Proyek pembangunan jalur rel LRT di kawasan CIracas, Jakarta Timur. file/AFP Photo/Bayu Ismoyo
Proyek pembangunan jalur rel LRT di kawasan CIracas, Jakarta Timur. file/AFP Photo/Bayu Ismoyo

Pengembangan Kawasan Baru Perlu Pelibatan Swasta

Rizkie Fauzian • 15 Februari 2018 08:23
Jakarta: Percepatan proyek infrastruktur di berbagai daerah bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah. Ekonomi daerah bisa tumbuh bila ada peningkatan kegiatan ekonomi yang ditandai hadirnya industri dan pemukiman baru di daerah bersangkutan.
 
Proyek skala besar dan kompleks seperti demikian tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah dengan segala keterbasannya. Perlu keterlibatan pelaku usaha swasta di masing-masing daerah untuk realisasinya.  
 
Sayangnya belum ada kebijakan tentang peran swasta dalam hilirisasi investasi sektor infrastruktur. Ada manfaat jangka panjang dari semua proyek infrasturktur stategis bagi pengembangan kawasan dan pemenuhan target pengadaan rumah terjangkau.

"Manfaat proyek infrastruktur seharusnya dapat dikelola dan dinikmati seluruh masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan," kata Presiden Kehormatan International Urban Development Association (INTA), Budiarsa Sastrawinata.
 
Dipaparkannya dalam eminar international bertema Infrastructure-led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing di Jakarta, Rabu (14/2/2018), adanya infrastruktur strategis menciptakan multiplier effect yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara dan menciptakan hilirisasi investasi baru.
 
Baca juga: Proyek Hunian Baru di Jalur MRT/LRT
 
Di sisi lain pengembang memanfaatkan pembangunan infrastruktur untuk mempromosikan proyek masing-masing. Belum sampai tahapan penataan bersama kawasan baru yang mengharuskan koordinasi sedari dini antara pemerintah dan swasta.
 
Pengalaman negara lain menunjukkan pengembangan kawasan skala besar dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan swasta dan batasannya ditetapkan dalam rencana induk. Pembangunan sistem angkutan massal diintegrasikan dengan pengembangan properti serta dukungan sumber pembiayaan jangka panjang.
 
"Ke depan harus ada kebijakan yang jelas mengenai tugas dan tanggungjawab pemerintah, swasta dan masyarakat dalan pembangunan ini. Tidak mungkin hanya bergantung BUMN. Pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan hilirisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik," tambahnya.
 
Pembangunan jaringan transportasi umum di kota-kota besar dapat dijadikan pijakan  pembangunan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD). Bila pengembangan kawasan hunian skala besar dan penyediaan rumah murah berdasar sistem transportasi massal  (new transit town) melibatkan swasta akan banyak manfaat bagi masyarakat.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan