Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Generasi Kedua Sistem KPBU Infrastruktur

Ekonomi infrastruktur kementerian pekerjaan umum
Ilham wibowo • 14 November 2019 15:22
Jakarta: Sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek infrastruktur kini dinilai jauh berbeda. Berbagai instrumen disiapkan agar proyek yang menelan biaya besar ini bisa rampung dan berkelanjutan secara bisnis.
 
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto menyebut sistem KPBU proyek infrastruktur sudah naik level dibandingkan lima atau tiga tahun ke belakang. Penerapan sistem KPBU pada proyek infrastruktur 2020 pun ditargetkan naik dua kali lipat.
 
"KPBU generasi pertama berbeda dengan sekarang yang sudah siap secara kelembagaan, undang-undang dan siap melayani kalau ada request perubahan skema atau relaksasi peraturan," kata Eko di Auditorium gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sistem KPBU versi terbaru, kata Eko, sudah mengakomodasi perencanaan bisnis yang matang sejak perencanaan. Bahkan, inisiatif proyek infrastruktur kini bermunculan bukan dari pemerintah melainkan pengajuan langsung oleh badan usaha atau unsolicited.
 
"Sekarang dengan KPBU baru ini baik itu unsolicited maupun solicited kan risiko dibagi dua antara pemerintah dan dunia usaha," ungkapnya.
 
Menurut Eko, sistem KPBU infrastruktur terbaru juga telah menghitung secara rinci proyeksi untung rugi setelah proyek rampung dikerjakan. Untuk menjamin kepastian proyek berkelanjutan, pemerintah pun menanggung kompensasi saat terjadi risiko politik terutama perubahan regulasi.
 
"Kalau risiko bisnis tentu dunia usaha, namanya bisnis kadang rugi dan untung itu wajar dan itu disepakati, tapi kalau ada perubahan risiko politik perubahan UU itu adalah risiko pemerintah dan harus memberikan kompensasi untuk itu, bagian risiko itu sekarang sudah didesain secara adil," ungkapnya.
 
Adapun skema KPBU dilakukan mulai dari merencanakan, merancang, mendesain, membangun, membiayai, memelihara dan mengoperasikan. Manfaat utama pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU yakni risk sharing atau adanya alokasi risiko bagi kedua belah pihak, dalam hal ini swasta dan pemerintah, yang juga akan meningkatkan daya tarik proyek.
 
Manfaat yang tak kalah penting lainnya yakni adanya transfer of knowledge dari pihak swasta kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian, project delivery atau adanya upaya pihak swasta untuk menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan karena adanya target spesifik periode konstruksi sehingga terhindar dari siklus anggaran multiyears.
 
"Potensi investasi juga kian terbuka dengan prioritas yang diberikan untuk pihak swasta lainnya akibat keberhasilan daerah menyelenggarakan KPBU," tuturnya.
 
Berdasarkan data Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur di 2020 meliputi pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalur kereta api, dan pembangunan bandara. Dari sektor-sektor tersebut, rencana pembangunan jalan naik signifikan dari 406 kilometer di 2019 menjadi 837 kilometer di 2020.
 
Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jembatan sepanjang 6,9 kilometer, jalur kereta api sepanjang 238,8 kilometer, dan 49 bendungan, dan tiga bandara baru. Namun, target pembangunan jalur kereta api di tahun 2020 lebih kecil ketimbang di 2019 sepanjang 269,45 kilometer.
 
Tak hanya itu, pemerintah juga membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.224 unit rusun dan 2.000 rumah khusus. Akselerasi pembangunan ini dilakukan untuk mendukung transformasi industrialisasi dalam merespon revolusi industri 4.0.
 
Sementara itu, kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020-2024 diproyeksikan belum terlalu perkasa untuk menopang sebagian besar proyek infrastruktur lndonesia. Kemampuan APBN periode tersebut bahkan hanya mampu menutupi sekitar Rp623 triliun. Angka itu setara dengan 30 persen dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
 
Bila dirinci, kebutuhan anggaran ini mencakup sektor sumber daya air sebesar Rp577 triliun, sektor jalan dan jembatan Rp573 triliun, sektor permukiman Rp128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun. Dari data itu, terungkap gap atau selisih pendanaan yang harus ditambal melalui skema non-APBN sebesar 70 persen atau Rp1.435 triliun.
 
"Dalam 2020-2024 pembangunan PUPR akan dilakukan komprehensif di semua sektor. APBN selama lima tahun mendatang tidak cukup sehingga diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif