Broker Properti Wajib Punya SIU-P4
Beberapa tenaga pemasar proyek apartemen dalam Indonesia Property Expo 2018 di JCC, Jakarta. Ada 700-an proyek properti di seluruh Indonesia yang tampil dalam pameran bertajuk
Jakarta: Pemerintah mendorong para broker atau agen penjualan properti untuk memiliki sertifikat atau Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4). Hal tersebut untuk menertibkan dan menghindari para broker properti nakal yang tidak memiliki izin.

"Saat ini kita sudah sosialisasi ke anggota-anggota, tapi belum banyak yang pakai SIUP. Aturan itu kan sudah berlangsung cukup lama ya,kita cukup efektif mendorong semua anggota untuk punya izin," kata Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta.


Persyaratan pembuatan SIUP-P4 tersebut harus ada dua anggota dalam satu perusahaan yang sudah tersertifikasi. Mereka terdiri dari satu manager dan satu marketing yang tersertifikasi sudah bisa memenuhi persyaratan.

Saat ini anggota AREBI yang sudah tersertifikasi baru 1.200 orang dari jumlah 900 ribu anggota AREBI yang tersebut di seluruh Indonesia. Lukas menargetkan setiap tahun jumlah anggota yang tersertifikasi terus meningkat.

"Target kita berjalan terus, dari tahun ke tahun penambahannya sangat signifikan karena mereka juga semakin sadar (sertifikasi) itu juga akan membantu. Sudah berjalan 2-3 tahun baru 1.200 anggota, jadi kita targetkan kalau dalam satu tahun bisa 500-seribu orang," jelasnya.

baca juga: Hunian kecil diburu investor

Pemberian sanksi

Sesuai UU 7/2014 tentang Perdagangan usaha tanpa izin, broker yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan sanksi hukuman pidana selama 4 tahun atau denda sebesar Rp10 miliar.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan sidak kepada dua perusahaan broker yakni Properti Chika Property yang berlokasi di Kelapa Gading dan Agen Properti Era Peak berada di Bukit Golf Mediterania Jakarta Utara. Keduanya diduga tidak mengantongi izin usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51 tahun 2017 terkait dengan bisnis perusahaan perantara properti.

"Sanksinya harusnya ada, tapi selama ini sanksinya itu pidana. Tapi kemarin kita lihat ada anggota kita yang kena razia tapi hanya disegel begitu, setelah mereka urus izin segelnya dilepas, ke depannya mungkin sanksinya bisa lebih berat. Tapi sanksi tersebut cukup memberikan efek jera bagi anggota kita untuk mengurus izin," ungkap Lukas.

Lukas berharap jika AREBI bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk berkoordinasi terkait aturan yang jelas dalam bisnis broker. Dirinya berharap tidak ada lagi broker-broker yang perorangan yang tidak memiliki izin.

"Pemerintah kan sebagai regulator jadi kita ke depannya mau berkoordinasi. Kita ingin usaha kita ini ada aturan yang jelas dari pemerintah, kita tidak ingin ada broker-broker perorangan yang tidak punya izin, tidak punya sertifikasi, tidak bayar pajak pula, kita mau mereka disertifikasi punya badan hukum walaupun sifatnya perorangan tapi jelas," ujar Lukas.



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id