Dampak terabaikannya aspek struktural pembangunan
Paradigma pembangunan yang hanya menekankan kepada pertumbuhan ekonomi selama ini membuat para pemegang kebijakan abai terhadap aspek-aspek struktural dari pembangunan.Selain persoalan kesehatan, persoalan struktural pembangunan yang lain, yakni terkait lemahnya sistim jaringan pengaman sosial dan persoalan birokrasi kita, berkontribusi terhadap tidak terkendalinya persoalan covid-19 di Indonesia sekarang ini.
Sistem jaringan pengaman sosial disini terkait implementasi bantuan sosial kepada segenap masyarakat yang terdampak oleh pandemi covid jika lockdown dilakukan. Pemerintah sejak awal tidak kunjung bisa untuk melakukan lockdown, karena menyadari keterbatasannya dalam memberikan bantuan sosial kepada segenap anggota masyarakat, karena mustahil lockdown bisa dilakukan tanpa dibarengi dengan sistim jaringan pengaman sosial yang komprehensif bagi segenap masyarakat yang terdampak. Persoalan bantuan sosial yang mulai kedodoran pun terlihat pada saat PPKM darurat saat ini.
Terkait persoalan birokrasi, BPK juga telah memberikan catatan merah terkait anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi covid-19 tidak sepenuhnya tercapai. Proses anggaran yang birokratis dan cukup panjang mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke rumah tangga atau target sasaran. Harus melalui banyak tahapan. Sehingga membuka ruang terjadinya penyelewengan.
Persoalan birokrasi Indonesia sebenarnya satu persoalan struktural penting yang tidak kunjung teratasi. Isu terkait reformasi birokrasi telah di dengungkan selama beberapa waktu di Indonesia, tetapi implementasinya belum benar-benar terealisasi.
Posisi Indonesia di dalam ranking Ease of Doing Business dari Bank Dunia (2020), yang dalam banyak hal merefleksikan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi, masih di level 73 yang secara relatif masih rendah. Ranking Indonesia selama tiga tahun terakhir ini adalah relatif stagnan, dan masih di bawah negara-negara tetangganya di Association of South-East Asian Nations (ASEAN) seperti Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), Brunei (66), dan bahkan Vietnam (70).
Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia (2015) dalam salah satu laporannya meletakkan isu birokrasi dan korupsi sebagai bagian hambatan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. ADB menyatakan ada sebuah kebutuhan yang urgent terhadap simplifikasi regulasi karena biaya-biaya tambahan yang rezim regulasi bebankan terhadap bisnis. ADB di sini juga menyalahkan birokrasi yang bertele-tele di sektor pemerintahan sebagai salah satu faktor kritis yang berkontribusi terhadap korupsi.
Pembangunan bukanlah sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga di antaranya bagaimana kita bisa membangun sistem kesehatan yang berkualitas, birokrasi yang bersih dan efisien, serta sistem pengaman sosial yang baik.
Ledakan dari pandemi covid-19 ini menunjukkan bahwa kita mempunyai persoalan-persoalan struktural yang tidak kunjung teratasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, akibatnya kita bisa lihat sendiri, bagaimana jika hal-hal tersebut tidak tertangani dengan baik, dan kita menghadapi situasi extraordinary seperti sekarang ini, dampaknya menjadi begitu mahal mulai dari korban jiwa, sakit, sampai dampak ekonomi.
Farouk Abdullah Alwyni
Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan DPP PKS
Mantan Direktur Bank Muamalat
Mantan professional senior Islamic Development Bank (IDB)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
