“Kita ditunjukkan bahwa anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya,” kata cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar.
Hal itu disampaikannya dalamDebat Cawapresyang bertema Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, serta Desa di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu, 21 Januari 2024.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Lantas, apakah klaim tersebut benar? Berikutcek faktanya.
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Muhaimin Iskandar yang menyebut anggaran untuk mengatasi krisis iklim masih rendah dibanding sektor lainnya adalah benar. Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, Victor Pirmana., SE., PHD berdasarkan analisis beberapa studi terkait anggaran untuk krisis iklim di Indonesia, pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim memang seringkali lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain.Studi oleh Vincent et al. (2002) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pengelolaan lingkungan menurun secara signifikan selama krisis ekonomi, baik dalam hal anggaran maupun terhadap PDB, menunjukkan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan lainnya (Vincent et al., 2002).
Alisjahbana dan Busch (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meskipun pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah sumber daya yang dialokasikan, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai sejauh ini sebanding dengan komitmen iklim Indonesia (Alisjahbana & Busch, 2017).
Dari studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia memang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran untuk sektor-sektor lain. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam prioritas alokasi anggaran negara.
Kesimpulan:
Klaim yang disebut Muhaimin Iskandar yang menyebut anggaran untuk mengatasi krisis iklim masih rendah dibanding sektor lainnya adalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.
Referensi:
1) Vincent, J. R., Aden, J., Dore, G., Adriani, M., Rambe, V., & Walton, T. (2002). Public environmental expenditures in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 38(1), 61-74.2)Alisjahbana, A. S., & Busch, J. M. (2017). Forestry, forest fires, and climate change in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 53(2), 111-136.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
