NEWS
BPS Ungkap Data Perumahan 2026, Backlog Rumah Turun Jadi 9,29 Juta
Rizkie Fauzian
Jumat 14 Agustus 2026 / 10:59
- BPS mencatat backlog kepemilikan rumah turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026.
- Akses terhadap rumah layak huni meningkat menjadi 70,30 persen pada 2026 dari 68,40 persen pada 2025.
- Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri mencapai sekitar 9,29 juta.
Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka backlog kepemilikan rumah dan backlog kelayakhunian mengalami penurunan pada Maret 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data tersebut diperbarui berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026.
BPS membagi backlog perumahan menjadi dua jenis. Backlog pertama merupakan kondisi ketika rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Sementara backlog kedua menunjukkan rumah tangga yang telah menempati rumah milik sendiri, tetapi kondisi hunian tersebut belum layak.
“Berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret, kemudian kami memperbarui data backlog ini. Backlog satu yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah, secara persentase mengalami penurunan dari 13 persen pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39 persen pada bulan Maret 2026,” ujar Amalia dalam Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 dikutip dari Antara, Jumat, 14 Agustus 2026.
Berdasarkan data tersebut, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun dari sekitar 9,64 juta rumah tangga pada Maret 2025 menjadi 9,29 juta rumah tangga pada Maret 2026.
Sementara itu, backlog kelayakhunian atau backlog dua pada Maret 2026 tercatat sebesar 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.
“Jadi baik backlog 1 maupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan,” kata Amalia.
Menurut dia, tingginya backlog kelayakhunian menunjukkan pentingnya upaya meningkatkan kualitas rumah yang telah ditempati masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam meningkatkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
“Dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan yang memang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini selaras dengan data BPS,” ujar Amalia.
Ia menyebut Kementerian PKP meningkatkan target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Peningkatan target tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan untuk menekan angka backlog kelayakhunian secara lebih cepat.
Sebagai informasi, Kementerian PKP menggandeng BPS untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis kondisi lapangan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan kebijakan di sektor perumahan perlu dibangun berdasarkan data yang kuat. Dengan demikian, berbagai program pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(KIE)
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data tersebut diperbarui berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026.
BPS membagi backlog perumahan menjadi dua jenis. Backlog pertama merupakan kondisi ketika rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Sementara backlog kedua menunjukkan rumah tangga yang telah menempati rumah milik sendiri, tetapi kondisi hunian tersebut belum layak.
“Berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret, kemudian kami memperbarui data backlog ini. Backlog satu yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah, secara persentase mengalami penurunan dari 13 persen pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39 persen pada bulan Maret 2026,” ujar Amalia dalam Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 dikutip dari Antara, Jumat, 14 Agustus 2026.
Berdasarkan data tersebut, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun dari sekitar 9,64 juta rumah tangga pada Maret 2025 menjadi 9,29 juta rumah tangga pada Maret 2026.
Sementara itu, backlog kelayakhunian atau backlog dua pada Maret 2026 tercatat sebesar 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.
“Jadi baik backlog 1 maupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan,” kata Amalia.
Backlog hunian layak masih tinggi
Amalia menjelaskan jumlah backlog kelayakhunian masih lebih tinggi dibandingkan backlog kepemilikan rumah. Kondisi tersebut menunjukkan tantangan penyediaan hunian layak masih menjadi perhatian dalam pembangunan sektor perumahan.Menurut dia, tingginya backlog kelayakhunian menunjukkan pentingnya upaya meningkatkan kualitas rumah yang telah ditempati masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam meningkatkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
“Dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan yang memang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini selaras dengan data BPS,” ujar Amalia.
Ia menyebut Kementerian PKP meningkatkan target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Peningkatan target tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan untuk menekan angka backlog kelayakhunian secara lebih cepat.
Sebagai informasi, Kementerian PKP menggandeng BPS untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis kondisi lapangan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan kebijakan di sektor perumahan perlu dibangun berdasarkan data yang kuat. Dengan demikian, berbagai program pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(KIE)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0550 [53]
