Mengutip 3mgas.vn, Selasa, 18 Oktober 2022, harga rata-rata Contract Price (CP) Aramco untuk bahan baku LPG (Propane dan Butane) selama sepuluh bulan di 2022 sebesar USD758 per metrik ton (MT), masih di atas asumsi awal sebesar USD569 per MT. Sementara pemerintah menetapkan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tahun ini sebesar Rp134,78 triliun.
Di 2023, pemerintah mematok subsidi LPG 3 kg sebesar Rp117,84 triliun. Meskipun lebih rendah dari besaran subsidi LPG 2022, kemungkinan nilai subsidi tetap membengkak lantaran harga LPG akan mengikuti pergerakan harga CP Aramco yang sangat bergantung pada stabilitas perekonomian dunia. Asal tahu saja, 80 persen LPG di Indonesia adalah impor.
| Baca juga: Pembayaran Kompensasi ke PLN dan Pertamina Dipercepat |
Anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025 Yapit Saptaputra menyoroti soal urgensi produk substitusi LPG. Dia bilang, konversi minyak tanah pada 2007 yang berhasil dilakukan untuk menghindari beban subsidi seolah tidak ada hasilnya.
"Subsidi LPG makin membengkak karena pola distribusinya masih terbuka dan banyak menyasar kepada kalangan yang tidak berhak," katanya dalam keterangan yang diterima Medcom.id.
Menurutnya, diperlukan upaya-upaya yang sustain dalam hal mencari sumber energi untuk masyarakat dengan mengandalkan domestic energy resources.
Salah satu energi substitusinya adalah gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Program ini merupakan program hilirisasi batu bara sesuai arahan Presiden Joko Widodo. DME sangat mungkin dimanfaatkan untuk menggantikan LPG. DME juga memiliki sifat-sifat dasar yang tidak terlalu berbeda dengan LPG dan merubah spesifikasi teknik tabung LPG.
Sebagai pioneer, proyek gasifikasi telah digenjot pemerintah di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Proyek itu dikerjakan bersama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero) dan Air Products & Chemicals Inc (APCI), perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat. Namun sayangnya, target produksinya masih cukup lama yakni pada 2028.
Kompor listrik
Lalu program lain untuk mempercepat substitusi LPG adalah kompor listrik atau kompor induksi. Pemerintah dan PT PLN (Persero) pun telah menggagas program kompor induksi itu. Selain untuk mengurangi impor LPG program ini merupakan siasat dari kondisi over supply listrik di Tanah Air.Diperkirakan sekitar 15 juta penambahan rumah tangga akan menggunakan kompor induksi. Uji coba pun sudah dilakukan namun publik dikejutkan dengan dibatalkan program tersebut secara resmi oleh PLN.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pembatalan program ini guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.
"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 September 2022.
| Baca juga: Dear PLN, Selesaikan Dulu Masalah Oversupply Pembangkit Baru Jalanin Kompor Listrik |
Selain itu, Darmawan juga menyampaikan pembatalan ini dilakukan agar PLN fokus memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat. "PLN akan hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ucapnya.
Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas buang dalam rangka mendukung Paris Agreement, maka dilakukan persiapan-persiapan untuk menggeser ketergantungan dari fossil energy menuju renewable energy.
Jika dikaitkan dengan upaya-upaya menekan subsidi LPG itu, Yapit melanjutkan, transisi energi harus dilakukan dengan meningkatkan gas bumi domestik khususnya untuk sektor rumah tangga harus ditingkatkan.
Jaringan gas (Jargas) kota untuk sektor rumah tangga menjadi hal urgen yang harus dilakukan oleh pemerintah. "Ini merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengoptimalkan penggunaan gas bumi untuk rumah tangga sebagai produk substitusi LPG kepada masyarakat," jelasnya.
Ia menuturkan, jargas akan berorientasi tidak hanya kepada kalangan yang selama ini menikmati LPG subsidi, namun akan secara luas dinikmati oleh kalangan umum. Pola distribusinya juga diarahkan kepada rumah tangga, bukan perorangan. Upaya pengawasannya juga dinilai akan lebih terkelola lebih baik.
Upaya akselerasi pembangunan jargas
Pembangunan jargas telah dilakukan Pemerintah dan PGN sejak 2009 hingga 2021. Telah terbangun dan aktif melayani masyarakat masing-masing sebanyak 516.720 dan 118.718 sambungan rumah (SR) pada 18 provinsi dan 64 kabupaten/kota.Pemerintah juga telah menugaskan PGN, sebagai Subholding Gas Pertamina untuk terus membangun jargas dengan total sampai dengan empat juta SR di seluruh Indonesia pada 2024. Target itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Yapit menilai sebagai produk substitusi LPG, tantangan yang dihadapi program jargas adalah bagaimana memberikan layanan prima kepada masyarakat secara nonstop dan tentu saja dengan harga yang bersaing dengan pemakaian LPG non PSO.
"Bilamana dikembangkan pada daerah yang infrastrukturnya sudah siap maka akan tidak membutuhkan capex yang besar, namun bila dikembangkan secara merata pada 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota maka dibutuhkan komitmen dukungan finansial yang sangat besar. Keberhasilan pengembangan program jargas sangat membutuhkan usaha-usaha yang lintas sektoral," jelasnya.
| Baca juga: Pemerintah Pede 300 Ribu Jaringan Gas Tersambung pada 2022 |
Pemerintah juga telah mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk memperluas jaringan gas bumi melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan, pada awalnya jargas yang dibangun sejak 2009 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 2021 terbangun 662.431 sambungan rumah (SR) yang terdistribusi di 17 provinsi dan 57 kabupaten/kota.
Namun, dalam pelaksanaan lanjutan pemerintah memiliki kendala yaitu keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu dibuka peluang pembangunan jargas dengan skema KPBU.
"Mulai tahun mendatang pemerintah mulai mengembangkan jargas melalui skema KPBU," kata Tutuka dalam laman Ditjen Migas.
Dalam pembangunan jargas skema KPBU, Pemda diharapkan membantu dalam hal perizinan, serta penyediaan lahan jika diperlukan. “Kami sangat mengharapkan pemda untuk membantu dalam di lapangan karena ada juga masalah dengan masyarakat setempat,” jelas Tutuka.
Tak hanya itu, Yapit kembali melanjutkan, upaya akselerasi jargas juga bisa diawali dengan kerja sama antara subholding hulu (SHU) dan subholding gas berupa komitmen alokasi gas bumi untuk jargas dengan harga khusus.
| Baca juga: Pertagas-Chandra Asri Jalin Kerja Sama Pemanfaatan Gas Bumi |
Sebaran wilayah kerja migas dari SHU Pertamina nyaris tersebar merata se-Indonesia, maka sebaran dari jargas akan lebih merata dibanding jargas existing. Penggunaan volume untuk jargas porsinya sangat kecil, sehingga tidak akan mengurangi keekonomian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas dalam mengembangkan lapangan gas.
"Bagi KKKS non SHU Pertamina, tentu saja dukungan-dukungan seperti ini akan membangun citra positif kepada stakeholder baik itu di dalam maupun luar negeri," ucap Yapit.
Dengan komitmen atas alokasi dan harga, maka PGN sebagai subholding gas akan mempunyai keleluasaan mengembangkan lebih jauh jaringan gas kota yang saat ini belum ada jaringan pipa distribusi sebagai backbone infrastruktur existing jargas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
