Penggeledahan di kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa (5/5) terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan penjualan kondesat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI).
Penggeledahan di kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa (5/5) terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan penjualan kondesat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI).

"BP Migas Tak Ketat Awasi TPPI"

Medcom Files korupsi migas kasus tppi
Hardiat Dani Satria • 04 Juli 2015 00:43
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pernah memimpin rapat yang membahas langkah penyelamatan PT PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dari keterpurukan. Rapat pada 21 Juni 2008 di kantornya, Jakarta, tersebut dihadiri Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Anggran dan Dirjen Kekayaan Negara, Kepala BP Migas, Dirut Pertamina, Komisaris Utama dan Wakil Direktur PT TPPI.
 
Menurut Kalla, pemerintah saat itu merasa perlu membantu TPPI lantaran perusahaan tersebut tengah mengalami gangguan finansial. Pemerintah memandang menyelamatkan TPPI dari kepailitan menjadi, mengingat sebagian besar sahamnya dimiliki negara.
 
"Kalau tidak buruk, tidak akan dibantu," ujar Kalla yang ditemui di sela-sela seminar bertajuk Indonesia Green Infrastructure Summit, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Kajian tentang kondisi keuangan PT TPPI mendorong Kementerian Keuangan untuk menerbitkan kebijakan penyelamatan terhadap sebagian besar aset negara itu. Menurut Kalla, upaya penyelamatan TPPI yang merupakan aset negara dilakukan dengan memberikan pekerjaan untuk mengubah kondensat (minyak mentah) menjadi ron 88 dan minyak tanah (kerosin), yang kemudian dijual ke Pertamina. Rapat tersebut bertujuan meningkatkan kembali pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaan suplai BBM, khususnya untuk kawasan Jawa Timur.
Sebelumnya, pemerintah telah menimbang untung-rugi dalam upaya merevitalisasi TPPI itu. Dengan revitalisasi TPPI, pemerintah bisa berkontribusi melaksanakan penyediaan dan distruibusi BBM di Jawa Timur. Selain itu juga dapat mengurangi impor, sehingga dapat memperbaiki posisi neraca pembayaran. Pemanfaatan kembali TPPI juga diyakini dapat menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 3.000 tenaga kerja.
Pemerintah menyetujui kapasitas yang dimiliki TPPI harus dapat dioperasikan. Untuk itu, Pertamina diminta menyediakan kebutuhan kondensat bagi TPPI dengan harga yang menguntungkan Pertamina maupun TPPI. Nantinya, Pertamina akan membeli output Mogas TPPI dengan harga beli yang tidak boleh lebih mahal dari harga impor yang selama ini dibayar Pertamina. Pemerintah pun meminta BP Migas (sekarang SKK Migas), Pertamina dan TPPI menyelesaikan pembahasan mengenai skema bisnis yang saling menguntungkan. Namun, setelah penjualan kondensat milik negara itu berjalan, ada pelanggaran-pelanggan yang dilakukan oleh TPPI yang mengakibatkan kerugian negara.

"Dia (TPPI) buruk, perlu dikasih pekerjaan (penjualan kondensat). Salahnya bukan yang mengasih kerjaannya, tapi uangnya tidak dibayar," kata Kalla.
 
Kasus penunjukan langsung TPPI dalam kegiatan penjualan kondensat negara tengah ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri. Guna mendalami kasus tersebut, Polri meminta PPATK (Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran dana sekira USD1 miliar yang merupakan keuntungan bagi PT TPPI. Ini terkuak lantaran perusahaan yang didirikan tahun 1995 itu belum juga melunasi tunggakan utangnya kepada negara sebesar USD143 juta (termasuk penalti hingga Maret 2013 sebesar USD3 miliar).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E. Simanjuntak menyatakan bahwa TPPI telah melanggar kebijakan pemerintah. Menurut dia, TPPI yang ditunjuk sebagai pelaksana penjualan kondensat bagian negara, seharusnya menjual hasil olahan kondensat tersebut kepada Pertamina. Hal yang dilakukan TPPI justru menjual kondensat ke pihak lain, baik perusahaan lokal maupun asing.
Selain itu adanya pelanggaran ketentuan yang berupa penunjukan langsung BP Migas terhadap TPPI pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2011. Sedangkan perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut baru ditandatangani pada Maret 2009. Penunjukan langsung ini melanggarar peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.
Selanjutnya, adanya dugaan uang hasil penjualan kondensat yang tidak masuk ke kas negara. Penyidik Bareskrim Polri pun menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003. Atas kejadian ini, Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi, karena merugikan keuangan negara sekitar USD156 juta atau setara Rp2 triliun.
Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yatu mantan Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas Djoko Harsono (DH), mantan Kepala BP Migas Raden Priyono (RP) dan Direktur Utama PT TPPI Honggo Wendratno (HW). Ketiga tersangka tersebut bakal dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Dari ketiga tersangka tersebut, hanya Honggo yang belum diperiksa penyidik karena masih berada di Singapura dengan alasan berobat.
Malfungsi BP Migas

Pengamat Kebijakan Energi, Yusri Usman, menyatakan bahwa akar masalah dari kasus TPPI ini adalah ketidakcakapan kinerja BP Migas. Seharusnya BP Migas dapat memaksa TPPI melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang telah disepakati bersama pemerintah.
 
Ia menduga, sejak awal sudah ada yang tidak beres di PT TPPI, sehingga perlu diselamatkan pemerintah. Bertumpu dari itulah, BP Migas seharusnya ekstra hati-hati dalam melihat kinerja PT TPPI.
Artinya, BP Migas harus selalu mengawasi TPPI dan memastikan penjualan hasil pengolahan kondensat ke Pertamina dan membayar utang. Apalagi, BP Migas juga diketahui telah melakukan penujukan langsung terhadap TPPI sebagai penjual kondensat milik negara. Karena diketahui, dengan beroperasinya kembali kilang TPPI diharapkan dapat memasok kurang lebih 50.000 barel ton per hari Mogas kepada Pertamina dalam rangka mendukung program subsidi bahan bakar di tahun 2009.
“Menyelamatkan TPPI itu harus dengan ekstra hati-hati dan ketat. Siapa yang tidak mengawasi ketat ini? Ya BP Migas. Ini seharusnya tanggung jawab BP Migas. Ini juga barang (kondensat) dari dia, kalau TPPI tidak bayar dua kali, dia harus menanyakan ini,” kata Yusri kepada medcom.id.
Dalam hal ini, BP Migas diduga telah melakukan pembiaran terhadap tanggung jawabnya terkait kewajiban TPPI. Sehingga, pembayaran hasil kondensat ini ke Pertamina tidak pernah terealisasi. Seharusnya, BP Migas sangat berwewenang dalam melakukan upaya monitoring itu. Apabila, dikatahui PT TPPI telat membayar, hal tersebut langsung bisa dilaporkan ke pemerintah. Padahal, sesuai dengan ketentuan hasil rapat yang berlaku, pembayaran kondensat harus dilakukan 30 hari Bill of Lading.
Selain itu, menurut Yusri, pemerintah perlu membuka kepada publik mengenai risalah rapat 21 Mei 2008 itu. Sebab, dari situ akan dapat dengan mudah terlihat siapa yang melanggar kewajibannya.
 
“Itu yang belum terungkap. Apa isi kesepakatan dan keputusan itu? Itu kuncinya dan di situ akan terungkap semua,” kata Yusri.
Dalam kasus ini, Yusri juga menyoroti perilaku TPPI sebagai pengelola kondensat negara yang dianggapnya tidak memiliki itikad baik. Sebab, pemerintah telah memberikan kemudahan dan harapan terhadap perusahaan yang diduga sejak awal berdirinya memang bermasalah tersebut. “TPPI kan dulu milik Hashim dan gagal bayar, itu kemudian diambil pemerintah itu. Nah perusahaan itu kan dalam posisi harga mark up itu. Sudah dimahalin,” imbuh Yusri.
Namun, ia melanjutkan, pemerintah tetap menaruh harapan terhadap perusahaan yang bermasalah itu mampu untuk memenuhi kewajibanya kepada BP Migas, sebagaimana proyeksi gross marjin yang berkisar antara USD400.000-USD1.000.000 per hari. Dengan demikian, dari hasil usaha setelah dikurangi kewajiban pembayaran kondensat dan biaya operasionalnya, TPPI masih dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang dapat digunakan untuk mengangsur tunggakan hutang kepada Pertamina dan kreditor lain.
Pihak Pertamina enggan memberi penjelasan lebih banyak terkait kasus TPPI. Vice President for Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro, menyatakan bahwa sampai saat ini transaksi-transaksi Pertamina dengan pihak ketiga, termasuk dengan TPPI selalu terjaga dan sejalan dengan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG).
Wianda menjelaskan, saat itu pasokan kondensat Pertamina kepada TPPI, lebih kepada posisi Pertamina selaku kreditur preferen yang berkepentingan dalam operasional perusahaan itu terus berlanjut. Sehingga, pembayaran kepada Pertamina diharapkan berjalan baik.
“Pertamina juga pemegang saham terbesar TPPI adalah Tuban Petro, yang 70% sahamnya dikuasai pemerintah,” kata Wianda kepada medcom.id.
Wianda menambahkan, semua transaksi dengan PT TPPI terdapat ketentuan pembayaran yang jelas dan harus dipatuhi oleh TPPI. Bahwa kemudian ketentuan tersebut diciderai, misalnya gagal bayar, terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul dan menjadi beban perusahaan tersebut. Kewajiban TPPI kepada Pertamina cukup besar, dan perusahaan itu belum dapat memenuhinya.
Hal itu juga mendasari keputusan Pertamina untuk tidak lagi memasok kondensat kepada TPPI. Pertamina hanya berkeinginan memasok kembali, apabila hasil produksi berupa Mogas dari TPPI diserap oleh Pertamina dengan cara offset dengan kewajiban TPPI yang masih outstanding. Akan tetapi, PT TPPI tidak sepakat. Sehingga Pertamina tetap kepada keputusan untuk menolak mengirimkan kondensat kepada PT TPPI.
 
Menurut Wianda, langkah tersebut menjadi bukti kehati-hatian Pertamina. “Pertamina saat itu juga terus perjuangkan agar PT TPPI segera menunaikan outstanding kewajibannya, baik upaya finansial, menjalankan hak-hak berdasarkan perjanjian, penyampaian pernyataan default TPPI, hingga arbitrase. Ini juga menjadi bukti Pertamina sangat serius mengejar pemenuhan kewajiban TPPI,” kata dia.
SKK Migas pun tak mau memberikan komentar terkait kasus TPPI ini agar tidak terkesan ingin membangun opini publik terkait kasus yang sedang menimpa pihaknya. Apalagi kasus TPPI sudah memasuki ranah hukum.
“Kami sangat hati-hati sekali terus terang. Kalau tppi biarkan aparat hukum yang menangani. Kalau kami tidak berusaha mengubah opini publik,” kata Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro, medcom.id.
Elan juga menegaskan bahwa pihaknya akan sangat terbuka membantu Bareskrim menuntaskan kasus TPPI ini. Jika Bareskrim dan penegak hukum lainnya ingin mencari barang bukti, SKK Migas akan dengan senang hati mempersilahkannya.
“Kami terbuka bahwa Bareskrim maupun penegak hukum yang lain ingin mencari barang-barang bukti atau penyidikan yang lain, kami siap sekali mendukung itu,” kata Elan.

 

(ADM)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif