Tangkapan layar berita palsu. Foto: Facebook
Tangkapan layar berita palsu. Foto: Facebook

[Fakta atau Hoaks]

[Cek Fakta] Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI? Simak Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
Whisnu Mardiansyah • 04 Juli 2020 10:48
Beredar sebuah foto yang menarasikan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH) bagi eks PKI. Foto ini tersebar di media sosial favebook.
 
Akun Facebook atas nama Putra Inka mengunggah foto ini pada 18 Juni 2020. Dalam unggahannya ia turut memberikan narasi.
 
"Buat Para Cebong Yang Dungu Akut Cuma Belum Stres Saja.Ndak Usah Nuduh Para Kadrun,FPI DAN HTI Pki nya
Nich Kelakuan Junjungan Kalian Yang Memberi Angin
Sama Anak Dedengkot PKI.
Cuma Rakyat Yang Berakal Sehat Tidak Mempan
Fitnahan Cebong PKI,Apa Sampai Di Sini Kalian Paham ?"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 

[Cek Fakta] Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI? Simak Faktanya

Penelusuran:
Dari hasil penelusuran kami, klaim bahwa Pemerintahan Joko Widodo menerbitkan SKKPH eks PKI adalah salah. Faktanya, SKKPH diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
 
Dilansir dari Tribunnews.com, Ketua Center for Indonesian Community Studies (CICS) Arukat Djaswadi menyebutkan SKKPH ini dikeluarkan oleh Komnas HAM, dan diajukan secara pribadi, kemudian dibawa ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
 
"Ini yang menjadi jalan," kata Arukat dilansir Tribunews.com
 
Komnas HAM sendiri adalah lembaga negara independen dan mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Artinya, segala kebijakannya tidak mewakili pemerintah.
 

[Cek Fakta] Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI? Simak Faktanya
 

Dilansir dari Antaranews.com, CSIS mempertanyakan konsekuensi penerbitan dari SKKPH. Menurutnya, melalui SKKPH, eks PKI diakui lembaga negara sebagai korban, berarti pelaku pemberontakan 1965 bukan PKI, dengan begitu mereka bersih. Selanjutnya menuntut kompensasi, ganti rugi, rehabilitasi dan mendesak negara minta maaf.
 
Menurut Arukat, CICS sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM terkait penerbitan SKKPH bagi orang-orang eks- PKI.
 
"Kami dijanjikan bertemu di Surabaya. Namun belakangan Komnas HAM meminta CICS mengajukan ke pengadilan jika keberatan dengan penerbitan SKKPH," katanya.
 

[Cek Fakta] Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI? Simak Faktanya
 

Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak ada rencana meminta maaf eks PKI. Dilansir dari artikel Detik.com berjudul "Jokowi Klarifikasi Isu Minta Maaf ke PKI dan Keberadaan Satuan Teritori", Jokowi menegaskan tidak ada rencana meminta maaf kepada PKI. Isu ini sengaja digulirkan oleh pihak tertentu.
 
"Tentang permintaan maaf kepada PKI tahun yang lalu sudah saya sampaikan, tetapi ada isu lagi, ada gosip lagi. Sehingga perlu saya sampaikan tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada," ucap Jokowi.
 
Hal itu kata Jokowi sudah sering disampaikan kepada ormas-ormas, tokoh dan ulama, termasuk saat hari kesaktian Pancasila di lubang buaya, bahwa pemerintah tak akan minta maaf pada PKI.
 
"Sudah saya katakan, tapi ada yang goreng-goreng, sehingga muncul lagi gosip dan isu seperti itu. Sudah jangan dengarkan. Jadi tidak ada rencana minta maaf kepada PKI," tegas Jokowi, seperti dilansir Detik.com.
 

[Cek Fakta] Pemerintahan Jokowi Terbitkan Surat Korban Pelanggaran HAM Eks PKI? Simak Faktanya
 

Kesimpulan:
Klaim bahwa Pemerintahan Joko Widodo menerbitkan SKKPH eks PKI adalah salah. Faktanya, SKKPH diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
 
Informasi ini termasuk jenias hoaks False context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.
 

Referensi:
1.https://jatim.tribunnews.com/2019/10/01/cics-tegaskan-ada-potensi-kebangkitan-pki-lewat-terbitnya-skkph-yang-dikeluarkan-komnas-ham
2.https://jatim.antaranews.com/berita/321728/cics-keberatan-penerbitan-skkph-bagi-eks-pki
3.https://news.detik.com/berita/d-3243442/jokowi-klarifikasi-isu-minta-maaf-ke-pki-dan-keberadaan-satuan-teritori

 
*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id


 

(WHS)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif