Mengutip OJK, Rabu, 28 Oktober 2020, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK pada 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen. Angka itu meningkat ketimbang hasil survei OJK di 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen.
Berdasarkan strata wilayah, untuk perkotaan indeks literasi keuangan mencapai 41,41 persen dan inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60 persen. Sementara indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan adalah 34,53 persen dan 68,49 persen.
Upaya OJK meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bukan tanpa sebab karena ada kaitan erat antara tingginya literasi dan inklusi keuangan dengan tingkat kesejahteraan. Dengan literasi dan inklusi keuangan yang tinggi maka masyarakat akan mengakses lembaga jasa keuangan guna mengakselerasi tingkat ekonomi keluarga.
Hal itu juga penting mengingat perekonomian Indonesia hingga ke level paling bawah terhantam covid-19. Stimulus yang diberikan OJK kepada industri jasa keuangan dan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan diharapkan menjadi kombinasi tepat agar pemulihan ekonomi bisa bergerak lebih cepat.
Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menjelaskan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19
"Kami meyakini, dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi," kata Tirta.
Sudut pandang itu yang membuat OJK menggelar Bulan Inklusi Keuangan 2020. Bulan Inklusi Keuangan 2020 menjadi upaya OJK mendorong berbagai program untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan sejalan dengan upaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah.
Terkait Bulan Inklusi Keuangan 2020, OJK menggandeng kementerian/lembaga, regulator keuangan, dan industri jasa keuangan untuk menyiapkan berbagai program sesuai SNKI seperti meningkatkan jumlah penabung di masyarakat dengan meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Inklusi keuangan capai 90% di 2024
Ada tiga alasan pentingnya inklusi keuangan. Pertama inklusi keuangan berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi. Meluasnya akses keuangan dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Pada 2019, tingkat inklusi keuangan nasional capai 76,19 persen atau melewati target awal yaitu 75 persen.
Berangkat dari kesuksesan itu, Presiden Jokowi menetapkan pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024
Kedua, mendorong proses pemulihan ekonomi. Inklusi keuangan dapat berperan sebagai enabler kelancaran pembiayaan financial support bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha. Ketiga, berperan pada stabilitas ekonomi masyarakat. Inklusi keuangan dapat mendukung resiliensi/ketahanan ekonomi masyarakat dalam berbagai situasi dan kondisi.
Peningkatan kemampuan keuangan dan keterampilan pengelolaan keuangan yang solid dan mumpuni akan membantu masyarakat dan pelaku usaha terutama segmen UMKM bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan memungkinkan mereka lebih bersiap diri dalam menavigasi krisis keuangan yang sedang dan akan dihadapi.
"Inklusi keuangan penting bagi perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, dan untuk mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dalam kondisi apapun," kata Tirta Segara.
Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menambahkan OJK fokus pada perluasan kemudahan akses layanan keuangan masyarakat untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024. OJK menjalankan sejumlah program peningkatan inklusi keuangan secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Seperti program satu rekening satu pelajar (KEJAR) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama serta menerbitkan buku literasi keuangan tingkat PAUD untuk menanamkan budaya menabung sejak dini," kata Sekar.
OJK, lanjutnya, juga telah menginisiasi generic model program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) untuk membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM, bersinergi dengan pemerintah daerah maupun industri jasa keuangan.
"Ke depan, OJK akan terus mendorong pengembangan produk dan kualitas layanan berbasis digital agar akses keuangan terbuka dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tuturnya.
Keamanan digital kunci akselerasi inklusi keuangan
Di sisi lain, inovasi dan edukasi terkait keamanan digital terutama di sektor teknologi finansial penting untuk terus dilakukan. Hal tersebut bisa menjadi kunci mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia. Platform teknologi finansial yang aman dan nyaman digunakan oleh konsumen bisa membuat konsumen semakin sering menggunakannya.
Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto mengatakan akselerasi digitalisasi perbankan telah berjalan selama tiga tahun terakhir, dan semakin cepat di masa pandemi covid-19. Transformasi perbankan ke arah digital semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara mudah, cepat, dan efisien.
"Namun dalam pengembangan digital banking ini terdapat dua isu utama yang perlu mendapat perhatian semua pihak yaitu aspek cyber security dan aspek data privacy & protection," tuturnya.
Menurutnya peran OJK dalam mendukung digitalisasi melalui empat strategi utama, yaitu akselerasi digitalisasi perbankan, penguatan infrastruktur akselerasi digitalisasi, penguatan manajemen risiko terkait risiko siber, dan edukasi keamanan teknologi Informasi baik kepada pelaku sektor jasa keuangan maupun nasabah.
"Digitalisasi pada sektor keuangan khususnya perbankan bukan lagi menjadi sebuah pilihan namun telah menjadi keniscayaan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong akselerasi inklusi keuangan," ujar Anung.
Selain menjadi kunci penting bagi inklusi keuangan, Peneliti Senior Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada (CfDS UGM) Tony Seno Hartono menambahkan, keamanan digital harus selaras dengan peningkatan literasi keamanan bagi masyarakat luas. Inovasi layanan tentu sangat penting dalam memastikan pengalaman terbaik bagi pengguna saat bertransaksi online.
Namun, lanjutnya, cukup banyaknya modus operandi yang kemudian memunculkan kejahatan melalui teknik rekayasa sosial atau Manipulasi Psikologis (Magis) juga cukup mengkhawatirkan. Maka, diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat secara menyeluruh.
"Dalam upaya meningkatkan kompetensi keamanan digital masyarakat (pengguna) agar mereka semakin aman dan nyaman saat beraktivitas digital," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id