"Anggaran Rp75 miliar untuk intervensi kawasan kumuh di Mataram itu dari 2017 sampai Juni 2023," kata Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Wilayah III Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI Herman Tobo di Kota Mataram, Rabu, 12 Juli 2023.
Untuk program skala lingkungan yang dilaksanakan berupa penanganan rumah tidak layak huni, sedangkan untuk skala kawasan antara lain program penanganan sanitasi air limbah, dan pengolahan sampah perkotaan.
Selain itu, ada juga program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) melalui kegiatan padat karya dengan membayar langsung tunai upah pekerja ketika pandemi covid-19.
"Program itu, sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi setelah covid-19," katanya.
| Baca juga: 3 Lokasi Permukiman Kumuh Bakal Dipercantik Melalui Program Kotaku |
Sementara untuk 2023, Kota Mataram tidak lagi mendapat bantuan penanganan kawasan kumuh sebab secara nasional program KotaKu berakhir pada Juni 2023.
"Anggarannya sudah habis. Tahun ini yang dapat di wilayah Selong Kabupaten Lombok Timur," katanya.
Kendati demikian, pihaknya berharap Pemerintah Kota Mataram bisa menduplikasi penanganan kawasan kumuh melalui berbagai program KotaKu yang telah dilaksanakan di kota ini.
"Wali kota sebagai nakhoda pengentasan kumuh di wilayah-nya harus mampu mandiri dan berinovasi mencari sumber anggaran berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan lingkungan dan kawasan kumuh," katanya.
Herman menambahkan, dengan besarnya investasi penanganan kawasan kumuh di Kota Mataram yang telah diberikan itu, diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, dijaga, dan dipelihara secara berkala agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat baik sosial maupun ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
