Ilustrasi. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR
Ilustrasi. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR

Inovasi untuk Infrastruktur Indonesia

Ekonomi analisa ekonomi
Angga Bratadharma • 03 Desember 2019 11:15
INFRASTRUKTUR masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus diselesaikan pemerintah sekarang ini. PR itu bukan hanya dari sisi pembangunan infrastruktur semata, melainkan manfaat positif yang maksimal terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari setelah infrastruktur terbangun.
 
Memang tidak ditampik pemerintah sudah gencar membangun sejumlah infrastruktur yang diklaim mampu menjawab berbagai macam tantangan di perekonomian nasional. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur masih tidak terlepas dari beragam macam tantangan, baik dari sisi pendanaan, persoalan pembebasan lahan, pengembang, hingga keuntungan dari infrastruktur.
 
Dari sisi pendanaan, misalnya, pemerintah dihadapkan pada 'tembok' besar lantaran tidak ada likuiditas yang memadai jika hanya bergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini yang akhirnya mendorong pemerintah memutar otak guna mencari solusi yang inovatif dan efektif.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp2.058 triliun untuk pembangunan infrastruktur lima tahun mendatang. Anggaran tersebut akan dibagi ke dalam proyek penyediaan sumber air Rp577 triliun, pembangunan jalan dan jembatan Rp573 triliun, pembangunan pemukiman Rp128 triliun, dan perumahan Rp780 triliun.
 
Jika dirinci, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto mengatakan sumber pendanaan tersebut akan berasal dari APBN sebesar Rp623 triliun dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rp1.435 triliun.
 
"Tantangan infrastruktur PUPR 2020-2024 visinya APBN hanya 1/3 dari total anggaran yang dibutuhkan," kata Eko, Rabu, 6 November 2019.
 
Baca: Kementerian PUPR Undang Investor Biayai 4 Ruas Tol
 
Adapun mencari dana melalui skema KPBU sebesar Rp1.435 triliun bukan perkara mudah dan menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah. Pasalnya, selama ini realisasi pendanaan dari Public Private Partnership (PPP) sangat minim. Sebagai contoh realisasi pendanaan KPBU hanya 19 persen untuk proyek sumber air dengan nilai Rp20 triliun.
 
Kemudian, realisasi KPBU untuk proyek jalan tol baru mencapai 28 persen dari kebutuhan dana sebesar Rp500 triliun. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR tentu memiliki PR sangat besar karena diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur.
 
Adapun total proyek infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR mencapai 120 proyek dengan nilai Rp864 triliun. Di antaranya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, waduk, perbatasan, perumahan, dan air bersih. Guna menyiasati hambatan pendanaan, pemerintah mulai mengubah pola sumber pendanaan proyek pembangunan infrastruktur.
 
Jika awalnya bergantung pada APBN terlebih dahulu, maka saat ini diubah menjadi skema KPBU yang dikedepankan. "Dulu yang diutamakan APBN sisanya ditawarkan. Sekarang tawarkan dulu, KPBU, baru sisanya APBN," ungkap Eko.
 
Baca: Mendag Dorong Pengusaha Korea Terlibat di Proyek Infrastruktur
 
Lantas, apakah pemerintah berhenti sampai KPBU sebagai pembiayaan alternatif? Pertanyaan ini pun bisa dijawab pemerintah. Jika ditelisik lebih lanjut, pemerintah ternyata memiliki sejumlah amunisi lain guna mempertebal opsi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Perencanaan pembangunan tersebut dibangun melalui beberapa skema.
 
Berdasarkan data yang dihimpun Medcom.id, Selasa, 3 Desember 2019, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan setidaknya tujuh pos alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus melakukan sosialisasi secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah.
 
Tujuh pos pembiayaan tersebut pertama pasar modal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra), dan Obligasi Daerah. Kedua, Hak Pengelolaan Terbatas/Limited Consession Scheme (LCS).
 
Ketiga, hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keempat, pinjaman melalui bank, lembaga keuangan non bank, pemerintah, ataupun lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Kelima, multilateral bank. Keenam, enviromental fund. Ketujuh, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 
Baca: PUPR Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan di 2020
 
"Salah satu kunci keberhasilan bagaimana agar bisa keluar dari middle income trap country adalah meningkatkan daya saing sekaligus peningkatan kualitas SDM. Untuk meningkatkan daya saing, salah satu hal utama adalah membangun infrastruktur," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir.
 
Berdasarkan data World Bank saat ini indeks infrastruktur Indonesia sudah mengalami perbaikan dari 60 pada periode 2016-2017 menjadi peringkat 52 pada 2017-2018. Peringkat Indonesia masih lebih baik bila dibandingkan dengan India yang berada di peringkat 66 dan Filipina di peringkat 97.
 
Sementara itu, upaya membangun infrastruktur tidak melulu dari sisi kebijakan fiskal. Penjaga kebijakan moneter yakni Bank Indonesia (BI) pun turut membantu langkah pemerintah membangun infrastruktur. Dalam hal ini, BI mengaku mempunyai lima jurus dalam menyokong upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
 
Meski pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu visi baru Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, namun sayangnya rasio stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 43 persen. Perlu ada upaya ekstra keras agar rasio tersebut bisa terus meningkat dan mendekati angka 100 persen.
 
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti membeberkan lima strategi BI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pertama, meningkatkan peran investor swasta dan pembiayaan yang inovatif. Kedua, peningkatan kualitas persiapan proyek infrastruktur (feasibility study).
 
Ketiga kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan otoritas terkait lainnya untuk mengharmonisasikan proyek infrastruktur dengan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pariwisata. Keempat, pengintegrasian data dan informasi untuk meningkatkan monitoring serta evaluasi penyelesaian proyek infrastruktur KPBU.
 
Baca: Peminat Inisiatif KPBU Infrastruktur Banjir
 
Kelima, mendorong akselerasi pembiayaan infrastruktur. Terkait poin terakhir, BI berupaya terus mengoptimalkan kapasitas intermediasi perbankan melalui kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang akomodatif, mendorong penerbitan surat berharga komersial dan pemanfaatan instrumen hedging, serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah.
 
"Kebijakan Bank Indonesia tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur menuju Indonesia Maju," kata Destry.
 
Di sisi lain, sebagai otoritas perencanaan pembangunan Tanah Air, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga terus mendorong inovasi pembiayaan alternatif untuk pembangunan Indonesia. Baru-baru ini yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan sejumlah agenda bergengsi guna menggaet pendanaan alternatif yang berbalut imovatif.
 
Adapun acara tersebut seperti acara Konstruksi Indonesia 2019, Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF) 2019, dan Indonesia Infrastructure Week 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Acara infrastruktur tahunan ini diharapkan bisa menarik lebih banyak pihak swasta untuk masuk dalam investasi infrastruktur di Indonesia.
 
"Saya optimistis IIDF 2019 dapat berperan sebagai forum diskusi berbagai gagasan pemerintah Indonesia, swasta dan konsultan infrastruktur, lembaga keuangan dan donor multilateral, serta organisasi dan praktisi internasional tentang pembiayaan alternatif bagi pembangunan Indonesia," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat membuka IIDF 2019.
 
Berdasarkan data Bappenas, untuk membangun infrastruktur periode 2020-2024, pemerintah membutuhkan nilai total investasi sebesar Rp6.445 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN dan APBD tercatat hanya sebesar Rp2.385 triliun atau sebesar 37 persen dari total nilai investasi yang dibutuhkan.
 
Baca: Jokowi Tetap Fokus Bangun Infrastruktur
 
Selain itu, pada 2020–2024, Pemerintah Indonesia juga berencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Artinya, diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp466 triliun, dengan alokasi APBN untuk pemindahan tersebut maksimal hanya 19,2 persen.
 
Suharso mengatakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan pemindahan IKN diharapkan dapat dilakukan melalui skema pembiayaan alternatif dengan mendorong partisipasi swasta melalui model KPBU dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
 
"Komitmen pemerintah menghadirkan pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan terlihat dari peningkatan berbagai kebijakan, fasilitas dan instrumen investasi melalui harmonisasi peraturan, penyederhanaan proses perijinan, serta mendorong penerapan green finance," kata Suharso.
 
Sementara itu, Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) Adrian Panggabean menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sewajarnya berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya hal itu menjadi indikator penting karena sudah dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Asian Development Bank (ADB).
 
Baca: Generasi Kedua Sistem KPBU Infrastruktur
 
"ADB itu sebelum memberikan pinjaman bertanya apakah pembangunan infrastruktur yang dibangun berdampak terhadap nilai tukar petani yang meningkat atau apakah tingkat kemiskinan turun. Jadi investasi bukan hanya menambah suplai infrastruktur tapi dampak keluarnya seperti pengentasan kemiskinan itu ada," ucapnya.
 
Ia menilai apa yang dilakukan pemerintah akan sia-sia jika pembangunan infrastruktur yang menelan biaya besar dan proses panjang hanya terbangun tapi tidak memberikan keuntungan maksimal terhadap masyarakat. Adrian memberikan contoh pembangunan jalan tol. Menurutnya jika jalan tol terbangun tapi sesudah terbangun tidak terpakai optimal sangat disayangkan.
 
"Persoalan yang kecil-kecil soal infrastruktur harus selesai. Tapi kita berharap lima tahun ke depan persoalan ini (infrastruktur) bisa segera terselesaikan," pungkasnya.
 

 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif