Ilustrasi: Medcom
Ilustrasi: Medcom

Bawa Lari Uang Haram ke Luar Negeri

Medcom Files Sang Gatekeeper
M Rodhi Aulia • 02 April 2019 20:56

Yang ditakuti koruptor bukan penjara, tapi miskin. Seolah-olah, penjara tak soal jika dompet masih tebal; anak istri hidup enak, jalan-jalan ke luar negeri, modal bisnis, bahkan buat maju menjadi pejabat.


 
PAGI itu, Rabu, 6 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB kami tiba di depan sebuah rumah di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Rintik gerimis mulai turun. Tiba-tiba notifikasi pesan muncul di layar ponsel.
 
"Sebentar ya. Tiga menit," isi pesan si pemilik rumah kepada kami.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Tak lama seorang pria mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelatmuncul dari dalam. Dialah yang ingin kami temui. Dari depan pintu dia mengajak kami masuk ke dalam rumah. Sambutannya hangat, disertai tawaran camilan yang pas dikala gerimis.
 
Obrolan yang sesekali membuat kami melongok, dimulai. Diawali dari pengakuannya terkait pengejaran uang triliunan rupiah yang disembunyikan para koruptor, yang sedang dia kerjakan.
 
Sesekali dia menjelaskan metodologi terkait investigasi pencucian uang. Kami pun semakin yakin bahwa dia seorang pelacak aset profesional. Dia kerap terlibat langsung dalam penyelidikan berbagai kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama aparat penegak hukum.
 
Pria itu bernama Paku Utama, akademisi juga praktisi pelacakan dan pemulihan aset. Memang dia yang kami cari, untuk menggali lebih dalam terkait kabar perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss Februari lalu.
 
Lebih rinci lagi, kami ingin mengetahui seluk beluk pelarian uang hasil tindak pidana ke luar negeri. Pasalnya di tengah rezim anti-pencucian uang saat ini, berlaku berbagai aturan ketat.
 
Seperti dalam Pasal 23 UU Nomor 8 tahun 2010, setiap transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai di atas Rp500 juta, dan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri dengan berbagai skema, wajib dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK).
 
Penyedia jasa keuangan juga wajib menganalisis setiap transaksi di atas Rp100 juta, termasuk uang tunai yang dibawa ke luar negeri atau sebaliknya, harus dilaporkan ke pejabat bea dan cukai, yang nantinya diteruskan ke PPATK.
 
Jika ada transaksi mencurigakan atau berpotensi terkait kejahatan, PPATK dapat memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara, seluruh, atau sebagian transaksi, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 65 Undang-undang tersebut.
 
Jadi, jangankan uang hasil kejahatan, uang yang nyata hasil kegiatan yang sah saja tak mudah untuk pindah antarnegara. Harus dilaporkan dan diselidiki asal usulnya. Artinya, tidak mudah melarikan uang ke luar negeri.
 
UU ini juga mengatur apabila Anda menerima uang dari pihak lain yang terkait kejahatan, dan Anda mengetahui hal ini, maka kurungan lima tahun dan denda Rp1 miliar sudah menanti. Atau, apabila perusahaan tempat Anda bekerja yang melakukannya, dendanya Rp100 miliar.
 
"Membawa uang ke luar negeri dengan cara ilegal, hari ini hampir mustahil," kata Paku yang memiliki perusahaan pelacakan aset ini.
 
Kami semakin penasaran. Faktanya, masih ada uang hasil kejahatan yang ditengarai lari ke luar negeri. Angkanyapun menggunung. Kini berada di negara-negara yang dianggap aman sebagai tempat penyimpanan dan pencucian uang.
 
Tapi, Paku menilai, kebanyakan uang haram itu lebih banyak "dicuci" di dalam negeri dengan berbagai skema. Aksi pelarian uang haram ke luar negeri, biasanya bukan sebagai tahapan awal.

Intinya, pelaku pidana harus menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Semua harus disamarkan, agar penegak hukum tak bisa menemukan dan menyitanya.


Selain itu, jika nasib nahas membawa pelaku pidana ke penjara, hartanya tetap aman. Semua uang sudah dicuci bersih hingga tidak sedikitpun terkait dengan tindak kejahatannya. Jadi, penegak hukum tidak bisa menyitanya, dan dia masih bisa menikmatinya dengan nyaman dari dalam penjara, hingga hukumannya berakhir.
 
Sebab itu, kata Paku, pola pikir penegakan hukum harus dibenahi kembali. Bukan cuma fokus dalam penangkapan pelaku kejahatan, tapi mengejar aset hasil kejahatannya juga penting.
 
Di sinilah pencucian uang menjadi penting bagi pelaku kejahatan. Sebab, jika hartanya tidak terbukti terkait dengan kejahatannya, maka penegak hukum tidak bisa merampasnya.
 
“Tujuan utamanya (TPPU), memutus hubungan antara pelaku, kejahatan, dan hasil kejahatan, dengan tetap dapat mengontrol dan menikmati hasil kejahatannya,” kata Paku.
 
Dengan demikian, kerjasama MLA menjadi penting dalam pencarian bukti aset haram pelaku kejahatan yang dilarikan ke luar negeri. Ambil misal kerjasama MLA Indonesia-Swiss. Dengan kerjasama itu, pemerintah Indonesia bisa mengajukan pemblokiran rekening yang terkait dengan kejahatan si pelaku pidana. Selanjutnya, data-data transaksi yang diperoleh dari bank di Swiss itu bisa menjadi bukti sah di pengadilan.
 

Bawa Lari Uang Haram ke Luar Negeri
Menkumham Yasonna Laoly menandatangani perjanjian MLA dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019. (Dok. Konjen RI Bern)
 

Pembelian PT

Paku memberikan contoh yang spesifik kepada kami. Pembelian Perseroan Terbatas (PT) yang diawali dengan modus utang-piutang, merupakan salah satu pola umum pencucian uang.
 
"Saya kasih tahu sebuah skema. Tapi jangan belajar ya. Kalau belajar, jadi konsultan saja," ungkap Paku dengan nada bercanda.
 
Anggap saja si A memiliki uang senilai Rp10 miliar yang diperoleh secara tidak sah. Dia berniat mencuci uang tersebut. Tentu dia membutuhkan bantuan kolega yang dipercaya, sebut saja si B.
 
Si A mengawalinya dengan membuat perjanjian utang-piutang dengan si B. Ceritanya, uang itu akan digunakan si B untuk membeli sebuah perusahaan, dan harus dilunasi kepada si A dalam jangka waktu yang sumir.
 
Masih dalam perjanjian, setiap transaksi perusahaan di atas Rp100 juta harus melalui persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan pemberi utang, yakni si A.Kemudian, si A mendapatkan pembagian dividen sampai utang tersebut lunas. Saham tersebut juga dapat dijadikan agunan sebagai jaminan dalam skema gadai saham.
 
Jadi, dalam skema ini, si A adalah penerima manfaat dan pengendali, alias beneficial owner (BO). Dia mendapatkan kembali Rp10 miliarnya dengan status hasil kegiatan yang sah. Apakah skema ini salah dan melanggar hukum? Tidak. Menjadi salah apabila digunakan terkait aktifitas atau transaksi yang tidak sah.
 
"Kalau ada skema seperti ini, perlu enggak disimpan di luar negeri? Enggak perlu," kata Paku.
 
Tetapi beda ceritanya bila si A mengantongi uang haram yang jumlahnya sangat besar,ambil misal Rp100 miliar,tentu si A membutuhkan 10 skema semacam pembelian PT di atas. Tapi persoalannya, jika itu dilakukan dengan pola yang sama, lama kelamaan terendus penegak hukum.
 
Nah, saat itulah si A memerlukan peran gatekeeper, sosok yang memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu dalam hal rekayasa hukum dan keuangan. Tujuannya, untuk melarikan uang haram ke luar negeri tanpa menimbulkan kecurigaan.
 
Istilah gatekeeper ini muncul dalam pertemuan Menteri Keuangan G-8 di Moskow pada Oktober 1999. Sebutan itu merujuk pada profesional di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global.
 
Gatekeeper memanfaatkan keahliannya itu untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.Profesi yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan PPATK, antara lain advokat, akuntan, bankir, notaris dan PPAT, perencana keuangan, dan bisa pula konsultan pajak.
 

Bawa Lari Uang Haram ke Luar Negeri
Paku Utama. (Medcom)

Nominee

Mungkinkah dengan menggunakan jasa gatekeeper, uang yang dilarikan ke luar negeri diyakini aman dari pelacakan penegak hukum?
 
Pertama, dalam setiap transaksi baik saat menerima ataupun melarikan uang, gatekeeper tidak menggunakan nama kliennya alias si pelaku pidana, juga nama orang-orang terdekatnya.
 
Misalnya saat membuat PT, gatekeeper menyeleksi profil yang akan digunakan namanya alias nominee untuk keperluan transaksi. Lantas, siapa nominee itu?
 
Sang nominee adalah kolega si klien yang sangat dipercaya. Biasanya adalah teman lama, kawan satu komunitas hobi, sahabat lain yang tak disangka kedekatannya, atau penyedia jasa profesional.
 
Penjelasan singkat itu kami dapatkan dari pengakuan seorang gatekeeper berlatar bankir dan advokat, yang berhasil kami temui. Ya, tidak mudah untuk mencari, menemui, bahkan mendapatkan kesediaan seorang gatekeeper untuk diwawancarai.
 
Dia adalah Johan -- bukan nama sebenarnya -- yang mengaku kepada kami bahwa dirinya sudah tak lagi menjadi gatekeeper. Kami bertemu di sebuah tempat yang kami rahasiakan.
 
"Peminjaman nama (nominee) itu gampang banget, bro," kata Johan.
 
Pemilihan nominee tidak sembarangan. Si nominee dipastikan memiliki transaksi keuangan yang selaras dengan profil pekerjaannya, misalnya pengusaha. Jadi, saat melakukan transaksi besar, aparat tidak mencurigainya.
 
Johan mengakui, selama dia menjadi gatekeeper, uang yang dilarikannya ke luar negeri adalah hasil kejahatan. Setali tiga uang dengan penghindaran pajak, skema yang dilakukan kerap melibatkan perusahaan cangkang di negara suaka pajak.
 
Tapi semua proses pelarian uang yang dia lakukan sah di mata hukum alias legal.
 
Kenapa bisa legal? Para gatekeeper memanfaatkan celah yang terdapat dalam sistem hukum dan keuangan yang ada (loopholes). Dari pemahaman yang luar biasa ini, mereka membuat skema pelarian uang haram yang bebas dari deteksi penegak hukum, tapi legal.
 
Baca juga: Alamat Palsu Perusahaan Cangkang

Celah

Semua tahu, laporan transaksi mencurigakan yang dimiliki penegak hukum bukanlah data primer. Inilah loopholes alias celah yang diandalkan gatekeeper.
 
Jika kita mendengar bahwa PPATK mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dari penyedia jasa keuangan atau pelapor lainnya, itu adalah data sekunder. Bukan hasil temuannya sendiri. Laporan itu bertolok ukur pada nilai transaksinya -- yang dikategorikan mencurigakan.
 
Tanpa bermaksud menuduh bank berbuat curang, Johan mengungkapkan, jaringan bankirnya menjadi salah satu celah. Contohnya, setiap penemuan transaksi tak wajar, laporannya bisa dibuat tiga kategori; untuk regulator; internal; dan kalangan terbatas.

"Data yang detail sebenarnya dalam laporan untuk kalangan terbatas, orang yang berpengaruh dalam korporasi bank. Yang diberikan ke regulator sifatnya normatif belaka."


Jadi, PPATK hanya memiliki laporan nilai transaksi yang tak wajar. Tidak mengetahui pasti asal-usul dan kemana aliran selanjutnya. Sebab itulah PPATK harus melakukan investigasi lagi bermodal laporan normatif tadi.
 
Lantas, bagaimana laporan hasil analisis (LHA) PPATK bisa membuktikan TPPU? Penyidik perlu menindaklanjuti laporan tersebut. Misalnya, kata Paku, meminta rekening koran dan bukti mutasi ke bank yang tercantum dalam LHA.
 
LHA pada asasnya adalah laporan intelijen dan tidak bisa dijadikan bukti. Maka, yang dijadikan bukti adalah rekening koran dan dokumen lain, seperti surat atau transaksi terkait yang diberikan bank.
 
Hasilnya, sepanjang tahun 2018 PPATK telah menyampaikan 498 hasil analisis (HA) kepada penyidik, dari jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait sebanyak 3.903 laporan.
 
Sebab itulah belakangan PPATK mengimbau agar pelapor memberikan datanya secara utuh. Bahkan PPATK juga berusaha melakukan audit berkala terhadap si pelapor.
 
Celah lainnya, kata Johan, ada dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan gagah KPK menggeledah dan menyita alat bukti dari ruang kerja pejabat pelaku pidana. Tapi KPK kerap mengabaikan alat bukti potensial lainnya.
 
Misalnya, alat komunikasi milik asisten si pejabat, sekretaris atau orang terdekatnya, jarang disita untuk diuji forensik. Padahal bisa saja cerita lebih utuh ada di ponsel milik orang terdekat itu.
 
Demikian pula saat KPK menyita atau menggondol CPU (Central Processing Unit) komputer dari ruang kerja pejabat yang diduga korupsi. Pertanyaannya, apakah KPK lupa jika pelaku kejahatan pasti memiliki escape plan tatkala aksinya terbongkar?
 
Sepengetahuan Johan, data-data utuh terkait TPPU si pejabat korup tersimpan di peladen (server) cadangan. Server itu pastinya jauh dari jangkauan ruang kerja atau tempat-tempat yang dicurigai penegak hukum. Selain itu, server tersebut bisa saja dilengkapi sistem disaster management alias pemusnah data jika diperlukan.
 
Meski penegak hukum menemukan dokumen-dokumen penting soal TPPU, dipastikan aparat sulit mencernanya.
 
Jadi, tak soal badan ditangkap asal harta tak disita dan jatuh miskin.
 
Fenomena inilah yang membuat para gatekeeper jumawa. Ini pula yang membuat Johan sulit menghapus keraguannya terhadap penegak hukum dalam memberantas TPPU. Baginya, aparat menggunakan kaca mata kuda dalam melakukan tugas-tugasnya.
 
"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada PPATK dan lain-lain, data yang mereka miliki bukanlah data primer. That's a thing," tegas Johan.
 

Bawa Lari Uang Haram ke Luar Negeri

Menolak kalah

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan kepada kami, secara terus-menerus pihaknya akan mengimbangi kecanggihan pelaku TPPU.
 
Pemberlakuan aplikasi Politically Exposed Persons (PEPs), kata Dian, sudah dilakoni.Jadi, jika ada indikasi aksi pencucian uang di kalangan pejabat dan politisi di Indonesia, bisa terpantau PPATK.
 
Malah, saat ini PPATK telah membuat pohon keluarga lebih dari satu juta pejabat di Indonesia. Berdasarkan pohon itu, PPATK memantau setiap gerak-gerik aliran dana yang melibatkan individu pejabat dan anggota keluarganya.
 
Langkah PEPs ini dinilai lumrah, sebab, berdasarkan data Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU (NRA on ML) Tahun 2015, tindak pidana asal dari TPPU yang sangat mengancam Indonesia adalah korupsi, dengan nilai tingkat ancaman sebesar 9,0. Setelah itu diikuti tindak pidana perbankan, narkotika, perpajakan, dan kehutanan.
 

Bawa Lari Uang Haram ke Luar Negeri
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae. (Media Indonesia)
 

Dalam kapasitasnya yang juga sebagai pimpinan Egmont Group -- perhimpunan lembaga intelijen keuangan dunia yang saling bertukar informasi, Dian tengah memperjuangkan kepastian standar yang sama dalam pemberantasan TPPU di seluruh dunia.
 
"Semangat memberantas korupsi ini belum memasyarakat. Orang masih memikirkan untung rugi buat dirinya sendiri. Titik kelemahan kita itu terlalu permisif terhadap duit. Masa bodo duit datang darimana juga," sesal Dian saat kami menyambangi ruang kerjanya di markas PPATK, Kamis, 28 Februari 2019.
 
Di samping itu, masih ada sejumlah negara yang tidak terlalu merespons baik ihwalkerjasama pemberantasan TPPU. Dian sadar,sikap itu muncul karena pemberantasan TPPU bisa memengaruhi stabilitas perekonomian negara tertentu. Boleh dikata, negara tersebut juga menyandarkan ekonominya pada guliran uang pelarian dari Indonesia.
 
Soal gatekeeper, termasuk pemilik manfaat (beneficial owner/BO) yang jarang terungkap, PPATK sudah mengantisipasinya.Salah satunya dengan menyosialiasikan Peraturan Presiden (Perpres) 13/2018 mengenai BO, dan Peraturan Pemerintah (PP) 43/2015 mengenai Gatekeeper.
 
"Para profesional ini yang sedang kita uber-uber juga. Itu bisa individu, bisa korporasi, bisa juga sindikat. Kita sekarang mengidentifikasi itu. Isunya sudah di-trace di banyak negara,karena transnasional kerjanya. Makanya kita harus kerjasama," pungkas Dian.

 

(COK)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif