"Khusus kepada UMKM adalah mereka yang usaha modalnya di bawah Rp10 miliar. Pengusaha besar tentunya kita harapkan bisa bermitra dengan UMKM," tuturnya.
Lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) juga telah disiapkan oleh pemerintah. Upaya ini untuk memperkuat investasi di industri pasar modal. Terkait hal ini, sudah diterbitkan dua peraturan pemerintah dengan modal yang ditetapkan sebesar Rp75 triliun.
"Di luar strategi tersebut, pemerintah juga telah mempersiapkan program ketahanan pangan dan program mandatory B30 sehingga dapat mendorong kelapa sawit," kata Airlangga.
Anggaran PEN dinaikkan
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran untuk program PEN di 2021 akan meningkat. Jika sebelumnya alokasi hanya Rp372,3 triliun, saat ini bertambah menjadi Rp403,9 triliun. Kenaikan dilakukan dengan pertimbangan kondisi yang ada akibat pandemi covid-19 masih sangat dinamis.
Bahkan, Ani, sapaan akrabnya mengatakan, perubahan untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) masih dimungkinkan untuk merespons perkembangan yang terjadi. "Meskipun sudah ditetapkan oleh undang-undang namun perubahan di dalam APBN masih akan terjadi karena tantangan kita masih sangat dinamis," kata dia.
Apabila dirinci, anggaran PEN 2021 terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi. Untuk anggaran kesehatan pemerintah masih memiliki sisa lebih anggaran tahun lalu Rp47,07 triliun.
"Vaksinasi akan dilakukan secara gratis, anggarannya bisa mencapai lebih dari Rp74 triliun hanya untuk vaksinasi. Belum kita bicara tentang masalah kesehatan yang lain yang harus kita tangani. Ini masih banyak sekali APBN kita," ungkap dia.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp110,2 triliun. Kemudian untuk anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemda disiapkan Rp184,2 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan alokasi sebelumnya sebesar Rp136,7 triliun.
Sementara itu, anggaran dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi adalah Rp63,84 triliun. Terakhir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk insentif usaha sebesar Rp20,26 triliun.
Bantuan sosial 2021
Tak hanya itu, pemerintah juga akan kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) di 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar penyaluran bansos dimulai awal tahun ini demi memacu pertumbuhan ekonomi. Jokowi menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai.
Pemberian itu melalui pos atau bank, khususnya bansos untuk wilayah Jabodetabek. "Jadi jangan sampai mundur. Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan permintaan," ujarnya.
Adapun dana yang dianggarkan untuk bansos tahun ini dalam APBN 2021 tercatat sebesar Rp110 triliun. Rinciannya yakni sebesar Rp45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan, dan sebesar Rp3,78 triliun untuk diskon listrik selama enam bulan.
Kemudian sebesar Rp28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM selama empat triwulan, sebesar Rp12 triliun untuk bansos tunai bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama empat bulan, sebesar Rp10 triliun untuk program kartu prakerja, dan sebesar Rp14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
