Adapun penerbitan saham baru ini sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Serta harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue," jelas Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers RUPSLB BTN, Selasa, 18 Oktober 2022.
Haru mengungkapkan, dari penerbitan saham baru ini, emiten berkode BBTN ini menargetkan dana senilai total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik.
Usai rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah," ungkap Haru.
Terkait tanggal pelaksanaan rights issue, seperti cum date, ex date dan periode perdagangan rights akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan pernyataan efektif dari OJK.
"Kami optimistis rights issue akan optimal karena seluruh dana yang diperoleh akan kami pergunakan untuk menyalurkan kredit. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan jumlah MBR dan milenial yang memiliki hunian layak," jelas Haru.
| Baca juga: Rights Issue BTN Rp4,13 Triliun Disetujui, Termasuk PMN Rp2,48 Triliun |
Menurut Haru, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan.
Kebutuhan perumahan
Kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga."Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," katanya.
Mempercepat penyelesaian backlog
Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.Pengembangan bisnis
Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.Untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut, lanjut dia, perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Dengan adanya rencana rights issue ini, perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai Bank Terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi aset.
Adapun proyeksi bisnis perseroan pada 2025 di antaranya aset di atas Rp550 triliun, kredit tumbuh di atas 14 persen dalam lima tahun, ROE di atas 16 persen, dan rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis.
"Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana penerbitan saham baru ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah," papar Haru.
Adanya pembangunan konstruksi perumahan, lanjut dia, akan memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan 90 persen bahan konstruksi perumahan adalah produk lokal.
Selain itu, rights issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan dan mengoptimalkan 174 subsektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
"Rights issue akan mampu meningkatkan value creation Perseroan. Dengan bisnis yang bertumbuh, Perseroan dapat meningkatkan dividen dan pajak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
