"Soal anggaran vaksin, benar anggaran vaksin belum masuk. Sudah ada diskusi dari kami dengan Kemenkeu," kata dia dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021.
Budi menyebutkan kebutuhan anggaran vaksin covid-19 sebenarnya sudah ada. Namun yang jadi masalah adalah penyaluran anggaran apakah melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Sudah ada angka dasarnya, sedang dibicarakan masuknya dari mana, apakah lewat PEN, BA BUN, atau lewat revisi anggaran. Tapi secara prinsipnya di rapat kabinet sudah kami diskusikan," ungkapnya.
"Secara prinsip sudah disetujui Ibu Menkeu bahwa anggaran vaksin pasti diberikan, cuma modalitasnya dan mekanismenya seperti apa nanti Kemenkeu yang akan putuskan apakah lewat revisi anggaran, BA BUN, atau lewat program PEN," lanjut dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memastikan pembiayaan vaksin covid-19 akan tersedia menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari perhitungan awal, kebutuhannya diperkirakan mencapai Rp73 triliun.
"Apakah anggaran pasti tersedia? Ya harus, karena prioritas. Kalau tidak punya? Ya pasti ada, karena kami menggunakan ini sebagai prioritas," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
