Talenta digital
Seiring dengan itu, langkah penguatan kapasitas SDM menjadi penting. Tujuannya agar penyerapan tenaga kerja dan manfaat dari pengembangan infrastruktur TIK dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Pengenalan pada teknologi digital dasar hingga tingkat tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus."Kita harus menghasilkan ini (talenta digital). Saat ini Kemenkominfo bekerja sama dengan delapan universitas dunia untuk menghasilkan advance digital skills," ungkap Johnny.
Gayung bersambut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mendorong upaya peningkatan kualitas SDM nasional. Ini perlu agar manfaat dari perkembangan ekonomi digital Tanah Air dirasakan oleh anak bangsa.
"Kita butuh juga pendidikan. Kita butuh 600 ribu digital talent setiap tahun, sembilan juta untuk 15 tahun. Jadi SDM ini penting, jangan sampai market kita besar, tapi yang memanfaatkan adalah ekspatriat, non-Indonesia," tuturnya.
Airlangga juga mendorong perusahaan rintisan (startup) untuk mengembangkan kemampuan penerapan teknologi digital. Sebisa mungkin, segala operasionalisasi perusahaan dilakukan di Tanah Air.
"Jangan sampai digitalisasi yang dilakukan Indonesia masih menggunakan back office di Bengalor, India. Ini kita meminta para startup, unicorn, decacorn, memindahkan back office mereka," ujarnya.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar cakap digital. Hal itu dinilai penting lantaran pertumbuhan ekonomi digital bergantung pada kualitas manusia yang mengoperasikannya.
Apalagi, ekonomi dan keuangan digital Indonesia dinilai cukup potensial oleh sejumlah negara dan lembaga internasional. Pemerintah, kata Airlangga, menginginkan agar potensi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, alih-alih oleh bangsa lain.
| Baca juga: Kontribusi Digital Indonesia Baru 4% dari GDP, Pemerintah Genjot Lewat Talenta Digital |
Dukungan anggaran
Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur TIK, negara juga fokus pada penyediaan anggaran. Selama pandemi covid-19, mayoritas anggaran belanja kementerian/lembaga dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dampak kesehatan maupun ekonomi. Namun, alokasi belanja Kemenkominfo justru dipertahankan, bahkan ditambah untuk mendorong pembangunan infrastruktur digital nasional."Sejak 2020 hingga 2022, alokasi anggaran Kemenkominfo itu naik dari Rp20 triliun menjadi Rp27 triliun. Ini ditujukan untuk membangun infrastruktur digital kita," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain menyambung konektivitas wilayah Indonesia, infrastruktur digital juga diperlukan untuk mendorong geliat perekonomian daerah, terutama dari sektor UMKM. Sebab, dari total jumlah UMKM yang diperkirakan mencapai 64 juta, baru delapan juta yang aktif melakukan transaksi secara digital.
Efisiensi juga bakal terwujud melalui inisiatif yang dilakukan pemerintah dengan membentuk e-government. Saat ini terdapat 24 ribu aplikasi, dengan setiap K/L maupun pemda mempunyai basis data masing-masing.
Nantinya, pemerintah hanya akan mengacu pada satu basis data sehingga tercipta kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik.
"Kita akan membuat data, menurunkan biaya operasi dari pemerintah, meningkatkan reliability (keandalan), dan mengintegrasikan koneksi maupun pembuatan aplikasi sehingga bisa menjadi lebih terkoordinasi," jelas Sri Mulyani.
Namun, dia juga menegaskan, upaya percepatan dan transformasi segala aspek ke digital dilakukan dengan memastikan keamanan. Pasalnya, situs-situs milik pemerintah baik pusat maupun daerah kerap menjadi sasaran peretasan. Karenanya, di saat yang sama dilakukan pula sistem keamanan data pemerintah.
Dengan kerja bersama yang dilakukan berbagai pihak, upaya menuntaskan pekerjaan rumah terkait teknologi digital akan berjalan lancar. Dengan begitu, pada akhirnya kehadiran teknologi digital menjadikan Indonesia berjaya di panggung dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
