Penetapan ini menjadi sejarah baru bagi SMF sekaligus menandai sinergi kuat antara kebijakan moneter dan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
SMF, yang merupakan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, selama ini berperan sebagai alat fiskal pemerintah untuk memberikan pendanaan pada porsi 25 persen program KPR FLPP.
Melalui pendanaan tersebut, SMF melakukan leverage dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp11,22 triliun yang kemudian disalurkan menjadi Rp29,93 triliun untuk program FLPP per 30 September 2025.
Selain itu, SMF juga berpartisipasi dalam program mikro perumahan (griya tunas) yang mendukung target pembangunan 3 juta rumah.
Surat utang SMF resmi jadi underlying REPO BI
Pemilihan Surat Utang SMF sebagai underlying REPO Bank Indonesia dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti jumlah outstanding yang besar, kepemilikan yang kuat oleh perbankan, credit rating idAAA, status entitas, likuiditas tinggi, serta pengakuannya sebagai High Quality Liquid Assets (HQLA) untuk perhitungan rasio likuiditas bank.Pada 20 November 2025, dilakukan pengenalan Repo Surat Utang SMF kepada perbankan yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Penetapan surat utang SMF sebagai underlying REPO BI adalah bukti nyata sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal menyediakan kerangka pembiayaan berkelanjutan, sementara Bank Indonesia memperkuat ekosistem likuiditas melalui perluasan instrumen operasi moneter,” ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 November 2025.
Penetapan Surat Utang SMF sebagai underlying REPO BI yang resmi pada 10 November 2025 menegaskan pengakuan otoritas moneter terhadap kualitas aset SMF dan kontribusinya menjaga stabilitas sistem keuangan.
Instrumen REPO berbasis Surat Utang SMF kini memberi perbankan opsi likuiditas yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan intermediasi, yang pada akhirnya mendorong penyaluran pembiayaan perumahan.
Deputi Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa kebijakan pengelolaan likuiditas BI, yang diperkuat melalui UU PPSK, bertujuan menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Perluasan underlying repo BI menggunakan obligasi dan sukuk korporasi SMF menjadi bentuk implementasi kewenangan tersebut.
Pasar repo di Indonesia sendiri menunjukkan pertumbuhan pesat, dari Rp509 miliar pada 2020 menjadi Rp17,5 triliun pada 2025. “Namun hal ini masih perlu ditingkatkan lagi,” ujar Destry.
Penerbitan surat utang SMF tembus Rp74,87 triliun
Hingga September 2025, SMF telah menerbitkan surat utang sebanyak 73 kali dengan total nilai Rp74,87 triliun, termasuk penerbitan dalam rangka leverage PMN untuk FLPP.Berdasarkan data KSEI per Oktober 2025, SMF merupakan penerbit surat utang terbesar ketiga di Indonesia, serta perusahaan ber-rating AAA terbesar kedua dengan outstanding mencapai Rp25,38 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian. Karena itu, dalam APBN, sektor ini mendapat porsi penting terutama terkait penyediaan likuiditas rumah subsidi.
“Keberadaan PT SMF menghubungkan dengan sektor keuangan yang lain. Saat ini surat berharga PT SMF dapat direpokan, dan semoga ini menciptakan likuiditas yang lebih besar lagi dalam perekonomian kita,” ujar dia.
Dengan masuknya Surat Utang SMF sebagai underlying dalam transaksi REPO BI, pemerintah dan Bank Indonesia berharap perbankan dapat mengoptimalkan instrumen ini untuk meningkatkan transaksi repo di pasar sekunder. Peningkatan aktivitas tersebut diharapkan memperkuat stabilitas sektor keuangan dan memperluas pembiayaan perumahan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
