercatat naik lebih dari dua kali lipat dari 20 boks per kapal per jam menjadi 45 boks per kapal per jam.
Peningkatan kinerja yang sama juga terjadi di Terminal Peti Kemas Makassar, Sulawesi Selatan Kecepatan bongkar muat dari 20 BSH menjadi 42 BSH dan waktu sandar juga bisa berkurang dari dua hari menjadi satu hari.
Sejalan dengan TPK Makassar, Terminal Makassar New Port juga mengalami peningkatan kecepatan bongkar muat dari 20 BSH menjadi 39 BSH dengan standar waktu sandar yang berkurang dari dua menjadi satu hari.
Menurutnya, makin pendeknya waktu sandar dan waktu bongkar muat membuat biaya operasional makin efisien, dan diharapkan trafik kapal dapat meningkat. Bagi pelanggan, baik shipping line maupun pemilik kargo juga dapat memetik manfaat efi siensi biaya dan business opportunity yang lebih besar.
"Standardisasi bisnis dan pelayanan ke depannya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik secara bertahap. Pada akhirnya, efisiensi biaya logistik ini dapat mendongkrak perekonomian nasional," ucap Ali.
Sejumlah tantangan
Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi perseroan dalam Program Tol Laut, di antaranya lamanya waktu pelayaran yang cukup panjang dalam mengirimkan barang yang berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dari barang tersebut, lalu masih terdapat beberapa daerah 3T yang belum dapat dijangkau oleh program tersebut.Adapun di tengah kondisi global yang tak menentu akibat efek domino perang di Rusia-Ukraina, kinerja banyak pihak, terutama stakeholders dalam pelayanan logistik bakal terpengaruh. Terkait penaikan harga bahan bakar minyak (BBM), misalnya. Itu akan membuat banyak kapal tidak berlayar karena biaya operasional membengkak.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti masalah kosongnya muatan saat balik ke daerah asal.
Luhut menegaskan masalah itu tidak bisa didiamkan. Dia bersama jajaran menteri terkait akan mengadakan pertemuan untuk merancang strategi tactical floor game (TFG) guna mengatasi masalah muatan balik tol laut.
"(Tol laut) masih ada kekurangan sehingga kami merancang tactical floor game, kita akan gelar di lapangan sehingga nanti tidak ada lagi kapal kosong kalau kembali dari Indonesia Timur," kata Luhut dalam webinar beberapa waktu lalu.
Luhut menilai muatan balik tol laut berpengaruh dalam mendorong perekonomian di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Program tersebut pun diyakini akan memberikan efisiensi pembiayaan distribusi logistik atau mengurangi disparitas harga.
"(Proyek tol laut) ini perlu dilakukan agar cost (pembayaran) lebih efisien karena apa pun yang kita lakukan itu ujung-ujungnya cost efisien," ucapnya.
Dengan berbagai perbaikan yang dirancang, diharapkan program tol laut akan bertahan di tengah guncangan dan tidak akan lapuk hanya karena ada perubahan di level pimpinan kementerian atau lembaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
