Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan berbagai masukan sekaligus melakukan mitigasi risiko pembangunan perumahan di lapangan.
"Hal itu juga diperlukan untuk menghindari adanya temuan serta mendorong agar berbagai program serta kebijakan perumahan diketahui berbagai kalangan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Juli 2023.
Salah satu program perumahan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini diberikan kepada masyarakat secara gratis.
| Baca juga: Daftar Harga Rumah Subsidi Baru 2023-2024 |
"Kami juga siap melakukan blacklist apabila ada konsultan atau manajemen konstruksi yang tidak bertugas dengan baik dan juga menempelkan peneng program BSPS bebas pungutan liar di rumah yang mendapat bantuan agar diketahui masyarakat dan laporkan apabila ada pungutan di lapangan," jelasnya.
Menurut Iwan, dalam program pelaksanaan perumahan juga harus diantisipasi munculnya risiko dalam proses pembangunan di lapangan. Oleh karena itu, dirinya meminta para pegawai Direktorat Jenderal Perumahan untuk tetap bekerja secara profesional sesuai peraturan yang berlaku sekaligus mengikuti arahan dari pimpinan di Kementerian PUPR.
"Jangan sampai pegawai khususnya yang bertanggungjawab dan melaksanakan tugas di lapangan untuk tidak serta percaya laporan dalam proyek pembangunan. Harus dicek benar kondisi di lapangan dan jaga kualitas hasil pembangunan infrastruktur yang dibangun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk masyarakat," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
