"Awalnya kenaikan terlihat normal dan tidak terlalu signifikan. Namun, memasuki minggu ke-4 usai periode libur kenaikan meningkat tajam dan berlangsung selama tiga minggu hingga mencapai puncak kedua di minggu terakhir," papar Wiku.
Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menyesalkan pemerintah tak kunjung menerapkan opsi lockdown usai lonjakan kasus covid-19 terjadi di beberapa daerah. Dia menilai laju penularan covid-19 tak akan bisa dikurangi bila masyarakat masih melakukan mobilitas.
"Harus PSBB (pembatasan sosial berskala besar) seperti awal pandemi dulu. Mobilitas masyarakat harus dihentikan. Karena virus itu senang sekali kalau ada mobilitas," kata Slamet.
Menurut dia, virus akan terus menular selama mobilitas masyarakat masih tinggi. Dia menyarankan masyarakat melakukan PSBB sendiri dengan membatasi mobilitas dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. "Kita PSBB masing-masing saja, jangan keluar rumah. Keluar rumah itu hanya untuk yang penting-penting saja. Pakai masker kemanapun," tegasnya.
PPKM darurat
Kebijakan lockdown sepertinya belum menjadi opsi utama pemerintah sejalan dengan berbagai macam pertimbangan, terutama biayanya yang cukup fantastis untuk melakukan lockdown berskala nasional. Namun demikian, rencana pemerintah tentang PPKM Darurat menjadi angin segar untuk penyebaran covid-19 di Indonesia terhenti.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membocorkan hasil rapat bersama jajaran menteri dan pemerintah daerah mengenai rencana penerapan PPKM Darurat se-Pulau Jawa. Ganjar menyampaikan hal ini pada sesi Prime Talk Metro TV, Selasa malam, 29 Juni 2021.
"Sebentar lagi setelah tadi rapat, akan digodok untuk dijadikan satu perintah secara nasional. Daerah diminta untuk menyiapkan. Saya kira sudah inline apa yang terjadi di masing-masing daerah dengan keputusan itu diambil," kata Ganjar.
Ganjar sebut kemungkinan pembatasan kegiatan masyarakat se-Pulau Jawa bukan mustahil. Hal ini mengingat covid-19 mudah berpindah antardaerah. Otomatis kebijakan yang diambil harus serasi dari pusat.
"Saya kira tindakan untuk mengambil kebijakan PPKM darurat se-Pulau Jawa dan Bali itu tindakan yang paling tepat. Ini yang bisa membuat antarpemerintah daerah dalam teritori pemerintah itu sama. Saya kira kita harus kompak terkait hal itu," ujar dia.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat dalam penanganan covid-19, termasuk rencana PPKM Darurat "DKI siap melaksanakannya dengan sebaik-baiknya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Dia menambahkan terkait dana untuk melaksanakan pengetatan PPKM tersebut dipastikan aman. Persoalan dana akan ditopang bersama dengan pemerintah pusat. Namun sayangnya, hingga Selasa malam, 29 Juni 2021, belum ada keputusan penerapan PPKM Darurat di Ibu Kota. Kebijakan tersebut masih dibahas menteri terkait serta pimpinan daerah terkait.
"Kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko (Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto). Detailnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului," ucap dia.
