Dalam salah satu postingannya, Anies meminta kepada masyarakat untuk tidak pernah anggap laporan kematian itu sekadar angka. Bahkan, di salah satu unggahan Instagramnya, ketika Anies berada dalam satu frame dengan keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal akibat covid-19 seharusnya kian meyakinkan bahwa covid-19 jangan dianggap sepele.
"Kemarin para petugas Distamhut menguburkan 281 jenazah. Itu adalah kisah pilu ribuan keluarga. Orang tercinta yang sebulan lalu masih bugar dan bahagia. Semua berubah. Sore kemarin, saat masuk ke pemakaman para syuhada ini terasa pangling. Hanya dalam hitungan hari, hamparan tanah lapang itu berubah jadi deretan kuburan yang amat banyak," kata Anies.
Postingan Anies hanya satu di antara kisah lainnya di saat Indonesia terus memerangi pandemi covid-19. Kini, Tanah Air masih tidak baik-baik saja. Banyak korban berjatuhan ketika sedang menghadapi covid-19. Korbannya pun tidak pandang bulu, baik yang tua, muda, anak kecil, pejabat, orang biasa, hingga awak media.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat penyebaran covid-19 di Indonesia pada Selasa, 20 Juli 2021 kembali meningkat 38.325 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya, penambahan kasus harian sempat melandai, yakni 34.257 pada Senin, 19 Juli 2021.
"Total kasus konfirmasi positif 2.950.058 orang," tulis data Satgas Penanganan Covid-19.
Penambahan ini berdasarkan pemeriksaan 179.275 spesimen dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM). Sementara itu, pasien sembuh bertambah 29.791 orang yang artinya total pasien sembuh sebanyak 2.323.666 orang.
Sedangkan pasien meninggal akibat covid-19 bertambah 1.280 per Selasa, 20 Juli. Total korban jiwa akibat virus korona di Tanah Air mencapai 76.200. Kasus aktif bertambah 7.254 menjadi 550.192. Kasus aktif meliputi jumlah orang yang terkonfirmasi positif ditambah orang yang menjalani isolasi mandiri atau menunggu hasil tes covid-19 di rumah sakit.
Meski angka kasus covid-19 tidak lagi di atas 50 ribu, namun Pekerjaan Rumah (PR) semua orang tanpa terkecuali termasuk pemerintah di Indonesia masih belum selesai. Masih perlu ada kerja sama, gotong royong, bahu membantu, tolong menolong, hingga saling menghargai di masyarakat dan pemerintah agar covid-19 bisa ditekan sedemikian rupa.
Melanjutkan PPKM darurat
Namun, ibarat buah simalakama. Langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 via PPKM darurat justru menimbulkan guncangan di masyarakat terutama mereka yang merasa bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata dan tak 'terasa'. Kendati demikian, pemerintah tetap memutuskan untuk melanjutkan PPKM darurat.
"Penerapan PPKM darurat dari 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM darurat sampai 25 Juli 2021," kata Presiden Jokowi.
Selanjutnya jika tren kasus terus mengalami penurunan maka pada 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap beberapa jenis kegiatan perekonomian. "Saya minta kita semua bisa bekerja sama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus covid-19 akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit berkurang," kata Jokowi.
Meski keputusan melanjutkan PPKM darurat diharapkan agar kasus covid-19 bisa segera turun, namun ada 'ongkos' yang teramat mahal yang harus dibayar. Perpanjangan PPKM darurat ini diprediksi membuat ekonomi Indonesia di kuartal III-2021 sulit untuk tumbuh positif.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III akan terkontraksi minus 0,5 persen. Kalaupun bisa tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 1,5 persen saja.
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III skenario terburuknya akan kontraksi minus 0,5 persen dan batas atas pertumbuhan positif 1,5 persen di kuartal ke III," kata Bhima.
Senada dengan Bhima, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan jika kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali diperpanjang maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan sekitar 0,5 persen sampai 0,8 persen dari baseline di 2021.
"Dampak dari perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli itu akan mendorong penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 sebesar 0,5 persen hingga 0,8 persen dari proyeksi baseline," ujar Ibrahim.
Penertiban PPKM darurat
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman berharap, penertiban perpanjangan PPKM darurat difokuskan pada kalangan rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal dengan menggerakkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.
"Jadi PPKM Mikro menugaskan RT/RW untuk bekerja, sedangkan yang industri dan pusat perbelanjaan, serta kantor-kantor yang memang bisa kerja, tetap kerja dengan prokes yang ketat, misalnya dengan pengaturan jarak bekerja hingga waktu bekerja atau shift," ungkap Adhi.
Adhi menambahkan kalangan usaha dan industri telah memperketat protokol kesehatan pada kegiatan usaha mereka. Namun dari laporan yang diterima, Adhi menyampaikan, penularan kepada karyawan terjadi justru di lingkungan rumah tangga.
"Kalau dalam perpanjangan PPKM darurat ini kita tutup pusat perbelanjaan dan sebagainya menurut saya ini kurang pas, karena ini akan mengganggu perekonomian, karena sebenarnya terpaparnya kemungkinan bukan di situ. Semua usaha telah menetapkan prokes ketat," ujar Adhi.
Program perlindungan sosial
Merespons perpanjangan pemberlakukan PPKM Darurat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penyaluran berbagai program perlindungan sosial dipercepat. Hal ini dikarenakan realisasi penyaluran program tersebut masih belum maksimal.
Ia menyebutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako sampai Juli ini baru dibayarkan masing-masing sebesar Rp1,83 triliun dan Rp6,36 triliun. Padahal total anggaran PKH untuk tahun ini mencapai Rp28,32 triliun untuk 10 juta keluarga.
"Jadi (untuk PKH) sudah Rp15,79 triliun atau 55,8 persen, nanti sisanya diberikan sampai Desember. Jadi ini on-track dan selalu tepat waktu bahkan sering kita mengumpulkan dalam tiga bulan dibayarkan di depan," kata dia.
Untuk penyaluran kartu sembako setiap bulannya, tambahnya, terlihat masih ada dinamika pada jumlah penerima dan anggaran yang disalurkan dan belum terpenuhinya target penyaluran kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
"Sampai dengan saat ini, anggaran kartu sembako yang telah dicairkan sebesar Rp24,11 triliun atau 59,8 persen dari total anggaran Rp40,31 triliun," ungkapnya.
Untuk bantuan sosial tunai yaitu untuk 10 juta kelompok penerima manfaat di luar PKH dan kartu sembako realisasinya hingga Juni sudah Rp12,31 triliun atau 68,1 persen dari Rp18,08 triliun. Pada program ini, penerima mendapatkan Rp300 ribu per bulan.
Sementara itu, realisasi BLT Desa untuk delapan juta kelompok penerima manfaat masih sangat kecil yaitu Rp5,6 triliun atau baru sebesar 19,4 persen dari alokasi anggaran Rp28,8 triliun. Padahal anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.
Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan siap mengoptimalkan program bantuan sosial (bansos) yang sudah ada seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). PKH tahap ketiga untuk Juli-Agustus-September disalurkan Juli 2021.
"Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta keluarga penerima manfaat selama dua bulan, yakni Mei-Juni. Bantuan itu cair pada Juli," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kemudian, untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan, Juli dan Agustus sehingga bantuan yang mereka terima 14 bulan. Bantuan PKH telah melebihi target, yakni 10 juta KPM. Berdasarkan data, Kemensos telah menyalurkan bantuan tersebut kepada 33.674.865 jiwa, sebab bantuan PKH berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga.
Anggaran PKH sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun. Bantuan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Anggaran BST Rp15,1 triliun yang disalurkan PT Pos Indonesia. "Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Risma.
Tetap optimistis
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso masih optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 ini, meski pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas dan sosial masyarakat hingga lebih dari tiga pekan.
"Kami memantau perkembangan situasi saat ini dan kami masih optimistis dengan pertumbuhan ekonomi seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi nasional," ujar Wimboh.
Sebelumnya Wimboh yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 ini mencapai 5,0 persen. Hal itu melihat pengalaman krisis ekonomi di masa lalu yang menunjukkan pertumbuhan pascakrisis cenderung melesat. Untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan saat ini, OJK mempersiapkan beberapa kebijakan.
Lebih lanjut, pelaksanaan PPKM Darurat sejak 3-20 Juli 2021 diklaim menunjukkan kemajuan, khususnya terkait penambahan kasus dan keterisian tempat tidur rumah sakit. "Alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan ranjang rumah sakit mengalami penurunan," kata Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara menyebut bila tren penurunan ini terus berlanjut PPKM Darurat bakal dilonggarkan. Sejumlah hal yang sebelumnya sangat ketat bakal dilonggarkan namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
