Pada Side Event G-20 Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 bertajuk Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery di Bali, Senin, 11 Juli 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memaparkan kondisi infrastruktur teknologi dan informasi (TIK) di Tanah Air.
Layer pertama: serat optik
Setidaknya ada tiga lapisan (layer) yang perlu dipahami untuk memotret perkembangan infrastruktur TIK nasional. Layer pertama ialah cakupan serat optik (fiber optik) yang ada di Indonesia. Sejauh ini serat optik di Tanah Air telah membentang hingga 359 kilometer, baik di darat maupun di dasar laut.Fiber optik berfungsi untuk menghubungkan jaringan antarpulau dan berperan sebagai tulang punggung (backbone) jaringan telekomunikasi. Bentangan serat optik yang dimiliki Indonesia saat ini dinilai belum mencukupi dan perlu untuk ditambah.
"Kita harus menambah dan menyambung titik tulang punggung ini untuk menghubungkan titik yang belum terhubung," kata Johnny.
Layer kedua: Palapa Ring pakai skema KPBU
Salah satu yang sedang diupayakan ialah pembangunan Palapa Ring melalui skema public private partnership (KPBU) dengan mitra, dan menjadi layer kedua. Proyek itu diharapkan tuntas dalam beberapa waktu mendatang dan akan menyajikan fiber optik sepanjang 12.100 km.Penggunaan satelit juga dapat menjadi solusi dari persoalan jangkauan fiber optik karena tidak semua wilayah di Indonesia dapat dijangkau lantaran kondisi geografis, topografis, dan logistik. Sebab itu, dibutuhkan jaringan microwave fiber optik guna menghubungkan wilayah yang sulit dijangkau tersebut.
Kemenkominfo melalui peta jalan (roadmap) yang disusun memproyeksikan Indonesia membutuhkan satu terabyte (Tb) per detik kapasitas satelit hingga 2030. Menteri Johnny optimistis hal itu dapat dicapai sebab saat ini ada pembangunan satelit dengan kapasitas 2x150 gigabyte (Gb) per detik yang dilakukan pemerintah dan mitra.
| Baca juga: Heboh Kominfo Ancam Blokir WhatsApp, Instagram, Facebook, Ini Awal Ceritanya |
Peluncuran satelit pertama dengan kapasitas 150 Gb per detik akan dilakukan pada triwulan I-2023. Proyek ini dikerjakan bersama dengan Amerika Serikat. Lalu pada triwulan II-2023 bakal diluncurkan satelit berkapasitas sama dari kerja sama dengan Eropa.
"Mudah-mudahan di akhir 2023 dan awal 2024, Indonesia, khususnya pemerintah, seluruh layanan publik akan bisa dilayani dengan satelit. (Dua) satelit itu akan melayani itu, termasuk 90 ribu sekolah, fasyankes, kepolisian, kantor desa yang belum ada akses internet," jelas Menkominfo.
Layer ketiga: bangun BTS
Pada layer ketiga, pemerintah akan terus membangun base transceiver station (BTS) untuk menghadirkan jaringan 4G di Indonesia. Dari 83.548 desa dan kelurahan yang ada, sebanyak 12.345 desa dan kelurahan belum bisa menikmati jaringan tersebut, termasuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.Guna mempercepat pembangunan BTS, pemerintah bakal terus mencari mitra kerja sama dan menggarap proyek itu melalui skema KPBU. Bila ini dapat dilakukan, imbuh Johnny, akses jaringan internet yang merata hingga pelosok bukan lagi menjadi angan semata.
Sejatinya, percepatan pembangunan infrastruktur TIK diperlukan untuk menunjang semua aspek, dari sisi perekonomi, sosial, kesehatan, hingga pemerintahan. Terkait dengan pemerintahan, diperlukan pusat data berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan fungsinya.
Kementerian Kominfo, lanjut Johnny, telah memetakan empat wilayah yang akan menjadi pusat data berbasis cloud di Tanah Air, yaitu Jakarta, Batam, Kalimantan, dan Labuan Bajo. Keempat wilayah tersebut dianggap mumpuni dan aman dari ancaman geografis yang dapat mengganggu saluran konektivitas.
Wilayah-wilayah pusat data itu diharapkan dapat saling melengkapi dan memperkuat sistem pencadangan data. Hal-hal teknis mengenai pusat data itu akan terus diperdalam untuk memastikan eksekusinya berjalan sesuai dengan rencana.
Talenta digital
Seiring dengan itu, langkah penguatan kapasitas SDM menjadi penting. Tujuannya agar penyerapan tenaga kerja dan manfaat dari pengembangan infrastruktur TIK dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Pengenalan pada teknologi digital dasar hingga tingkat tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus."Kita harus menghasilkan ini (talenta digital). Saat ini Kemenkominfo bekerja sama dengan delapan universitas dunia untuk menghasilkan advance digital skills," ungkap Johnny.
Gayung bersambut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mendorong upaya peningkatan kualitas SDM nasional. Ini perlu agar manfaat dari perkembangan ekonomi digital Tanah Air dirasakan oleh anak bangsa.
"Kita butuh juga pendidikan. Kita butuh 600 ribu digital talent setiap tahun, sembilan juta untuk 15 tahun. Jadi SDM ini penting, jangan sampai market kita besar, tapi yang memanfaatkan adalah ekspatriat, non-Indonesia," tuturnya.
Airlangga juga mendorong perusahaan rintisan (startup) untuk mengembangkan kemampuan penerapan teknologi digital. Sebisa mungkin, segala operasionalisasi perusahaan dilakukan di Tanah Air.
"Jangan sampai digitalisasi yang dilakukan Indonesia masih menggunakan back office di Bengalor, India. Ini kita meminta para startup, unicorn, decacorn, memindahkan back office mereka," ujarnya.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar cakap digital. Hal itu dinilai penting lantaran pertumbuhan ekonomi digital bergantung pada kualitas manusia yang mengoperasikannya.
Apalagi, ekonomi dan keuangan digital Indonesia dinilai cukup potensial oleh sejumlah negara dan lembaga internasional. Pemerintah, kata Airlangga, menginginkan agar potensi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, alih-alih oleh bangsa lain.
| Baca juga: Kontribusi Digital Indonesia Baru 4% dari GDP, Pemerintah Genjot Lewat Talenta Digital |
Dukungan anggaran
Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur TIK, negara juga fokus pada penyediaan anggaran. Selama pandemi covid-19, mayoritas anggaran belanja kementerian/lembaga dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dampak kesehatan maupun ekonomi. Namun, alokasi belanja Kemenkominfo justru dipertahankan, bahkan ditambah untuk mendorong pembangunan infrastruktur digital nasional."Sejak 2020 hingga 2022, alokasi anggaran Kemenkominfo itu naik dari Rp20 triliun menjadi Rp27 triliun. Ini ditujukan untuk membangun infrastruktur digital kita," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain menyambung konektivitas wilayah Indonesia, infrastruktur digital juga diperlukan untuk mendorong geliat perekonomian daerah, terutama dari sektor UMKM. Sebab, dari total jumlah UMKM yang diperkirakan mencapai 64 juta, baru delapan juta yang aktif melakukan transaksi secara digital.
Efisiensi juga bakal terwujud melalui inisiatif yang dilakukan pemerintah dengan membentuk e-government. Saat ini terdapat 24 ribu aplikasi, dengan setiap K/L maupun pemda mempunyai basis data masing-masing.
Nantinya, pemerintah hanya akan mengacu pada satu basis data sehingga tercipta kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik.
"Kita akan membuat data, menurunkan biaya operasi dari pemerintah, meningkatkan reliability (keandalan), dan mengintegrasikan koneksi maupun pembuatan aplikasi sehingga bisa menjadi lebih terkoordinasi," jelas Sri Mulyani.
Namun, dia juga menegaskan, upaya percepatan dan transformasi segala aspek ke digital dilakukan dengan memastikan keamanan. Pasalnya, situs-situs milik pemerintah baik pusat maupun daerah kerap menjadi sasaran peretasan. Karenanya, di saat yang sama dilakukan pula sistem keamanan data pemerintah.
Dengan kerja bersama yang dilakukan berbagai pihak, upaya menuntaskan pekerjaan rumah terkait teknologi digital akan berjalan lancar. Dengan begitu, pada akhirnya kehadiran teknologi digital menjadikan Indonesia berjaya di panggung dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
