Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Medcom/Eko
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Medcom/Eko

Ini Dugaan Sri Mulyani soal PHK di Industri Garmen

Antara, Annisa ayu artanti • 03 November 2022 18:40
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menduga alasan pelaku usaha sektor garmen dan tekstil belakangan ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran mencari efisiensi beban gaji pegawai.
 
Selain itu, dugaan berikutnya adalah perusahaan melakukan realokasi pabrik seiring dengan membaiknya kondisi infrastruktur di tempat lain di Indonesia, atau karena pengusaha ingin mencari kawasan dengan upah buruh yang lebih baik.
 
"Dengan infrastruktur yang makin baik dan terhubung, maka terjadi realokasi pabrik untuk mencari kondisi yang relatif kondusif dari upah," kata Sri Mulyani, dilansir Antara, Kamis, 3 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menemukan fenomena terkait gaji karyawan atau buruh di beberapa daerah. "Kita akan perhatikan detail fenomena realokasi posisi manufaktur Indonesia, dari daerah yang upahnya tinggi ke rendah," ucapnya.
 
Baca juga: Menkeu Pelototi soal PHK di Industri Garmen Tekstil 

Sebelumnya Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat (PPPTJB) menyatakan bahwa akan terjadi dampak negatif dari konflik geopolitik di Ukraina, salah satunya adalah PHK yang masif dan penutupan pabrik garmen tekstil.
 
PPPTJB mencatat dari 124 perusahaan di Jawa Barat, terdapat 64.165 pekerja yang sudah menjadi korban PHK, serta 18 perusahaan terpaksa ditutup karena tidak mampu lagi bertahan di tengah situasi sulit tersebut. 
 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta perusahaan untuk mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari PHK di tengah dinamika perekonomian. Kemnaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution.
 
"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis. Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
 
(ANN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif