Pengembang dan Pemprov Banten Bersinergi Dorong Penyediaan Hunian

Serang: Pengembang perumahan di Banten masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan pembangunan hunian. Persoalan tersebut mencakup perizinan, pertanahan, penyediaan infrastruktur, hingga tata ruang yang dapat memengaruhi proses pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan.

Berbagai kendala tersebut menjadi perhatian pelaku usaha karena pembangunan perumahan membutuhkan kepastian dalam proses perizinan, ketersediaan lahan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini juga berkaitan dengan upaya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Persoalan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten saat melakukan audiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Serang, Selasa, 8 September 2026.

Ketua Apersi Banten Anto Distanto mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi dan kendala yang dihadapi pengembang dalam menjalankan kegiatan pembangunan perumahan di Banten.

"Kami juga menyampaikan kendala lainnya terkait regulasi yang berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan perumahan dan khususnya hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rumah subsidi pemerintah," ujar Anto dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2026.

Puluhan proyek perumahan terkendala

Anto menyebut persoalan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) telah berdampak terhadap puluhan proyek perumahan di Banten. Berdasarkan catatan Apersi Banten, terdapat 35 perusahaan pengembang dan 53 proyek yang tersebar di berbagai wilayah Banten mengalami kendala tersebut.

Sebagian besar proyek berada di Kabupaten Tangerang. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan perumahan, termasuk penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 

Dewan Penasehat Apersi Banten Sabri Nurdin mengatakan persoalan LSD telah berlangsung cukup lama dan turut menghambat kegiatan usaha pengembang.

"Kami berharap Gubernur Banten memahami dan menyelesaikan masalah ini karena sudah mengganggu roda usaha pengembangan perumahan di Banten. Jika tak ada solusi maka kita akan turun ke jalan, menyuarakan kegelisahan yang ada," tegas Sabri.

Pemprov Banten dorong kepastian aturan

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kebutuhan rumah atau backlog di Banten masih cukup tinggi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari posisi Banten sebagai salah satu wilayah urban dan kawasan penyangga ibu kota.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan Apersi Banten menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk persoalan terkait lahan sawah dilindungi.

Pemprov Banten berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kepastian regulasi dinilai penting karena Banten merupakan kawasan permukiman penyangga ibu kota.

"Kami sepakat untuk saling bersinergi, mendukung, dan bersama-sama menciptakan iklim industri perumahan dan permukiman di Provinsi Banten yang lebih baik ke depannya," kata Andra.

Melalui audiensi tersebut, Apersi Banten berharap komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha perumahan semakin baik. Dengan demikian, berbagai persoalan dapat dicarikan solusi bersama dengan tetap memperhatikan ketahanan pangan, tata ruang, serta kebutuhan masyarakat terhadap hunian.

Anto mengatakan Gubernur Banten menunjukkan antusiasme terhadap persoalan yang disampaikan dan berkomitmen memperjuangkan kepastian bagi para pengembang.

"Apersi Banten siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan dengan mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Banten," jelas dia.


(KIE)

• Perumahan
• Rumah Subsidi
• properti