Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Haru Koesmahargyo mengungkapkan permasalahan tersebut menjadi salah satu faktor perseroan menerbitkan saham baru melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.
Menurut Haru, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.
"Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," katanya, saat konferensi pers, Selasa, 18 Oktober 2022.
| Baca juga: Pemegang Saham BTN Setujui Rights Issue, Terbitkan hingga 4,6 Miliar Lembar |
Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.
Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.
"Kita juga mengharapkan dengan adanya ini kemampuan memberi kredit jadi lebih besar. Kan sudah ada FLPP, 2022 ada 200 ribu unit, dan 2023 jadi 220 ribu unit. BTN akan terus fokus memperkuat sektor perumahan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
