Belum lagi soal kultur bekerja masyarakat Indonesia. Khawatirnya, bukannya meningkatkan produktivitas--malah membikin abdi negara jadi malas gawe.
Tempo hari, pemerintah melempar wacana PNS bisa kerja dari luar kantor. Niat awalnya, pemerintah ingin meniru budaya dan cara kerja perusahaan rintisan (start up).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Lebih-lebih, sistem ini sukses pula diterapkan di negara tetangga, Australia. Di Negeri Kanguru, sistem kerja semacam itu berhasil meningkatkan produktivitas pegawai. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, wacana PNS kerja di rumah merupakan buntut dari penerapan prinsip fleksibilitas era digital. Dalam konteks Birokrasi 4.0, fleksibilitas kerja menjadi perhatian utama pemerintah.
"Pengalaman di Australia, ketika hal itu diterapkan, produktivitas pegawai tercatat meningkat," kata Setiawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Medcom Files, Jumat 9 Agustus 2019.
Setiawan menjabarkan, ada lima indikator dalam mewujudkan Birokrasi 4.0; percepatanan layanan, efisiensi layanan, akurasi layanan, fleksibilitas kerja, dan berdampak sosial. Harapannya, durasi waktu PNS yang fleksibel, bisa memotong jalur birokrasi.
Namun, Setiawan mengingatkan, tak semua PNS bisa kerja dari rumah. Hanya beberapa PNS dengan kinerja dan posisi tertentu yang bisa menerapkan sistem kerja tersebut. Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, tetap membutuhkan kehadiran fisik dan tatap muka. Intinya, ada seleksi.
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja pada pembukaan seminar nasional di KemenPAN-RB, Jakarta. (MI/PANCA SYURKANI).
Tak lazim
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mengakui, sistem kerja di rumah masih menajadi hal baru. Namun, kata Rosan, sistem kerja di luar kantor sudah menjadi konsekuensi logis dari kemajuan teknologi."Kalau duduk di kantor output-nya rendah dibandingkan di rumah bisa bagus hasilnya, kenapa tidak?" ujar Roslan usai mengisi seminar nasional 'Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju' di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 9 Agustus2019.
Rosan berpendapat sudah saatnya masyarakat memiliki pikiran terbuka dalam menghadapi digitalisasi. Di samping itu, sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
"Kita harus membuka pikiran, biarkan dilakukan asesmen komprehensif, baru kemudian didiskusikan ke publik. Yang namanya penolakan pasti ada, tapi kita harus terbuka jika perubahan itu lebih baik," ungkap Rosan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan P Roeslani di Jakarta. (MI/Rommy Pujianto).
Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) I Made Suwandi menyebut, kualitas ASN perlu ditingkatkan jika wacana PNS bekerja dari rumah akan diterapkan. Pasalnya, selama ini, kinerja PNS juga masih belum maksimal.
"Kalau menurut saya harus siap semuanya, ASN-nya dulu. Sekarang kan masih, untuk orang ngantor biasa saja yang normal masih banyak pelanggaran," kata Made saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Sabtu 10 Agustus 2019.
Kata Made, selama ini ASN masih banyak yang melanggar aturan. Padahal, sistem ASN bekerja dari rumah membutuhkan disiplin yang tinggi.
Made mengatakan, di beberapa negara maju, ASN memang sudah bisa bekerja dari rumah. Walau begitu, SDM di negara-negara tersebut sudah lebih unggul dibanding di Indonesia. Sebab itu, penerapan sistem tersebut harus dibarengi dengan regulasi yang ketat. Selain itu, persyaratan juga harus jelas.
"Jadi, syaratnya harus jelas, infrastruktur jelas, targetnya jelas," Ujarnya.
Selain itu, penerapan sistem kerja itu tidak bisa serta-merta langsung diterapkan serentak. Harus ada kota-kota percontohan. "Mungkin dilihat dulu di mana yang siap. Jakarta, Surabaya, kota-kota gede dulu. Kalau hasilnya bagus, baru ditiru pelan-pelan," ujar Made.
Beda kultur
Wacana PNS kerja di rumah mendapat penolakan dari Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Kata Agus, pengawasan kerja PNS menjadi tak jelas."Kerja di kantor saja tidak produktif apalagi di rumah?" kata Agus, Kamis (8/8/2019).
Hal serupa pula diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Bima masih tak paham paradigma PNS dapat bekerja dari rumah. Dia masih ragu apa tujuannya.
Wali Kota Bogor Bima Arya. Medcom.id/Rizky Dewantara (Rizky Dewantara).
"Saya sendiri selalu dilapangan kerjanya malah jarang di rumah. Saya tidak paham jika ada paradigma PNS dapat bekerja dari rumah," kata Bima di Taman Ekpresi Bogor, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2019.
Menurut Bima, problem utama PNS adalah etos kerja. Pola pikir PNS harusnya soal pelayanan. apakah bisa jika dari rumah melayani masyarakat. Bima mengatakan, pekerjaan di rumah bisa saja dilakukan jika bekerja di industri kreatif. Tapi kalau pengabdi negara Bima ragu.
"Saya bukan tidak tidak setuju, saya ingin pelajari dulu signifikansi apa harus bekerja dari rumah. Apa yang dikerjakan untuk masyarakat jika ada dirumah," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
