Ilustrasi. Foto: MI
Ilustrasi. Foto: MI

Apa Kabar Industri Padat Karya?

Annisa ayu artanti • 15 November 2022 14:36
KONDISI industri padat karya masih jadi buah bibir banyak pihak. Bagaimana tidak, industri yang mengambil peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja justru menyunat kembali jumlah buruhnya.
 
Imbasnya, pengangguran kembali bertambah meski Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pengangguran karena telah turun signifikan menjadi 4,15 juta orang.
 
Saat ini, industri padat karya tengah dihadapkan dengan tantangan yang berat yaitu kinerja ekspor tak optimal. Kinerja ekspornya terganggu akibat kondisi geopolitik global.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan, kondisi geopolitik yang dimaksud adalah ketegangan yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan serta negara-negara Eropa yang tengah menghadapi krisis akibat perang Rusia-Ukraina.
 
"Sektor padat karya kita itu ternyata sangat tergantung 100 persen dari buyer dari luar negeri, karena tidak ada buyer ya selesai, tidak ada mereka, tidak jalan," katanya.
 
Menurut Sarman, Tiongkok dan Taiwan merupakan mitra dagang utama Indonesia. Jika keduanya bersitegang, hal itu tentu akan mengganggu ekspor dan impor Indonesia. Hal serupa berlaku pula dengan negara-negara Eropa.
 
Baca juga: Ini Dugaan Sri Mulyani soal PHK di Industri Garmen 

Penurunan permintaan sebabkan PHK

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun tak ditampikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia bilang PHK terjadi karena lemahnya sisi permintaan.
 
"Pelemahan permintaan global ini tentu akan menahan laju ekspor Indonesia ke depan, dan kondisi ini juga mulai berdampak pada beberapa industri, khususnya terkait dengan sektor tekstil dan produk tekstil," jelas Airlangga.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kinerja ekspor September 2022 sebesar USD24,8 miliar atau turun 10,99 persen dibanding ekspor Agustus 2022.
 
Pelemahan permintaan juga tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di level 51,8 pada Oktober 2022, menurun dibandingkan September yang sebesar 53,7.

Industri tekstil tidak sehat

Masih berdasarkan data BPS, kinerja industri tekstil pada kuartal III-2022 juga tercatat menurun secara tahunan dari 13,74 persen menjadi 8,09 persen. Mungkin juga itu sebabnya PHK terjadi di sektor ini.
 
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan industri tekstil atau garmen saat ini tidak sedang baik-baik saja. Terdapat ribuan karyawan dari industri itu yang mengalami PHK.
 
Pihaknya terus menghimpun laporan dari lapangan mengenai industri itu. Menurutnya ada beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya gelombak PHK besar-besaran.
 
"Memang ada beberapa industri yang mengurangi jam kerja pekerja, karena melemahnya permintaan dari pasar Eropa, Tiongkok dan Amerika Serikat," ungkap Febri.
 
Baca juga: Kemnaker Ungkap Penyebab PHK Industri Padat Karya 

Oleh karena itu, Kemenperin akan mendorong agar produk dari industri garmen dapat diserap oleh belanja pemerintah. Sehingga, dapat menekan gelombang PHK tersebut.
 
"Kemenperin saat ini berusaha mendorong agar permintaan domestik atas produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki, terutama melalui belanja pemerintah," ujarnya.
 
Meski terpampang nyata banyaknya perusahaan yang mengambil keputusan PHK, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Bahlil Lahadalia menepis isu PHK yang tengah terjadi itu.
 
Bahlil mengatakan, PHK terjadi karena adanya relokasi pabrik, seperti yang terjadi di pabrik padat karya di Jawa Barat. Pabrik tersebut pindah ke Jawa Tengah.
 
"Ada beberapa izin yang keluar, pabriknya ditutup di Jabar (Jawa Barat) tapi dibangun di Jateng (Jawa Tengah). Jadi, pasti terjadi PHK di Jabar, tapi penciptaan lapangan kerja di Jateng," tutur Bahlil. Ia pun menekankan, pabrik tersebut tidak benar-benar tutup.

Pengusaha minta intervensi pemerintah

Sementara itu, dari sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meminta intervensi dari pemerintah untuk membendung gelombang PHK.
 
"Ini memerlukan perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasinya, karena ini kan juga menyangkut tenaga kerja yang harus dilindungi," kata Ketua Apindo Kabupaten Bogor, Alexander Frans.
 
Angka PHK di Kabupaten Bogor sudah mengkhawatirkan. Selama 2022 tercatat sekitar 18 ribu pegawai dari 13 perusahaan mengalami PHK baik karena pengurangan tenaga kerja ataupun karena perusahaannya gulung tikar.
 
Baca juga: PHK Tak Bisa Ditangkal 

Alex menyebutkan, angka tersebut membuat Kabupaten Bogor menempati urutan kedua PHK tertinggi di Jawa Barat. Apindo mencatat selama 2022 di Provinsi Jawa Barat terdapat sekitar 62 ribu pegawai dari 109 perusahaan mengalami pengurangan tenaga kerja.
 
Kemudian sekitar 11 ribu pegawai dari 17 perusahaan kehilangan pekerjaan karena tempat kerjanya tak beroperasi lagi.
 
"Perlu perhatian Pemerintah untuk mendorong perusahaan dengan berbagai insentif misalnya dan mengurangi birokrasi perizinan dan investasi baru di Jawa Barat," ucap Alex.
 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun meminta perusahaan untuk mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari PHK di tengah dinamika perekonomian. Kemnaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution.
 
“Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis. Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
 
 
(ANN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif