Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Menahan Gelombang Tsunami PHK

Ekonomi analisa ekonomi phk
Angga Bratadharma • 15 Mei 2020 11:00
PANDEMI covid-19 masih menjadi persoalan yang belum kunjung selesai hingga saat ini. Bahkan, titik ujung berakhirnya virus mematikan yang menekan aktivitas ekonomi dunia termasuk Indonesia belum terlihat. Lantaran laju bisnis tertunda dan ada yang terhenti akibat tidak ada pemasukan seperti biasa, alhasil Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi.
 
Kementerian ketenagakerjaan masih menghitung angka pasti pekerja yang terdampak covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan total ada 1.722.948 orang pekerja yang terdata secara baik. Jika dirinci, sebanyak 375.165 pekerja formal terkena PHK. Sedangkan sebanyak 1.032.960 pekerja formal dirumahkan.
 
"Lalu ada pekerja informal yang terdampak 314.833 orang," ujar Ida.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Angka ini masih belum menunjukkan keseluruhan jumlah pegawai yang terdampak akibat pandemi virus korona. Pasalnya, Kementerian ketenagakerjaan mengaku, masih ada 1,2 juta pekerja menunggu validasi Kementerian Ketenagakerjaan.
 
Merujuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, angka kemiskinan dan pengangguran bakal melonjak akibat pandemi virus korona. Hal itu terjadi karena adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi imbas covid-19. Dalam skenario berat, pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya sebesar 2,3 persen dari target sebelumnya sebesar 5,3 persen di 2020.
 
Menahan Gelombang Tsunami PHK
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan
 
Bahkan, ekonomi bisa saja negatif 0,4 persen dengan skenario sangat berat. "Situasi sangat berat mungkin juga (pertumbuhan ekonomi) menurun sampai negatif growth. Ini akan berpengaruh ke dampak sosial," kata Sri Mulyani.
 
Jika mengutip pernyataan Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, angka kemiskinan ditaksir jumlahnya akan bertambah sekitar 1,1 juta orang dalam skenario berat. Namun, jumlah tersebut bisa naik mencapai 2,9 juta orang pada skenario sangat berat.
 
Sedangkan untuk pengangguran, masih menurut perhitungan Sri Mulyani, jumlahnya diprediksi naik 2,9 juta orang pada skenario berat. Dalam skenario sangat berat, pemerintah memperkirakan jumlahnya akan bertambah mencapai 5,2 juta orang.
 
"Dalam kondisi extraordinary, itu semua muaranya akan kepada APBN atau keuangan negara. Oleh karena itu Perppu bisa menjadi landasan hukum dalam situasi luar biasa ini," jelas dia.
 
Melindungi Rakyat
 
Guna menahan gelombang tsunami PHK, pemerintah mengambil langkah dengan meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2000 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diklaim untuk melindungi usaha rakyat. PP itu dihadirkan karena kegiatan ekonomi menjadi salah satu sektor terimbas virus korona (covid-19).
 
"PP ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan usaha rakyat," kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono.
 
Adapun regulasi itu diklaim membantu usaha masyarakat tetap berjalan selama pandemi korona. PP tersebut guna menghindari terjadinya PHK. Jika dirinci ada sejumlah bantuan melalui PEN. Pertama, Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang ditunjuk untuk meningkatkan kapasitas perusahaan.
 
Kedua, melalui penempatan dana pemerintah untuk memberi dukungan likuiditas perbankan yang berkategori sehat. Bantuan itu ditujukan bagi 15 bank yang tergolong beraset besar. Bantuan itu untuk merestrukturisasi kredit atau tambahan kredit modal kerja.
 
Ketiga, investasi dan atau penjaminan pemerintah. Jaminan itu melalui badan usaha yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun sumber pendanaan PEN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu terdapat sumber lainnya sesuai perundang-undangan.
 
Menahan Gelombang Tsunami PHK
 
Pelaksanaan PEN diawasi dan dievaluasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut dilibatkan dalam proses pengawasan. "Untuk memastikan program ini dimanfaatkan sesuai tujuan pemulihan ekonomi nasional," kata Dini.
 
Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga angkat bicara terkait maraknya PHK di tengah pandemi covid-19. Pada konteks ini, ia meminta warga berusia kurang dari 45 tahun diberikan ruang untuk bekerja guna menekan tingkat PHK.
 
Baca: Survei: Kebijakan Relaksasi Mudik Diragukan
 
"Bapak Presiden (Joko Widodo) telah menugaskan kepala gugus tugas untuk menyusun skenario yang berhubungan dengan upaya yang berhubungan keseimbangan. Kita tetap menjaga masyarakat untuk tidak terpapar virus korona, tetapi juga kita harus berjuang secara keras agar masyarakat tidak terpapar PHK," kata Doni.
 
Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, kelompok rentan terkena covid-19 berkisar pada usia 60 tahun ke atas. Kelompok usia ini juga memiliki risiko kematian sebesar 45 persen. Sedangkan kelompok usia 46 tahun ke atas memiliki risiko kematian hingga 40 persen. Adapun kelompok usia kurang dari 45 tahun memiliki mobilitas yang tinggi.
 
Suara Buruh
 
Sementara itu, para buruh meminta PHK segera dihentikan di tengah pandemi covid-19. Hal tersebut pun sudah disuarakan dalam peringatan Hari Buruh Nasional yang jatuh 1 Mei. Presiden KSPI Said Iqbal meminta perusahaan yang melakukan PHK mesti diaudit oleh akuntan publik.
 
Pasalnya, para buruh ingin memastikan apakah perusahaan tersebut merugi atau menjadikan alasan pandemi dalam melakukan PHK massal. "Buruh juga menyuarakan agar tidak ada atau setop PHK di massa pandemi corona ini. Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah melakukan langkah sungguh-sungguh untuk mencegah PHK," kata Said Iqbal.
 
Industri Pers
 
Adapun ancaman PHK tidak dipungkiri juga mengancam industri pers di Tanah Air. Dewan Pers pun turut angkat suara terkait hal itu. Pemerintah diminta mempertimbangkan agar industri pers diberikan insentif di tengah pandemi covid-19. Hal itu dinyatakan Ketua Dewan Pers M Nuh yang ditujukan agar keberlangsungan dunia pers tetap berjalan di tengah pandemi.
 
Ada sembilan poin yang dikemukakan oleh M Nuh terkait dengan insentif bagi industri pers, di antaranya penghapusan kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25. Juga, usulan penghapusan PPh omzet perusahaan pers dan penangguhan pembayaran denda pajak.
 
Pemerintah telah mengambil keputusan untuk memperluas cakupan pelaku usaha yang mendapatkan stimulus berupa relaksasi PPh Pasal 21, 22, dan 25.
 
Baca: WNI di Hongaria Terima Bantuan Logistik Hadapi Covid-19
 
Sebelumnya, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19, hanya 440 sektor usaha yang ditetapkan menerima insentif pajak. Kini, jumlah penerima keringanan pajak diperluas menjadi 1.083 bidang usaha, termasuk perusahaan media massa.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan media massa termasuk industri yang mendapat insetif pajak. "Langsung saya jawab, perusahan pers termasuk (yang mendapat insentif pajak). Jadi, jangan khawatir," kata Menkeu.
 
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah mempertimbangkan industri pers sebagai salah satu penerima fasilitas yang diberikan pemerintah. Namun, waktu itu belum ada kepastian apakah benar-benar bisa memperoleh insentif atau tidak. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid seusai melakukan konferensi virtual bersama Airlangga.
 
Mempercepat Penyaluran Bansos
 
Di sisi lain, pemerintah memberikan stimulus bagi mereka yang menjadi korban PHK akibat covid-19. Langkah itu diambil dengan harapan mampu menahan penurunan konsumsi masyarakat pada kuartal II-2020. Sejauh ini, pemerintah dari sisi fiskal dan moneter terus berupaya agar perekonomian Indonesia tidak jatuh.
 
"Strategi pemerintah tentu dalam hal ini yang paling penting sekarang masyarakat paling bawah dia tidak boleh tidak mendapatkan dukungan, karena ini masalah kemanusiaan dan masalah kemampuan bertahan hidup. Strategi untuk melakukan ekspansi bansos hingga mendekati 60 persen dari masyarakat Indonesia adalah strategi yang kita lakukan," kata Menkeu.
 
Baca: Klaster Tenaga Medis di Jatim Capai 93 Orang
 
Di tengah ketidakpastian dan maraknya PHK ekspansi penyaluran bansos tersebut harus efektif dan tepat sasaran seraya berharap peta persebaran covid-19 melandai dan mengalami penurunan. Adapun total kucuran dana bansos oleh pemerintah sebanyak Rp65 triliun.
 
"Namun bansos yang nilainya hampir Rp65 triliun itu tentu tidak bisa men-subtitute seluruhnya. Jadi kita akan tetap melihat konsumsi mengalami penurunan, terutama pada kuartal kedua," ucap Sri Mulyani.
 
Adapun Sri Mulyani memprediksi pergerakan konsumsi masyarakat pada kuartal II-2020 akan lebih buruk ketimbang kuartal sebelumnya. Pada kuartal I-2020 konsumsi hanya tumbuh 2,84 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan konsumsi masyarakat di periode-periode sebelumnya yang mencapai lima persen.
 
Menahan Gelombang Tsunami PHK
 
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih masif ke berbagai wilayah di Indonesia membuat berbagai sektor diramal merosot lebih lanjut. Pergerakan sektor transportasi, pariwisata, hingga pembelian barang tahan lama (durable goods) seperti pakaian akan terganjal.
 
"Untuk kuartal II-2020 kita prediksinya akan lebih buruk karena mulai April sampai Mei ini PSBB sudah dilakukan secara lebih masif ke berbagai daerah. Sehingga nanti berbagai belanja di household (rumah tangga) mungkin mengalami penurunan yang cukup signifikan," ujar Sri Mulyani.
 
Tidak dipungkiri, saat ini pemerintah masih menggunakan skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2020 di level 2,3 persen (yoy). Hal itu meski proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2020 meleset ke 2,97 persen dari perkiraan antara 4,5-4,7 persen.
 
Jika pertumbuhan ekonomi masih sesuai dengan skenario pertumbuhan ekonomi 2,3 persen maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal selanjutnya akan mampu bertahan di level positif.
 
Tapi bila pertumbuhan ekonomi tak sesuai ekspektasi dan malah ke jalur proyeksi sangat berat di minus 0,5 persen, sebagian besar konsumsi masyarakat akan mengalami pertumbuhan yang nyaris nol persen secara keseluruhan.
 
"Kita masih punya tiga kuartal. Kalau kuartal kedua memang kondisi PSBB-nya meluas, mungkin akan merosot. Kita berharap di kuartal ketiga dan keempat bisa agak sedikit pulih," kata Sri Mulyani.
 
Melandai di Akhir Mei
 
Di tengah kondisi covid-19 yang mencekam, namun secercah harapan muncul. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini kasus virus korona (covid-19) akan melandai di akhir Mei 2020. Hal ini berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.
 
"Mudah-mudahan covidnya cepat selesai. Dari hasil kita punya modeling akan mulai landai di minggu ke-4 bulan ini," kata Luhut.
 
Sementara itu, Pusat Kajian Visi Teliti Saksama (Visi) memprediksi pandemi covid-19 di Indonesia akan mereda pada Juni 2020. Visi menghitung jumlah kasus meninggal dan sembuh akibat covid-19 akan mencapai keadaan konstan pada hari ke-100, semenjak kasus pertama terkonfirmasi di Indonesia pada awal Maret 2020.
 
Baca: Tips bagi Orang Tua Mengajar Anak Selama Pandemi
 
Dari nilai reproductive number dapat diprediksi kontrol sebaran pandemi. Perkembangan jumlah kasus baru covid-19 akibat penularan dari orang terinfeksi di Indonesia akan berlangsung sekitar 50 hari. Rentang waktu ini dihitung dari hari ketika kasus positif terkonfirmasi pertama kali di Indonesia, yakni 2 Maret 2020.
 
Artinya masa infeksi tersebut diperkirakan berjalan kurang lebih hingga 20 April 2020. Lantaran masa penularan yang berlangsung selama 50 hari maka pada hari ke-100 angka kematian dan sembuh mencapai keadaaan konstan.
 
Uji sistem dinamik dilakukan tim riset Visi melalui proses validasi model pemantauan data historikal. Data tersebut dikeluarkan Kementerian Kesehatan periode 2 Maret 2020 hingga 2 April 2020 sebagai data referensi harian.
 
Menahan Gelombang Tsunami PHK
 
Data ini mencakup jumlah kasus kumulatif, jumlah pasien sembuh, dan meninggal. Secara umum, model yang diusung Visi ini memiliki rentang waktu simulasi selama 180 hari yang akan berakhir pada 31 Agustus 2020.
 
Pada dasarnya peninjauan aspek kesehatan covid-19 dengan pemodelan pandemi yang dilakukan Visi mengikuti pola harian sejak kasus pertama muncul. Dengan kata lain, program self isolation, social distancing, penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan penggunaan hand sanitizer yang sedang digalakkan pemerintah telah masuk dalam model ini.
 
Proses pemantauan ini sebenarnya memiliki batasan tertentu. Karena data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah setiap harinya kemungkinan menyisakan orang-orang yang tidak atau belum terdeteksi.
 
Beberapa batasan lain yaitu bahwa model ini tidak dapat menentukan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) secara spesifik. Model ini juga tidak memperhitungkan kejadian reinfeksi virus, dampak sosial pandemi akibat kebijakan pemerintah, dan pengaruh budaya masyarakat dalam merespons keadaan darurat covid-19.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif