Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - - Foto: MI/ Ramdani
Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - - Foto: MI/ Ramdani

Kasus Gagal Bayar dan Ujian Terberat OJK

Desi Angriani • 19 Oktober 2021 17:13
SUDAH satu dekade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri mengawal sektor keuangan dalam negeri. Wajar saja berbagai tudingan dan kontroversi sempat mendera lembaga tersebut. Bahkan, OJK harus dihadapkan pada munculnya isu peleburan alias penarikan kembali fungsi pengawasan perbankan kepada Bank Indonesia (BI).
 
Padahal, lembaga tersebut dibentuk atas lemahnya kinerja pengawasan BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada saat krisis ekonomi 1998 dan 2008.
 
Hal inilah yang mendorong munculnya berbagai kasus gagal bayar di sektor keuangan Indonesia seperti mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga kasus perampokan Bank Century.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun kasus BLBI yang mengakibatkan negara merugi Rp110 triliun ini juga masih menggantung, bak benang kusut yang payah diurai. Sementara itu, Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik juga menyedot kerugian negara hingga Rp7,4 triliun.
 
Kasus Gagal Bayar dan Ujian Terberat OJK
Ilustrasi kasus BLBI - - Foto: grafis Medcom
 
Kasus raksasa ini pun menjadi beban sejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga pemerintah mantap mendirikan OJK meski sebelumnya pembentukan lembaga ini sempat tertunda.
 
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK resmi lahir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 
Di dalam pasal 1, OJK disebutkan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor keuangan.
 
Kewenangan tersebut bukanlah tugas sepele. Sebab, OJK harus menghadapi sederet pekerjaan berat dalam mengawasi kinerja sektor keuangan dalam negeri. Belum lagi harus mencegah munculnya katup krisis.

Berikut sederet lembaga atau usaha yang diawasi oleh OJK:

  1. Perusahaan bank
  2. Pasar modal dan perusahaan sekuritas
  3. Perusahaan asuransi
  4. Pegadaian
  5. Lembaga penjaminan
  6. Lembaga pembiayaan perumahan
  7. Lembaga pengelola dana masyarakat
  8. Lembaga penyelenggara jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan
  9. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
  10. Perusahaan pinjaman online
Di sisi lain, OJK juga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Ramuan khusus kasus gagal bayar

Saat ini beberapa perusahaan yang bergerak di sektor keuangan tercatat mengalami gagal bayar. Di sektor investasi dan pengelolaan aset, yakni Minna Padi Asset Management, Victoria Manajemen Investasi, Mahkota Investama, Emco Asset Management, Narada Asset Management, hingga Indosterling Optima Investama.
 
Sementara itu, di sektor asuransi terdapat beberapa perusahaan yang bermasalah seperti PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life. Termasuk, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI Persero).
 
Kasus-kasus tersebut tentu saja menjadi ujian terberat bagi OJK sepanjang satu dasawarsa ini. Terlebih sebelumnya pengaturan produk keuangan dan investasi tak seketat perbankan alias belum diawasi oleh regulator pasar modal.
 
Karena itu, OJK terus meramu berbagai kebijakan demi memperkuat pengawasannya. Misal memberikan penanganan khusus terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang sedang bermasalah.
 
Perlakuan khusus ini dilakukan agar kondisi perusahaan dapat segera membaik sehingga nasabah tidak menjadi korban. Sebenarnya, OJK sudah mewajibkan seluruh pelaku usaha jasa keuangan, termasuk asuransi, untuk menjelaskan perjanjian baku kepada masyarakat agar nasabah mengetahui cara klaim asuransi.

Berikut cara OJK menangani perusahaan asuransi bermasalah:

  1. Menyusun mekanisme penyelesaian masalah hingga menelaah dampak kasus tersebut terhadap industri lembaga jasa keuangan terkait. Hal ini dilakukan dengan melibatkan manajemen, pemegang saham hingga nasabah.
  2. Menerapkan risk based supervision sesuai kondisi masing-masing perusahaan, yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang memadai.
  3. Meminta komitmen pemegang saham atau manajemen perusahaan terkait untuk menyiapkan rencana penyehatan keuangan (RPK). Kegiatan penyehatan pun diawasi sesuai waktu penyelesaian yang disepakati perusahaan dengan otoritas.
"Kalau solusinya tidak bisa, regulator kan ada regulasi dan kami punya tanggung jawab. Kami akan jalankan sesuai aturan yang berlaku dan berikan sanksi, surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, ujungnya dicabut (izin usaha) jika tidak bisa diatasi penyebabnya," ujar Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch. Ihsanuddin dalam webinar Kafegama bertajuk Momentum Reformasi Industri Asuransi di Indonesia.
 
Pada kasus asuransi Jiwasraya, OJK memonitor kesepakatan yang telah dicapai antara PT Jiwasraya (Persero) dengan pemegang polis, sehingga masing-masing pihak memiliki kejelasan mengenai kewajiban yang jatuh tempo, dengan berbagai opsi yang dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak.
 
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN memberikan opsi restrukturisasi untuk menangani kasus gagal bayar di perusahaan pelat merah tersebut. Mayoritas pemegang polis menyetujui program restrukturisasi Jiwasraya.
 
Hingga 31 Mei 2021, sebanyak 2.088 pemegang polis dari total 2.127 jumlah polis korporasi telah direstrukturisasi. Kemudian dari 166.710 jumlah polis ritel, 94 persen atau 156.075 polis telah direstrukturisasi. Serta dari 17.459 jumlah polis bancassurance, 96 persen atau 16.748 polis telah direstrukturisasi.
 
Kasus Gagal Bayar dan Ujian Terberat OJK
Ilustrasi grafis kasus Jiwasraya - - Foto: dok MI
 
Berangkat dari berbagai kasus ini, OJK menyiapkan dua peraturan baru bagi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yakni memperkuat tingkat kesehatan (TKs) perusahaan serta manajemen risiko.
 
Aturan itu tertuang dalam Peraturan OJK nomor 44 /POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi Lembaga jasa keuangan nonbank. Aturan ini menggantikan aturan lama yang ada dalam POJK nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
 
Pada aturan lama, pelaku usaha wajib memitigasi risiko strategi, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana, serta asuransi.
 
Namun pada aturan baru, regulator menambah cakupan aturan yang lebih detail yakni Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif mencakup risiko strategis, operasional, asuransi (bagi perusahaan asuransi), kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi.
 
Pengawasan terhadap cakupan risiko itu harus dilakukan oleh pengawas aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Selain itu, perusahaan wajib menentukan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap risiko lembaga keuangan non-bank.
 
Sebab, terdapat lima kategori peringkat risiko mulai dari peringkat 1 (rendah) hingga peringkat 5 (tinggi). Dari kategori ini nantinya OJK bisa menetapkan hingga menurunkan peringkat.
 
 
Read All


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif