NEWS
Bangun Rusun di Kawasan Padat, Indonesia Gandeng Tiongkok
Rizkie Fauzian
Kamis 10 September 2026 / 12:51
- Indonesia dan Tiongkok membahas peluang kerja sama teknologi pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk.
- Teknologi pembangunan rusun akan disesuaikan dengan kondisi lahan dan regulasi yang berlaku di Indonesia
- Kedua pihak sepakat membentuk tim bersama untuk membahas regulasi, lahan, teknologi, dan skema pembangunan.
Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Wang Lutong. Pertemuan keduanya membahas tindak lanjut kerja sama di bidang perumahan antara Kementerian PKP dan Kementerian Perumahan RRT.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan kedua pihak sekitar dua bulan sebelumnya. Salah satu peluang kerja sama yang dibahas yakni pemanfaatan teknologi untuk pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan padat penduduk.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kerja sama dengan Tiongkok akan dibangun berdasarkan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, serta memberikan dampak positif bagi kedua negara.
“Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara,” ujar Maruarar dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Kamis, 10 September 2026.
Maruarar mengatakan pihak Tiongkok akan terlebih dahulu mempelajari kondisi lahan dan regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan.
“Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok,” katanya.
Selain teknologi, Kementerian PKP mendorong agar kerja sama tersebut memberikan dampak terhadap perekonomian dalam negeri. Pelaksanaan pembangunan diharapkan turut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), produk dalam negeri, serta tenaga kerja Indonesia.
“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujar Maruarar.
Tim tersebut melibatkan jajaran Kementerian PKP, di antaranya Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tim bersama selanjutnya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dan survei terhadap lokasi lahan yang berpotensi dikembangkan. Hasil kerja tim akan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar RRT pada akhir September 2026.
Sementara itu, Wang Lutong menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bidang perumahan. Kerja sama tersebut salah satunya akan diarahkan pada pertukaran pengalaman dan teknologi dalam pengelolaan serta pembangunan perumahan.
(KIE)
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan kedua pihak sekitar dua bulan sebelumnya. Salah satu peluang kerja sama yang dibahas yakni pemanfaatan teknologi untuk pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan padat penduduk.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kerja sama dengan Tiongkok akan dibangun berdasarkan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, serta memberikan dampak positif bagi kedua negara.
“Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara,” ujar Maruarar dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Kamis, 10 September 2026.
Teknologi rusun disesuaikan dengan kondisi Indonesia
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak turut membicarakan pemanfaatan dan alih teknologi untuk pembangunan rusun di kawasan padat. Teknologi yang akan digunakan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di Indonesia agar pembangunan hunian dapat dilakukan secara aman, efisien, dan terjangkau.Maruarar mengatakan pihak Tiongkok akan terlebih dahulu mempelajari kondisi lahan dan regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan.
“Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok,” katanya.
Selain teknologi, Kementerian PKP mendorong agar kerja sama tersebut memberikan dampak terhadap perekonomian dalam negeri. Pelaksanaan pembangunan diharapkan turut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), produk dalam negeri, serta tenaga kerja Indonesia.
“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujar Maruarar.
Siapkan pembahasan lanjutan
Untuk mempercepat pembahasan, kedua pihak sepakat membentuk tim bersama yang akan mengkaji berbagai aspek kerja sama, mulai dari regulasi, lahan, teknologi, hingga skema pelaksanaan pembangunan.Tim tersebut melibatkan jajaran Kementerian PKP, di antaranya Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tim bersama selanjutnya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dan survei terhadap lokasi lahan yang berpotensi dikembangkan. Hasil kerja tim akan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar RRT pada akhir September 2026.
Sementara itu, Wang Lutong menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bidang perumahan. Kerja sama tersebut salah satunya akan diarahkan pada pertukaran pengalaman dan teknologi dalam pengelolaan serta pembangunan perumahan.
(KIE)
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0051 [53]
