NEWSTICKER
Menteri Kesehatan Teawan Agus Putranto. (Foto: MI/Ramdani)
Menteri Kesehatan Teawan Agus Putranto. (Foto: MI/Ramdani)

Menkes Ungkap 4 Tantangan Kesehatan Indonesia

Rona menkes
Sunnaholomi Halakrispen • 19 Februari 2020 18:22
Jakarta: Menteri Kesehatan RI dr. Terawan Agus Putranto mengungkapkan adanya empat tantangan kesehatan di Indonesia, yang kini menjadi fokus perhatiannya. Keempatnya merupakan pesan strategis yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo kepada Menkes.
 
Di antaranya, soal penurunan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, perbaikan pengelolaan sistem JKN, dan penguatan pelayanan kesehatan serta obat dan alat kesehatan. Berikut penjelasannya:

1. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada stunting

Terkait penanganan stunting, telah ditetapkan program percepatan pencegahan stunting secara konvergensi, melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
 
Sedangkan, intervensi sensitif menjadi tanggung jawab kementerian maupun lembaga lain, terkait ketersediaan sumber pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi. Kemudian, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Soal ketersediaan sumber pangan diperlukan kolaborasi dan sinergi program dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri.
 
Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan kerjasama dan sinergi programnya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibutuhkan untuk peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat.
 
"Kolaborasi ini dirasakan sangat berperan penting mengingat intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan hanya berkontribusi sebesar 30 persen dalam penanganan stunting, sedangkan 70 persen merupakan kontribusi dari multisektoral dalam bentuk intervensi sensitif," ujar Terawan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2020 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

2. Dibutuhkan dukungan lintas sektor dalam mengatasi AKI/AKB

Begitupula dalam hal percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB). Menkes mengatakan perlunya komitmen dan dukungan lintas kementerian/lembaga dalam hal pemberdayaan perempuan dan wajib belajar 12 tahun.
 
Hal tersebut dapat dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan, soal pencegahan pernikahan anak berkolaborasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 
Peningkatan peran perempuan dalam sosial ekonomi berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin, serta peningkatan peran tokoh masyarakat dan agama dilakukan bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 
"Peran Pemda untuk pelaksanaan koordinasi organisasi perangkat daerah masih merupakan tantangan yang perlu kita upayakan bersama agar mendapatkan hasil yang lebih optimal," tuturnya.

3. Kemudahan akses layanan kesehatan pada JKN

Terawan memaparkan bahwa pemerintah menjamin akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu melalui pemberian bantuan iuran program JKN. Saat ini program JKN-KIS telah mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari kepesertaan dan kunjungan pelayanan/pemanfaatan sejak dilaksanakan pada tahun 2014.
 
Kepesertaan Program JKN saat ini telah mencapai 83 persen dari seluruh penduduk Indonesia atau sejumlah 224 juta jiwa. Jumlah masyarakat yang tercakup dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada 2019 telah mencapai 96,5 juta jiwa PBI.
 
"Untuk kita ketahui bersama, Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) mempunyai arti bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan saja dan di mana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial," paparnya.
 
Hal tersebut mencakup berbagai pelayanan kesehatan esensial termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Oleh karena itu, upaya-upaya terus kita lakukan dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan.
 
Tidak hanya peningkatan akses pelayanan kesehatan, tetapi juga diupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan melakukan akreditasi puskesmas. Akreditasi puskesmas difokuskan kepada upaya promotif, preventif, dan program prioritas.
 
Harapannya, berfokus kepada upaya promotif-preventif dapat lebih efisien dalam pembiayaan kesehatan dan mempercepat capaian target pembangunan kesehatan.

4. Mengendalikan harga obat dan alat kesehatan

Terkait peningkatan akses pelayanan kesehatan, juga diupayakan pengendalian harga obat dan alat kesehatan. Langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan ialah mendorong investasi, mempercepat lisensi wajib obat yang sangat dibutuhkan, membuka peluang investasi sebesar-besarnya, dan deregulasi perizinan yang menghambat.
 
"Langkah-langkah percepatan tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga obat dan alat kesehatan," ucap Menkes.
 
Untuk mengurangi ketergantungan alat kesehatan impor, dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan obat generik bagi kebutuhan pelayanan kesehatan dan menderegulasi perizinan.
 
Menkes: Pemerintah Beri Pendampingan untuk WNI

 

(FIR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif