Kawasan yang masuk rawan bencana tidak akan diterbitkan sertifikat tanahnya. Foto: Shutterstock
Kawasan yang masuk rawan bencana tidak akan diterbitkan sertifikat tanahnya. Foto: Shutterstock

Zona Rawan Bencana Tidak Dapat Sertifikat Tanah

Properti bpn pertanahan reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 21 November 2020 09:15
Jakarta: Usai terjadi bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah membentuk tim bersama dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah guna memulihkan kondisi kehidupan masyarakat serta lingkungan yang terdampak bencana.
 
Selain itu, tim tersebut menetapkan empat zona ruang rawan bencana Palu dan sekitarnya atau Zona Rawan Bencana (ZRB). Keempat zona tersebut adalah ZRB I atau Zona Pengembangan, ZRB II atau Zona Bersyarat, ZRB III atau Zona Terbatas serta ZRB IV atau Zona Terlarang.
 
ZRB IV atau disebut juga Zona Merah merupakan zona yang paling berbahaya. Zona ini merupakan zona rawan gempa bumi tinggi/rawan bencana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin mengungkapkan bahwa ZRB merupakan zona yang memang tidak layak ditinggali oleh masyarakat.
 
"Tanah-tanah yang musnah akibat bencana di sana sudah kami inventarisasi. Selain itu, tidak bisa kami terbitkan sertifikat tanah dan jika ada permohonan sertifikat tanah atas tanah di atas zona tersebut akan kami batalkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 November 2020.
 
Daerah rawan bencana ini akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pemda harus mengawasi masyarakat agar jangan kembali ke sana. Arie menambahkan bahwa masyarakat yang tinggal di hunian tetap (huntap) tetap akan mendapatkan sertifikat tanah.
 
"Namun, dasarnya pemberian sertipikat tanah adalah adanya SK Wali Kota/Bupati terkait masyarakat yang akan tinggal di sana dan hingga sekarang belum ada," katanya.
 
Selain berperan aktif dalam memulihkan daerah yang terkena dampak bencana, Kementerian ATR juga terus memperbaiki layanan pertanahan di daerah.
 
Staf Ahli Menteri ATR Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad menyebutkan bahwa saat ini Kementerian ATR sudah memberlakukan layanan elektronik untuk pengurusan Hak Tanggungan, pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengecekan Sertifikat Tanah serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT).
 
"Kami targetkan tahun depan layanan kami sudah terintegrasi ke elektronik. Terkait kedisiplinan dan etika pegawai, sudah banyak yang kami jatuhkan hukuman karena melakukan pelanggaran saat melaksanakan tugas," tambahnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif