[Cak Fakta] Ibadah Haji Batal karena Pemerintah Tidak Setor ke Arab Saudi? Ini Faktanya

Beredar sebuah narasi yang menyebutkan penyebab gagalnya keberangkatan jemaah haji Indonesia di 2021. Penyebabnya pemerintah tidak menyetor biaya ibadah haji ke Pemerintah Arab Saudi.
 
Akun facebook atas nama Jokowi membagikan narasi ini pada 4 JUni 2021. Berikut narasi yang diunggah.

"Jemaah haji Indonesia gagal lagi berangkat haji ke tanah suci.. lantaran tidak ada pembayaran..ke pihak kerajaan Arab Saudi...
Innalillahi waiina ilaihirojiun..
Dana haji pun digunakan oleh peguasa untuk kepentingan pribadi...
Dana haji digunakan buat bayar hutang negara.."

 
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom, klaim penyebab gagalnya keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini karena pemerintah tidak menyetor biaya ibadah haji ke Pemerintah Arab Saudi adalah salah. Faktanya, penyebab batalnya keberangkatan jemaah Haji karena alasan pandemi.
 
Dilansir medcom.id, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta calon jemaah tak mengkhawatirkan setoran dana pelunasan haji. Pemerintah menjamin keamanan uang jemaah. "(Uang jemaah) bisa diambil kembali atau bisa tetap berada di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)," kata Yaqut di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juni 2021.
 
Skema pengembalian dana setoran biaya haji diurus BPKH. Dana yang tersimpan di BPKH juga bakal diinvestasikan.
 
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan meminta umat memercayakan pengelolaan dana haji dari pemerintah. Pasalnya, dana dikelola lembaga berbadan hukum.
 

 
Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, menegaskan pembatalan pemberangkatan penyelenggaraan Haji 2021 bukan karena Indonesia memiliki utang ke Arab Saudi. Informasi itu dipastikan bohong atau hoaks.
 
"Tidak benar kalau ada yang mengatakan keputusan membatalkan haji karena ada utang negara Indonesia kepada Saudi, seperti pemondokan, catering, dan lain-lain," kata Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, dalam konferensi pers Penjelasan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 Hijriah di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juni 2021.
 
Politikus PAN itu meminta masyarakat tak termakan informasi palsu. Pemerintah sudah membeberkan pertimbangan pembatalan haji.
 
Pemerintah memutuskan tidak menggelar penyelenggaraan Haji 1442 Hijriah/2021 Masehi. Ini kedua kalinya Indonesia tak memberangkatkan jemaah haji di masa pandemi covid-19.
 
"Menetapkan membatalkan keberangkatan penyelenggaran ibadah Haji 1442 H bagi warga negara Indonesia," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juni 2021.
 
Keputusan ini berdasarkan sejumlah pertimbangan. Utamanya, karena pandemi covid-19 yang belum mereda.
 
"Terancam pandemi covid-19 beserta varian baru yang melanda seluruh dunia," ujar Yaqut.
 

 
Kesimpulan:
Klaim penyebab gagalnya keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini karena pemerintah tidak menyetor biaya ibadah haji ke Pemerintah Arab Saudi adalah salah. Faktanya, penyebab batalnya keberangkatan jemaah Haji karena alasan pandemi.
 
Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

 
Referensi:
1.https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWVpEK-menag-dana-jemaah-haji-aman-bisa-ditarik
2.https://www.medcom.id/nasional/politik/yKXjMM0b-beredar-kabar-utang-penyebab-indonesia-gagal-berangkatkan-haji-benarkah
3.https://archive.fo/kzjcx
 

*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016
 


 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News