• Card 14 of 17
Telusur

Balada Fahri Hamzah dan Drama PKS

M Rodhi Aulia, Coki Lubis    •    19 Januari 2018 18:07

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

Isu itu santer beredar di penghujung 2015. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melengserkan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR RI.


Jakarta: Suatu hari di Desember 2015, Fahri Hamzah dilaporkan anggota DPR RI dari fraksi NasDem Akbar Faizal ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Akbar merasa Fahri sewenang-wenang menonaktifkannya dari MKD di tengah pengusutan kasus ‘papa minta saham’ (Freeport) - yang menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto.

Saat itu, Sohibul Iman, Presiden PKS yang baru dilantik empat bulan sebelumnya, mengamini kabar tersebut. Sohibul menyerahkan Fahri untuk diproses di MKD. Dia pun mengatakan Fahri juga akan diproses di internal PKS.
 
PKS pun mengevaluasi Fahri. Tapi saat itu Sohibul enggan membeberkan hasil evaluasinya. “Itu kan masalah internal PKS,” ucapnya saat diburu awak media.



Presiden PKS Sohibul Iman. (ANTARA)


Tahun berganti. Pada Januari 2016, kabar permintaan mundur kepada Fahri dari kursi pimpinan DPR terlihat bukan pepesan kosong.
 
Fahri pun mengaku bahwa dirinya sempat diajak bicara empat mata dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri. Dalam pertemuan itu dirinya diminta mundur dari kursi Wakil Ketua DPR RI.
 
“Saya bilang minta waktu. Karena saya mengambil keputusan sendiri kan. Saya harus istiqarah juga. Mantap nggak hati saya,” kenang Fahri saat berbincang dengan Medcom.id di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 8 Januari 2017.
 

Fahri sempat menanyakan alasan permintaan mundur tersebut. “Katanya (Salim) waktu itu sedang mempersiapkan karir orang,” ujar Fahri.


Sayangnya Fahri enggan mengatakan siapa orang yang dimaksud. Namun, saat itu, kabar beredar politisi senior yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PKS  Al Muzzammil Yusuf, adalah nama yang akan dilesatkan PKS kala itu.
 
Masih terkait permintaan mundur dari pimpinan DPR, dalam sebuah perbincangan pribadi yang tidak formal berikutnya, Fahri pun memberikan isyarat kepada Salim bahwa dirinya siap untuk mundur.



Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kiri),merangkul Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan), November 2015. (MI)


Tapi belakangan Fahri merasa aneh. Dari pengamatannya, isyarat mundur itu tampak disambut gembira elite PKS lainnya, termasuk pihak-pihak di luar partai.
 
Fahri kecewa. Dia berasumsi, perbincangan ‘dari hati ke hati’ dengan Salim diketahui banyak orang. Mantan Menteri Sosial di era Susilo Bambang Yudhoyono itu dianggap membocorkan niat baik Fahri untuk mundur ke orang lain.
 
Saat itulah Fahri menyadari bahwa permintaan mundur dari pimpinan DPR RI itu bukan keputusan partainya. Bahkan, dia menganggap upaya Salim berbau tekanan politik dari luar PKS - terkait pula dengan kepentingan pribadi si Ketua Majelis Syuro.
 
Fahri pun mengonfirmasi dugaannya kepada Salim. “Saya tanya, ini ustad (Salim Segaf) ditekan siapa? Marah dia. ‘Saya nggak bisa ditekan,’ katanya. Terus salah saya apa? Kata dia, ‘antum nggak ada salah,’ begitu,” ungkap Fahri mengisahkan perbincangannya dengan Salim.
 
Saat Salim mengaku dirinya tidak ditekan, juga tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Fahri, sebuah asumsi pun muncul. “Jelas, ini adalah operasi dari luar (PKS). Makanya kemudian saya datang dan mengatakan saya gak mantap. Jadi saya tidak mau mundur,” kata Fahri.
 
Tak lama Fahri pun memberikan pernyataan resminya kepada para pewarta. Dia meluncurkan sebuah siaran pers berjudul 'Respon dan Klarifikasi Perihal Berita Tentang Evaluasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS dan Permintaan Mundur Atas Diri Saya’.
 
Dalam pernyataannya disebutkan, pemberitaan yang mengarahkan dirinya didesak mundur adalah bagian dari penggalangan opini bahwa dirinya melakukan kesalahan.
 

Fahri menganggap sikap PKS terhadap dirinya bukan kemauan para kader. Desakan mundur itu hanya muncul di kalangan elite DPP PKS.


Lantas, dengan tidak mengacuhkan permintaan Ketua Majelis Syuro, Fahri disebut-sebut melawan perintah partai, dan sudah tentu pula melawan hirarki spiritual di PKS.
 
Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf pun menyebut pemecatan Fahri dari partai menjadi pembelajaran untuk kader-kader lainnya. "Dengan kasus ini menjadi diperjelas tentang ketaatan kepada pimpinan, tetang aturan dan disiplin partai," ujarnya kala itu.
 
Asumsi tersebut, bagi Fahri, merupakan persoalan di PKS. Alasannya, PKS masih menganut kepemimpinan yang juga dianggap kepemimpinan agama.
 
“Jadi ini teori tentang organisasi keagamaan yang kadang-kadang dianggap kental dengan nuansa hirarki spiritual. Ketua majelis syuro itu istilahnya pemimpin spiritual juga,” katanya.


Melawan pemecatan
 
Upaya PKS menggeser Fahri dari kursi pimpinan DPR semakin gencar. DPP PKS akhirnya mengeluarkan pernyataan pemecatan terhadap pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat itu. Fahri dinilai melanggar AD/ART partai.
 
"Majelis Tahkim memutuskan melalui keputusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," jelas Sohibul Iman dalam keterangan resmi PKS pada 4 April 2016.
 


Surat Keputusan Majelis Tahkim PKS tentang pemecatan Fahri Hamzah yang beredar di media sosial, Maret 2016.


Ihwal pemecatannya, Fahri menegaskan bahwa PKS tetap tidak bisa menggeser posisinya dari pimpinan DPR.
 
“Sesuai aturan, pimpinan DPR hanya bisa dimundurkan jika berhenti, mengundurkan diri, atau terlibat dalam masalah hukum,” ucapnya.
 
Namun PKS menggunakan dalil lain dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam pasal 87, diatur soal syarat pemberhentian seorang pimpinan DPR. Dijelaskan juga bahwa seorang pimpinan DPR bisa diberhentikan dengan usulan dari partai politik yang menaunginya.
 
Fahri pun melawan melalui jalur hukum. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menggugat presiden partai, ketua dan anggota majelis tahkim, serta ketua BPDO.
 
Dalam gugatannya Fahri menuntut agar keputusan yang memberhentikan dirinya dari PKS itu tidak sah dan batal demi hukum. Hasilnya, pengadilan memenangkan Fahri, dan DPP PKS pun mengajukan banding.
 

Meski pemecatan Fahri dari PKS dimentahkan pengadilan, namun Sohibul Iman meminta kepada seluruh pihak, termasuk media massa, tidak lagi menyebut Fahri Hamzah sebagai kader partainya.


"Publik sudah tahulah, sudah tahu posisinya. Jadi saya mengimbau kepada media jangan lagi kemudian menyebut dia politisi PKS," kata Sohibul di Kantor DPP PKS pada 16 Juli 2017.
 
Bagi Sohibul, Wakil Ketua DPR itu hanyalah masa lalu PKS. "(Fahri Hamzah) Sudah mantan," ketusnya.
 
Saat itu, pertempuran hukum antara Fahri dengan DPP PKS sedang melangsungkan babak keduanya. Keduanya sedang berperkara dengan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
 
Namun, Desember 2017, lagi-lagi pengadilan memenangkan Fahri. Putusannya menolak permohonan banding PKS dan menguatkan putusan PN Jakarta Selatan.
 
Pula dengan DPP PKS, tampaknya tidak menyerah begitu saja. Kabarnya, saat ini PKS kembali bersiap mengajukan kasasi.
 
"Sekarang belum (mengajukan)," kata Kepala Departemen Bidang Hukum dan HAM PKS Zainudin Paru singkat, Kamis, 11 Januari 2018.



Tim kuasa hukum PKS yang diketuai Kepala Bidang Hukum dan HAM PKS Zainudin Paru (kiri) dalam sidang gugatan perdata Fahri Hamzah terhadap PKS di PN Jakarta Selatan, 23 Mei 2016.


***

HINGGA kini, Fahri mengaku belum mendapatkan alasan yang jelas; mengapa dirinya diminta mundur dari pimpinan DPR, juga soal upaya pemecatannya dari PKS.
 
“Saya nggak tau. Alasannya terakhir itu seperti dibuat-buat. Akhirnya, dengan segala maaf, terjadilah kekacauan-kekacauan, sampai sekarang,” ucap Fahri.
 
Tapi, Fahri tampak ogah untuk menutup diri dari kader PKS lainnya, pun tidak merasa dikucilkan. “Tadi malam saya masih ketemu puluhan kader di kelompok.”
 
Bahkan dia mengklaim pergaulannya dengan anggota Fraksi PKS di gedung DPR baik-baik saja. “Mereka kan karena ditekan DPP saja, jadi nggak berani menghampiri saya,” katanya.
 
Namun, dari semuanya, hanya ada beberapa elite PKS yang praktis tidak lagi dekat dengannya. “Seperti Pak Hidayat (Hidayat Nur Wahid), Muzzammil (Al Muzzammil Yusuf), Ansory (Ansory Siregar). Tiga itu saja, kaku,” kata Fahri.



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menerima surat rekomendasi fraksi dari anggota Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf soal pencopotan Fahri dari kursi wakil ketua DPR, 17 Mei 2016. (MI)


Melawan, bertahan, dan menunggu
 
Fahri Hamzah merasa dirinya dizalimi DPP PKS. Dia mengaku bisa saja untuk bersikap menyerang; melaporkan segelintir elite PKS ke polisi ihwal pemaksaan mundur terhadap dirinya – yang notabene berada dalam posisi jabatan publik.
 
Tapi Fahri mengurungkan niat itu. “Saya sebenarnya nggak mau bikin repot. Positif saja lah dengan situasi sekarang. Menganggap ini adalah ujian yang harus dijalani secara baik-baik,” tuturnya.
 
Bahkan, sambung Fahri, DPP PKS justru tampak semakin gencar untuk menggesernya dari pimpinan DPR. “Pokoknya harus diganti apapun caranya. Termasuk (Fraksi PKS) minta kocok ulang. Biar PKS hilang (dari pimpinan DPR) pun tidak apa-apa.”
 

Akhirnya, apapun tekanan yang akan muncul kembali dalam drama ini, Fahri mengaku tidak akan meninggalkan PKS, atau pindah ke partai lain.


Meski dalam Pileg 2019 dia tidak bisa maju sebagai calon legislatif dari PKS, Fahri menegaskan tetap bertahan di PKS; bersabar, dan tetap membangun komunikasi dengan kader lainnya, baik pusat maupun daerah.
 
“Lagi pula pimpinannya juga akan berganti, elite PKS berganti. Sabarlah,” pungkasnya.