Ilustrasi (dok. MI)
Ilustrasi (dok. MI)

Jalan Panjang Irian Jaya

Medcom Files Jalan Panjang Irian Jaya
M Rodhi Aulia • 03 September 2019 06:00
HAMPIR tak ada yang tidak mengenal Lapangan Banteng, Jakarta. Apalagi setelah direnovasi dan suasananya menjadi instagramable bagi milenial.
 
Bagaimana tidak, kini warga Ibu Kota bisa mengambil gambar narsis, joging, menonton air mancur menari, dan bahkan menemani anak bermain di playground yang tentunya gratis.
 
Dalam area Lapangan Banteng ini, terdapat patung perunggu seberat 8 ton dan setinggi 11 meter jika diukur dari ujung kaki hingga ujung jari tangan yang diangkat ke atas. Patung itu menggambarkan seseorang yang telah bebas dari belenggu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Adalah Henk Ngantung yang menerjemahkan pidato Bung Karno terkait seruan perjuangan pembebasan Irian Barat pada 1962. Henk membuat sketsa dan dibuat patung oleh Edhi Soenarso serta Silaban itu, sebagai simbol Irian Barat bebas dari tangan penjajah; Belanda.
Jalan Panjang Irian Jaya
Pekerja menyelesaikan pembuatan jalur air bagian dari proses revitalisasi kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.
 

Memang di kala itu, wilayah Irian Barat diperebutkan antara Belanda dan Indonesia. Mulai dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1948 dan perundingan internasional lainnya. Perebutan itu jauh sebelum Provinsi Irian Barat dibentuk.
 
Indonesia kekeh Irian Barat bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya proklamator saat itu mengumumkan wilayah Indonesia terbentang dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Irian Barat/Papua). Sementara Belanda menolak klaim Indonesia tersebut.
 
Indonesia membentuk Irian Barat sebagai provinsi baru pada 17 Agustus 1956. Pembentukan provinsi itu dengan gubernur pertama Zainal Abidin Syah.
 
Dua tahun kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Antara lain Rumah Sakit Centrale Burgerlijke Zienkenhuis (CBZ) yang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
 
Belanda melancarkan gerakan agar wilayah itu bisa menjadi sebuah negara merdeka. Targetnya, merdeka selambat-selambatnya pada 1970 hingga 1980. Berbagai sumber menyebut, langkah Belanda itu lantaran menemukan kekayaan alam yang luar biasa di Bumi Cendrawasih.
 
Belanda memulainya dengan meningkatkan aspek sumber daya manusia. Antara lain mendirikan Akademi Angkatan Laut pada 1956, mendidik warga setempat untuk menjadi ahli di berbagai bidang; dokter, perawat, insinyur, tentara, polisi, arsitek, dan lain-lain.
 
Belanda juga mengadakan Pemilihan Umum untuk memilih Dewan Nugini Belanda (nama versi Belanda saat itu) pada 9 Januari 1961. Dari sana, dewan membuat sebuah komisi nasional sebagai persiapan kemerdekaan; bendera, lambang negara, lagu kebangsaan dan nama Papua.
 
Lantas Belanda mengakui bendera dan lagu kebangsaan Papua. Hingga pada 1 Desember 1961, disebut sebagai hari kemerdekaan Papua versi Belanda.
 
Mengetahui langkah-langkah Belanda, Presiden Soekarno sontak menyatakan Trikora (tiga komando rakyat). Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda, kedua, kibarkan sang saka Merah Putih di seluruh Irian Barat. Ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan kesatuan tanah air Indonesia.
 
Alhasil dari berbagai forum internasional hingga akhirnya United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) memberikan wilayah Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kemudian pada Agustus 1963, Presiden Soekarno meresmikan patung pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda tersebut.
 
Dari sejumlah sumber, nama Irian merupakan akronim dari Ikuti Republik Indonesia Anti-Nederland. Nama ini lahir dari Frans Kaisiepo, pahlawan yang tergambar dalam lembaran uang pecahan Rp10 ribu. Dia adalah pejuang pro-integrasi Papua dengan Indonesia
 
Namun dua tahun setelahnya (1965) sejumlah orang setempat membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka menolak penyerahan wilayahnya ke tangan Pemerintah Indonesia dan ingin membentuk negara sendiri.
 
Lantas pada 1969, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Langkah ini sengaja dilakukan untuk melihat kesediaan warga setempat soal nasib wilayahnya. Hasilnya Papua sepakat bergabung dengan Indonesia.
 
Kemudian pada 1973, Presiden Soeharto mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Pengubahan itu tepat dilakukan pada saat ia meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport.
 
Terakhir, Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua pada malam pergantian tahun 1999 ke 2000. Penggantian nama itu saat Presiden yang akrab disapa Gus Dur tersebut berkunjung dan berdialog bersama masyarakat dan tokoh Papua.
 

Bara Api

Sayangnya pendekatan pemerintah dalam mempertahankan Papua sebagai wilayah NKRI tak lepas dari unsur kekerasan. Utamanya saat memberangus OPM.
 
Pengamat Militer dan Intelijen, Wawan H Purwanto dalam bukunya Papua 100 Tahun Ke Depan (2010) mengatakan, upaya pemberantasan OPM yang berlangsung sejak 1970-an nyaris tak berdampak pada surutnya gerakan OPM. Wawan mengakui hal itu bisa jadi karena OPM lebih menguasai medan Papua yang didominasi kawasan hutan.
 
"Tapi pada kasus lain, terdapat opini bahwa sebenarnya aparat (saat itu) memiliki kemampuan untuk mengakhiri gerakan perlawanan OPM. Namun aparat sendiri berkepentingan dengan adanya operasi tersebut yang secara militer, politik, dan ekonomi sangat menguntungkan," kata Wawan.
 
Atas nama OPM, aparat kerap melakukan operasi militer besar-besaran. Dan harga yang harus dibayar dengan pola semacam ini adalah berbagai macam pelanggaran HAM ringan hingga berat terhadap masyarakat sipil.
 
Belakangan pendekatan militeristik itu membuat aparat ketar-ketir. Gerakan HAM yang bergulir sejak 1994 dan memuncak pada Juni 1998. Aparat saat itu mengubah strategi dengan tidak menggunakan tangannya sendiri dalam mempertahankan diri dan kepentingannya.
 
Mereka merekrut dan mendidik penduduk asli sebagai anggota resmi dan intel pembantu. OPM dan separatisme sebagai isu kunci dan diyakini efektif.
 
Terdapat upaya pengalihan isu HAM menjadi gerakan separatisme. Dalam tempo kurang dari 6 bulan (sejak puncak gerakan HAM), marak aksi pengibaran bendera bintang kejora di berbagai wilayah di Papua.
 
"Pancingan kibaran bendera dan memoria passionis rakyat Papua yang tercampakkan selama 30 tahun (per 2000), menjadikannya sangat efektif," ujarnya.
 

Jalan Panjang Irian Jaya
Wawan Purwanto--MI/ M. Soleh
 

Sayangnya pada tahun 2000, stamina rakyat Papua menurun. Sebagian rakyat dan elitnya kembali menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti sedia kala.
 
Namun gejolak beberapa kali terjadi hingga sekarang. Wawan menilai aksi kekerasan itu lantaran generasi yang baru lahir terpengaruh kasus kekerasan di masa lalu. Meski menurut sejumlah ahli, tidak melulu ada kaitannya dengan OPM.
 
Pemerintah memang telah mengucurkan anggaran hingga ratusan triliun rupiah ke Papua dan Papua Barat pasca-status tonomi khusus (Otsus). Namun kucuran uang fantastis itu alpa dari segi pengawasan dan pemanfaatannya untuk masyarakat asli Papua secara luas.
 
"Uang berlimpah, tapi tidak ada rambu-rambu tegas tentang cara-cara pemanfaatan dana pembangunan itu" kata Wawan pada 2010 lalu.
 
Merujuk data Kementerian Keuangan, alokasi dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2017, alokasi Otsus kedua provinsi itu sebesar Rp7,87 triliun, naik menjadi Rp8,03 triliun pada 2018. Pada 2019, alokasi Otsus yang ditransfer pemerintah pusat kembali meningkat menjadi Rp8,36 triliun.
 
Selain dana Otsus, Provinsi Papua dan Papua Barat juga menerima Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)--yang nilainya--juga terus mengalami peningkatan. Kedua provinsi itu menerima dana DTI sebesar Rp3,5 triliun (2017), Rp4 (2018), dan Rp4,27 (2019).
 

Kasus 2019

Tanah Papua kembali bergejolak. Bermula dari rentetan peristiwa yang terjadi di Surabaya. Di saat Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-74 tahun.
 
Kemudian melebar hingga ke tanah Papua. Masyarakat setempat turun ke jalan menuntut pengusutan kasus di Surabaya. Pemicu dari rentetan peristiwa selanjutnya.
 
Bahkan dari tuntutan itu muncul isu Papua Merdeka. Bendera bintang kejora sempat berkibar di depan Istana Merdeka.
 
Aktivis Papua Arkilaus Baho mengatakan rentetan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat Papua. Di antaranya kesulitan masyarakat asli mengakses ekonomi dan politik.
 
"Kecemburuan sosial masih tinggi untuk orang-orang asli. Mereka terpinggirkan," kata Arkilaus dalam jumpa pers di Jakarta, pekan lalu.
 
Lagi-lagi soal pendekatan yang dinilai keliru. Arkilaus mengkritik gaya militeristik yang digunakan di Papua. Bahkan Arkilaus juga mengkritik sikap pemerintah dan aparat yang terkesan 'hanya' sibuk mencari dalang di balik isu Papua Merdeka.
 
"Berantas OPM, tangkap dan penjara, kibarkan bendera bintang kejora ditangkap lalu dipenjara," ujarnya.
 

Jalan Panjang Irian Jaya
Mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Dalam aksi tersebut mereka mengutuk pelaku pengepungan asrama kamasan Papua di Surabaya serta mendesak untuk menangkap dan mengadili aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
 

Arkilaus menilai pemerintah masih memberlakukan Papua sebagai wilayah yang terkonfrontasi atau daerah yang diamankan demi misi imperialisme barat. Padahal seharusnya Pemerintah fokus pada bara api yang belum pernah padam. Yaitu menjadikan Papua sebagai sebangsa dan setanah air yang perlu diperlakukan sama, sebagaimana cita-cita masyarakat adil dan makmur.
 
"Isu OPM itu karena faktor mutlak yang selama ini belum diobati," ucapnya.
 
Ia mendesak pemerintah membuka dialog yang lebih luwes dengan masyarakat asli Papua. Masyarakat hanya meminta perhatian pemerintah lebih nyata ketimbang hal-hal yang sifatnya tidak esensial.
 
"(Jika tidak tepat), ini bisa jadi dimanfaatkan pihak asing. Pihak asing adalah mereka yang ingin merusak NKRI," terangnya.
 
Sejauh ini, sekitar 6.000 aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan di Papua. Mereka memastikan agar suasana kondusif terjadi di Papua.
 
Per Senin 2 September 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berangkat ke Papua. Mereka ingin berkantor di Papua dalam beberapa hari ke depan.
 

Jalan Panjang Irian Jaya
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat bersama DPD di Kompleks Parlemen. Foto: MI/Susanto
 

"Rencana pukul 16.00 WIB untuk melakukan beberapa pengendalian dan juga dialog dengan beberapa tokoh yang dianggap sangat penting," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M. Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 2 September 2019.
 
Iqbal menjelaskan pihaknya di Papua senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif. Pula dialog dalam merespons setiap demonstrasi yang ada.
 
"Kita sementara ini yakin dengan tindakan persuasif yang kita lakukan," ujarnya.
 
Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto memastikan rentetan kasus ini salah-satunya dipicu ulah Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Benny dinilai aktif menyebarkan informasi palsu soal Papua ke luar negeri.
 
"Benny Wenda sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi, memberikan informasi palsu. Mereka provokasi. Seakan kita menelantarkan di sana, seakan melakukan pelanggaran HAM tiap hari," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin 2 September 2019.
 
Wiranto menambahkan pihaknya konsekuen menegakkan hukum secara profesional. Di antaranya sejumlah pihak yang diduga terlibat rentetan peristiwa kerusuhan, telah diperiksa dan di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka.
 
Kemudian, pihaknya memastikan kondisi di Papua dan Papua Barat berangsur membaik. Denyut kota di sana kembali berjalan dengan normal. Tapi pihaknya tetap memantau sampai kondisi benar-benar pulih.
 
"Nah ini tentu dalam rangka mencoba untuk meniadakan konflik horizontal, dan saya kira ini sudah menjadi kebiasaan kita bahwa kita semua bersaudara, suku manapun dari Indonesia yang jumlahnya sangat banyak 714 suku, tidak kita bedakan," tuntas Wiranto.
 

 

(WAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif