NEWS
Bedah Rumah DKI Naik Jadi 10.300 Unit, Cek Sebaran dan Targetnya
Rizkie Fauzian
Jumat 14 Agustus 2026 / 12:41
- Kementerian PKP meningkatkan alokasi Bedah Rumah DKI 2026 menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit untuk wilayah perkotaan dan 300 unit di Kepulauan Seribu.
- Sebanyak 356 RTLH di Cakung Timur ditargetkan ditangani secara bertahap dan seluruhnya diharapkan selesai paling lambat 26 Desember 2026.
- Pengadaan material Bedah Rumah di Cakung menghasilkan efisiensi 17,44 persen, dengan penghematan Rp30,536 juta dari pagu Rp175 juta.
Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta menjadi 10.300 unit pada 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi 2025 yang hanya mencapai 158 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau lokasi usulan penerima bantuan dan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) Bedah Rumah di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (13/8/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan efisien sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan.
Rinciannya, Jakarta Utara mendapat alokasi 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit.
Untuk Jakarta Timur, dari alokasi 2.000 unit telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 1.087 unit yang tersebar di 10 kecamatan dan 37 kelurahan. Pengusulan penerima dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.
“Untuk bedah rumah di Jakarta Timur kami pusatkan di Cakung karena saya telah berkoordinasi dengan Gubernur kalau di Cakung masih banyak RTLH masih kumuh maka kami putuskan untuk bedah rumah di sini agar Cakung semakin menyala!” ujar Maruarar.
Berdasarkan laporan yang diterima, masih terdapat 356 rumah tidak layak huni (RTLH) di Cakung Timur yang belum mendapatkan penanganan. Maruarar meminta seluruh RTLH tersebut dapat ditangani secara bertahap dan ditargetkan selesai paling lambat 26 Desember 2026.
Menteri PKP juga berdialog dengan sejumlah calon penerima bantuan (CPB). Beberapa rumah yang dihuni calon penerima berada dalam kondisi rusak berat dan masih menggunakan material seperti asbes.
Pelaksanaan pekerjaan Bedah Rumah di lokasi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 18 September hingga 1 November 2026.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah pemberian sertifikat gratis bagi MBR yang rumahnya mendapatkan bantuan Bedah Rumah. Penerima juga didorong dapat mengakses KUR Perumahan untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
“Program Bedah Rumah ini bukan sekadar memperbaiki rumah. Kita juga ingin memastikan masyarakat memiliki kepastian legalitas dan mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kualitas ekonominya,” kata Maruarar.
Pemerintah daerah DKI Jakarta juga akan melakukan kajian terhadap legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Maruarar meminta program tersebut terus disosialisasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui mekanisme bantuan dan penerima yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat.
PTT menjadi bagian dari mekanisme pengadaan material untuk memastikan proses berjalan terbuka, kompetitif, efisien, dan transparan. Dalam kegiatan tersebut, dua toko bangunan diundang, yakni TB Maju Abadi dan TB Arif Berkah.
Proses pemilihan tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 17,44 persen. Nilai penghematan mencapai Rp30,536 juta dari pagu anggaran Rp175 juta.
Maruarar mengatakan efisiensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran. Dana yang berhasil dihemat akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan.
“Ini program yang sangat menyentuh rakyat tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, ini uang rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana uangnya dan jadi apa,” imbuhnya.
Ia menegaskan transparansi harus diterapkan mulai dari penetapan penerima, pengadaan material hingga pembangunan rumah.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pencanangan implementasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap Program Bedah Rumah, menyederhanakan pelaksanaan, serta memperkuat pengawasan.
Maruarar juga menegaskan masyarakat tidak perlu membayar untuk mendapatkan bantuan Bedah Rumah.
“Saya menghimbau bahwa program ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun dan jika ada yang melakukan pelanggaran tolong divideokan dan dilaporkan,” ujarnya.
Kementerian PKP terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan Bedah Rumah di DKI Jakarta. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(KIE)
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau lokasi usulan penerima bantuan dan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) Bedah Rumah di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (13/8/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan efisien sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan.
Bedah rumah DKI 2026 capai 10.300 unit
Dari total 10.300 unit, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.Rinciannya, Jakarta Utara mendapat alokasi 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit.
Untuk Jakarta Timur, dari alokasi 2.000 unit telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 1.087 unit yang tersebar di 10 kecamatan dan 37 kelurahan. Pengusulan penerima dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.
“Untuk bedah rumah di Jakarta Timur kami pusatkan di Cakung karena saya telah berkoordinasi dengan Gubernur kalau di Cakung masih banyak RTLH masih kumuh maka kami putuskan untuk bedah rumah di sini agar Cakung semakin menyala!” ujar Maruarar.
Berdasarkan laporan yang diterima, masih terdapat 356 rumah tidak layak huni (RTLH) di Cakung Timur yang belum mendapatkan penanganan. Maruarar meminta seluruh RTLH tersebut dapat ditangani secara bertahap dan ditargetkan selesai paling lambat 26 Desember 2026.
Menteri PKP juga berdialog dengan sejumlah calon penerima bantuan (CPB). Beberapa rumah yang dihuni calon penerima berada dalam kondisi rusak berat dan masih menggunakan material seperti asbes.
Pelaksanaan pekerjaan Bedah Rumah di lokasi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 18 September hingga 1 November 2026.
Bedah rumah dilengkapi legalitas dan akses pembiayaan
Maruarar menegaskan Program Bedah Rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian. Pemerintah juga mendorong penerima bantuan mendapatkan kepastian legalitas rumah dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi.Salah satu upaya yang disiapkan adalah pemberian sertifikat gratis bagi MBR yang rumahnya mendapatkan bantuan Bedah Rumah. Penerima juga didorong dapat mengakses KUR Perumahan untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
“Program Bedah Rumah ini bukan sekadar memperbaiki rumah. Kita juga ingin memastikan masyarakat memiliki kepastian legalitas dan mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kualitas ekonominya,” kata Maruarar.
Pemerintah daerah DKI Jakarta juga akan melakukan kajian terhadap legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Maruarar meminta program tersebut terus disosialisasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui mekanisme bantuan dan penerima yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat.
Pengadaan material hemat anggaran 17,44 persen
Selain meninjau lokasi penerima bantuan, Maruarar menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Kelurahan Cakung Timur.PTT menjadi bagian dari mekanisme pengadaan material untuk memastikan proses berjalan terbuka, kompetitif, efisien, dan transparan. Dalam kegiatan tersebut, dua toko bangunan diundang, yakni TB Maju Abadi dan TB Arif Berkah.
Proses pemilihan tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 17,44 persen. Nilai penghematan mencapai Rp30,536 juta dari pagu anggaran Rp175 juta.
Maruarar mengatakan efisiensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran. Dana yang berhasil dihemat akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan.
“Ini program yang sangat menyentuh rakyat tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, ini uang rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana uangnya dan jadi apa,” imbuhnya.
Ia menegaskan transparansi harus diterapkan mulai dari penetapan penerima, pengadaan material hingga pembangunan rumah.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pencanangan implementasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap Program Bedah Rumah, menyederhanakan pelaksanaan, serta memperkuat pengawasan.
Maruarar juga menegaskan masyarakat tidak perlu membayar untuk mendapatkan bantuan Bedah Rumah.
“Saya menghimbau bahwa program ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun dan jika ada yang melakukan pelanggaran tolong divideokan dan dilaporkan,” ujarnya.
Kementerian PKP terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan Bedah Rumah di DKI Jakarta. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(KIE)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0059 [53]
