[Cek Fakta] Pemerintah Pusat Akui tak Mampu Bayar Utang ke Pemprov DKI? Ini Faktanya

Beredar narasi bahwa pemerintah pusat mengaku tidak memiliki uang untuk membayar utang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Narasi itu tampak pada judul sebuah artikel.
 
Adalah akun facebook Beang Adhietya yang mengunggah sebuah tangkapan layar artikel berjudul "Sri Mulyani : Pemerintah Pusat Tidak Memiliki Uang Untuk Membayar Utang Ke Pemprov DKI Jakarta" pada Jumat 8 Mei 2020. Artikel itu diklaim diterbitkan Kompas.com pada Jumat 8 Mei 2020 pukul 04.04 WIB.
 
Akun Beang Adhietya menilai pemerintah pusat nekat berutang kepada Pemprov DKI Jakarta hingga ribuan triliun rupiah. Namun akun ini menyayangkan ketidakmampuan pemerintah pusat untuk membayar utang tersebut.
 
Berikut narasi lengkapnya: "NGUTANG BISA SAMPAI RIBUAN TRILIUN.. TAPI TAK MAMPU BAYAR HUTANG KE PEMPROV DKI YANG HANYA 5 TRILIUN BETAPA BOBROKNYA KEUANGAN NEGERI INI...
Umar Bin Khattab :
Suatu Negeri akan Hancur Jika Para Penghianat Jadi Petinggi, dan Harta dikuasai Orang-orang Fasik."
 


 

Penelusuran:
Dari penelusuran kami, klaim bahwa pemerintah pusat tidak memiliki uang untuk membayar utang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, adalah salah. Faktanya artikel itu merupakan editan.
 
Kami menemukan artikel yang diterbitkan Kompas.com pada Jumat 8 Mei 2020 pukul 04.04 WIB berisi sindiran Pimpinan DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun judul artikelnya adalah "Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?".
 
Dijelaskan di dalam artikel itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menanggapi pernyataan Sri Mulyani. Pernyatannya terkait Pemprov DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberikan bantuan untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tengah pandemi covid-19.
 
Zita mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat. Padahal seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi terkait ketidakmampuan daerah memberi bantuan untuk warganya yang terdampak.
 
"Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," kata Zite seperti dilansir Kompas.com, Kamis 7 Mei 2020.
 


 

Berikut isi artikel selengkapnya:
 
Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?
 
JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberi bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuai polemik.
 
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19.
 
Namun, ia mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat. Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.
 
“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).
 
Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.
 
Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan Covid-19.
 
“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.
 
Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.
 
“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.
 
Selain itu, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.
 
Menurut dia, saat ini pemerintah pusatlah yang mempunyai kebijakan lebih untuk mendatangkan dana penanganan Covid-19.
 
“Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD. Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov,” tutur dia.
 
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.
 
Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
 
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
 
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, tetapi tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.
 
Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.
 


 

Sementara itu, dilansir CNNIndonesia.com, Sri Mulyani mengklaim telah membayar utang pemerintah pusat ke Pemprov DKI. Utang itu terkait dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2019.
 
Total utang pemerintah pusat kepada DKI Jakarta sebesar Rp5,16 triliun. Namun utang yang dibayarkan baru setengahnya atau senilai Rp2,6 triliun.
 
"Sisanya akan disalurkan dalam periode selanjutnya setelah audit BPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," kata Sri Mulyani seperti dilansir CNNIndoensia.com, Jumat 8 Mei 2020.
 

Kesimpulan:
Klaim bahwa pemerintah pusat tidak memiliki uang untuk membayar utang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, adalah salah. Faktanya artikel itu merupakan editan.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.
 

Referensi:
1.https://megapolitan.kompas.com/berita/04040061-sindir-sri-mulyani-pimpinan-dprd-dki-semua-daerah-tak-punya-uang-kenapa?page=all#page3
2.https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508183725-532-501458/sri-mulyani-klaim-sudah-bayar-utang-ke-dki-rp26-t
 

*Jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks dan memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta dapat melaporkan kepada kami melalui surel cekfakta@medcom.id
 

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News