Konferensi Pers Bea Cukai tentang Jastip, Jumat 27 September 2019. Foto: Medcom/M Rodhi Aulia
Konferensi Pers Bea Cukai tentang Jastip, Jumat 27 September 2019. Foto: Medcom/M Rodhi Aulia

Jastip, Pelarian Menghindari Pajak

Medcom Files Geliat Bisnis Jastip
M Rodhi Aulia • 28 September 2019 07:00
RABU sore, 25 September 2019, Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta memantau kedatangan sejumlah orang dari Amsterdam, Belanda. Pemantauan setelah Bea Cukai menerima informasi dari masyarakat terkait impor barang.
 
Seolah-olah barang impor untuk kepentingan pribadi namun diduga kuat untuk kepentingan komersil. Impor barang ini melalui modus split alias memecah jumlah barang dengan cara belanja ala jasa titip (jastip) perorangan.
 
Dari pemantauan itu, Bea Cukai menemukan sebanyak 14 orang yang membawa barang diduga diimpor secara ilegal. Lantaran barang itu kembali diperjualbelikan di dalam negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Belasan orang itu membawa sejumlah koper. Petugas mengecek sejumlah koper dan ditemukan di dalamnya berupa sejumlah tas mewah, sepatu, iPhone 11, kosmetik, pakaian dan perhiasan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan terduga pelaku itu mengakali batas nilai pembebasan bea masuk barang pribadi bukan komersil, maksimal sebesar USD500 per penumpang. Pembebasan itu sebagaimana diatur dalan Permenkeu 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa penumpang dan awak sarana pengangkut. Pula jika melebihi nilai USD500, mereka diwajibkan membayar tarif bea masuk sebesar 10 persen dan pajak dalam rangka impor.
 
Heru menjelaskan sejumlah barang mewah itu terindikasi kuat bukan milik pribadi masing-masing orang tersebut. Akan tetapi diyakini dimiliki satu orang, lalu dihimpun dan dikomersilkan kembali di dalam negeri.
 
Heru melihat ketidakadilan dalam berbisnis. Pasalnya pelaku impor melalui jastip itu tak memerlukan modal yang relatif besar.
 
Untuk kasus via jastip 14 orang itu, terduga pelaku cukup dengan mengeluarkan biaya pulang-pergi negara tujuan, dan lain-lain. Kemudian terduga pelaku bisa langsung memperjualbelikan barang impor itu melalui media sosial, market place dan group atau komunitas.
 
Sementara bagi importir dan pengusaha resmi harus melakukan serangkaian perizinan berlapis, sejumlah pajak yang lebih beragam dan otomatis lebih besar atau sesuai tarif impor barang komersil.
 
"Kalau ini kita biarkan secara terus-menerus, pertama retail tidak bisa lagi menjual barangnya, karena barang sejenis (yang diselundupkan via jastip) pasti lebih murah," kata Heru di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Jakarta, Jumat 27 September 2019.
 
Terhadap para pelaku impor yang terbukti untuk komersil, meski dibawa perorangan, maka batas nilai USD500 pembebasan tidak berlaku. Mereka akan diminta membuat Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) dan membayar kewajiban berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor
 

Jastip, Pelarian Menghindari Pajak
 

Perlindungan

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta mengapresiasi langkah Bea dan Cukai dalam mencegah terjadinya ketidakadilan dalam berbisnis. Menurut Tutum, fenomena penyelundupan barang komersil melalui jastip menjadi sesuatu yang tidak adil.
 
"Kami sangat surprised. Berarti yang selama ini kami khawatirkan, kami minta perlindungan, ini sudah dilakukan Direktorat Bea Cukai," kata Tutum dalam kesempatan yang sama.
 
Tutum mengakui, pihaknya selama ini aktif melaporkan kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai dari perlakuan tidak adil. Tutum menegaskan selama ini pihaknya selalu mengikuti prosedur yang berlaku.
 
"Dengan jastip-jastip yang semarak ini, saya kira bukan kita tidak setuju dengan e-Commerce-nya. Tapi sumber barangnya yang kita keluhkan. Kalau masuk dengan jalur yang benar, dengan administrasi dan perpajakan yang benar, saya kira siapapun berhak melakukannya," terang dia.
 
Setidaknya hingga 25 September 2019, Bea Cukai Soekarno-Hatta telah melakukan penindakan terhadap 422 kasus pelanggaran jastip. Dari sana total hak negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp4 miliar.
 
Kemudian kota-kota yang kerap diburu oleh pelaku untuk jastip adalah Bangkok, Singapura, Hongkong, Guangzhou, Abu Dhabi, dan Australia. Sekitar 75 persen jastip didominasi pakaian, kosmetik, tas, sepatu dan barang berharga tinggi lainnya.
 
Heru meminta masyarakat lebih memahami terutama saat membeli barang mewah. Sebagai warga negara yang baik, diharapkan masyarakat membeli barang yang memiliki legalitas dan membayar pajak.
 
"Kalau beli dari tempat yang tidak jelas, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak ada perlindungan hukumnya," tandas Heru.
 
Selasa, 27 November 2018, tim Medcom Files menemui Angela, salah seorang pelaku bisnis Jastip. Perempuan 32 tahun ini jarang terlihat di Indonesia. Dia bolak-balik ke luar negeri. Bukan sekadar jalan-jalan, tapi berbelanja. Bukan untuk diri sendiri tapi buat orang lain.
 
Soal bisnis titip-menitip ini, Angela ingin meluruskan pemahaman soal Jastip. Dia mengaku membelanjakan barang titipan murni untuk membantu orang.
 
Angela menjelaskan, perbedaan yang cukup signifikan antara jastip dengan perdagangan barang impor berkedok jastip, adalah jumlah barang yang dititipkan. Biasanya, pelaku jastip (yang membeli barang) tak bisa menerima pesanan dalam jumlah banyak. Hanya satu atau dua barang yang sama. Ini terkait jatah bagasi dan aturan dari maskapai. Selain itu, jumlah barang yang tak normal bisa dicurigai sebagai barang dagangan oleh Bea Cukai.
 
"Saya terlihat seperti jualan, padahal tidak. Saya membantu orang," tegas Angela.
 

Jastip, Pelarian Menghindari Pajak
Angela, pelaku bisnis Jastip, Jakarta. Foto: Medcom/Yanti Nainggolan
 

Memang, Angela mengakui, dia mendapat untung dari tip yang diberikan penitip. Namun, itu tidak bisa dikatakan berdagang. Sebab, Angela juga mengeluarkan uang dan usaha untuk mencari barang titipan. Jadi, menurut Angela, wajar dia mematok fee pengganti biaya transportasi dan uang capek.
 
Pula, Angela tidak memberi target mendapatkan pesanan jastip yang banyak. Terpenting, tujuan utamanya untuk berlibur tercapai.
 
Lagi pula, menurut Angela, bisnis Jastip ini tidak akan balik modal. Artinya, tip yang terkumpul setidaknya hanya dapat mengganti uang makan dan main di negara tertentu. Sementara itu, biaya transportasi masih harus merogoh kocek sendiri.
 
"Untuk ganti biaya transportasi atau uang internet hari itu," pungkas Angela.
 

 

(WAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif