Bagi pemerintah, resolusi utama atau agenda besar pada tahun ini harusnya adalah pemulihan ekonomi di segala sektor dan berupaya mengendalikan penyebaran covid-19 sehingga pandemi bisa segera berakhir. Sejumlah strategi dan aksi nyata yang sudah dilakukan pada 2020 patut dilanjutkan di 2021.
Tidak dipungkiri, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia resolusi atau daftar keinginan yang hendak dicapai pada tahun lalu sulit terwujud lantaran adanya ujian bagi umat manusia bernama pandemi covid-19. Namun sewajarnya, pandemi tersebut menjadi bahan renungan atas segala kesalahan yang dilakukan manusia di muka bumi dan segera memperbaiki diri.
Segala bentuk kesalahan dan kejahatan seperti kekerasan, kezaliman, penjajahan, korupsi, mengambil hak orang lain, menjilat bahkan hingga 'menyikut' agar tetap mempertahankan posisi jabatan, membunuh, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain semacamnya patut dihentikan. Pandemi covid-19 seharusnya menjadi bahan pelajaran untuk kembali ke jalan yang benar.
Sesudah menjadi bahan renungan untuk berbenah maka langkah selanjutnya implementasi guna mewujudkan resolusi. Bagi pemerintah, pencapaian resolusi jika dilihat dari kacamata besar ialah pemulihan ekonomi, membantu masyarakat yang terdampak sangat keras oleh pandemi covid-19 di tahun lalu, hingga menstimulus terciptanya lapangan kerja yang lebih besar.
Salah satu aksi nyata pemerintah yang sudah terlihat di awal tahun ini adalah keputusan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021. Hal itu dibarengi dengan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp327,3 triliun yang diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19.
"Tentunya kita berharap bahwa daya beli masyarakat bisa mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi ekonomi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, awal tahun ini.
Selain itu, melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pemerintah berharap dapat mengurangi dampak negatif pandemi dari sisi penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini juga dinilai mampu mengakselerasi peningkatan lapangan kerja. Apalagi UU Cipta Kerja memberikan kemudahan agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berkembang.
Salah satunya kemudahan dalam membentuk Perseroan Terbatas (PT). Beleid anyar ini tak lagi mensyaratkan untuk menyetor modal minimal sebesar Rp50 juta dan didirikan oleh dua orang. Saat ini, pendirian PT bisa dilakukan sendiri dan modal sesuai dengan kemampuan.
"Pembentukan PT tidak dibatasi dengan Rp50 juta dan bisa membentuk PT sendirian, sifatnya juga pendaftaran. Dengan demikian bahwa 64 juta sektor informal ini bisa bertransformasi menjadi sektor formal," harap Airlangga.
Kemudian pemerintah menyiapkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menangkap peluang investasi. DPI akan memberikan sentimen positif kepada dunia usaha, terkait keterbukaan penanaman modal dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.
"Khusus kepada UMKM adalah mereka yang usaha modalnya di bawah Rp10 miliar. Pengusaha besar tentunya kita harapkan bisa bermitra dengan UMKM," tuturnya.
Lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) juga telah disiapkan oleh pemerintah. Upaya ini untuk memperkuat investasi di industri pasar modal. Terkait hal ini, sudah diterbitkan dua peraturan pemerintah dengan modal yang ditetapkan sebesar Rp75 triliun.
"Di luar strategi tersebut, pemerintah juga telah mempersiapkan program ketahanan pangan dan program mandatory B30 sehingga dapat mendorong kelapa sawit," kata Airlangga.
Anggaran PEN dinaikkan
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran untuk program PEN di 2021 akan meningkat. Jika sebelumnya alokasi hanya Rp372,3 triliun, saat ini bertambah menjadi Rp403,9 triliun. Kenaikan dilakukan dengan pertimbangan kondisi yang ada akibat pandemi covid-19 masih sangat dinamis.
Bahkan, Ani, sapaan akrabnya mengatakan, perubahan untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) masih dimungkinkan untuk merespons perkembangan yang terjadi. "Meskipun sudah ditetapkan oleh undang-undang namun perubahan di dalam APBN masih akan terjadi karena tantangan kita masih sangat dinamis," kata dia.
Apabila dirinci, anggaran PEN 2021 terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi. Untuk anggaran kesehatan pemerintah masih memiliki sisa lebih anggaran tahun lalu Rp47,07 triliun.
"Vaksinasi akan dilakukan secara gratis, anggarannya bisa mencapai lebih dari Rp74 triliun hanya untuk vaksinasi. Belum kita bicara tentang masalah kesehatan yang lain yang harus kita tangani. Ini masih banyak sekali APBN kita," ungkap dia.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp110,2 triliun. Kemudian untuk anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemda disiapkan Rp184,2 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan alokasi sebelumnya sebesar Rp136,7 triliun.
Sementara itu, anggaran dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi adalah Rp63,84 triliun. Terakhir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk insentif usaha sebesar Rp20,26 triliun.
Bantuan sosial 2021
Tak hanya itu, pemerintah juga akan kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) di 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar penyaluran bansos dimulai awal tahun ini demi memacu pertumbuhan ekonomi. Jokowi menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai.
Pemberian itu melalui pos atau bank, khususnya bansos untuk wilayah Jabodetabek. "Jadi jangan sampai mundur. Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan permintaan," ujarnya.
Adapun dana yang dianggarkan untuk bansos tahun ini dalam APBN 2021 tercatat sebesar Rp110 triliun. Rinciannya yakni sebesar Rp45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan, dan sebesar Rp3,78 triliun untuk diskon listrik selama enam bulan.
Kemudian sebesar Rp28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM selama empat triwulan, sebesar Rp12 triliun untuk bansos tunai bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama empat bulan, sebesar Rp10 triliun untuk program kartu prakerja, dan sebesar Rp14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Presiden juga meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
Vaksinasi covid-19
Di sisi lain, pemerintah berharap langkah vaksinasi covid-19 mampu membuat ekonomi Indonesia terakselerasi kembali pulih dan sehat. Tak hanya bagi ekonomi Indonesia, vaksinasi covid-19 diharapkan pula membuat ekonomi global bakal mengalami dampak yang sama.
Adapun pertumbuhan ekonomi global 2021 diperkirakan di kisaran 4,2 hingga 5,2 persen. Sejalan dengan itu, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia 2021 tumbuh 4,4 persen. Di sisi lain, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI 2021 di kisaran 4,5-5 persen.
Pemerintah membenarkan kembali sehatnya perekonomian didorong sentimen positif vaksin covid-19, yang saat ini Indonesia sudah memiliki 3 juta dosis vaksin Sinovac. Tak hanya bagi ekonomi, sentimen vaksinasi juga berdampak positif bagi perkembangan industri pasar modal.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan yakin Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa menyentuh level 7.000 di akhir 2021. Menurutnya optimisme mulai terlihat di pasar modal sejalan dengan penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global yang tercermin dari volatility index dan Credit Default Swap (CDS) yang sudah semakin membaik.
"Dan IHSG diprediksi bisa mencapai 6.800 ataupun ke 7.000 di akhir Desember 2021," klaimnya.
Proyeksi yang diungkapkan Airlangga berkaca pada capaian IHSG dalam perdagangan beberapa pekan terakhir yang berhasil menembus level 6.000. Bahkan IHSG sempat menyentuh level tertingginya di angka 6.165 pada 21 Desember 2020. Kondisi itu pada akhirnya juga diharapkan memicu semakin banyak perusahaan yang melakukan penawaran umum saham perdana.
Ditargetkan pada 2021 ini ada sebanyak 30 perusahaan yang melakukan IPO. "Kami juga berharap bahwa jumlah daripada dananya bisa cukup signifikan, apalagi SBN (Surat Berharga Negara) sekarang sudah sangat rendah. Sehingga tentunya dengan SBN yang rendah ini yang yield-nya sekitar 3,64 persen ini bisa mendorong lebih banyak IPO lagi," urai Airlangga.
Masih tahun yang berat
Meski sejumlah strategi diimplementasikan dan optimisme mulai hadir, namun bukan berarti tantangan yang menghadang tidak ada. Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah tetap berat di depan. Mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong memprediksi 2021 masih akan menjadi tahun berat bagi Indonesia.
Dalam unggahan dalam Instagram pribadinya, ia membandingkan angka kasus covid-19 per hari di Indonesia yang semakin meningkat dibandingkan dengan negara lain yang sudah mengalami penurunan. "Prediksi saya: 2021 akan lebih berat buat Indonesia dari 2020 -Saya sampaikan ini dengan berat hati," tulis Lembong.
Lembong mengunggah gambar yang menunjukan Indonesia sebagai negara dengan kenaikan kasus covid-19 per hari paling tinggi. Kasus covid-19 di Indonesia masih menunjukan tren peningkatan. Lalu disusul dengan Nigeria.
Dia membandingkan negara lainnya sudah mulai menunjukan kestabilan kasus bahkan penurunan secara berkala seperti Bangladesh, Pakistan Ethiopia, Rusia, Korea Selatan, dan India.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
