"Anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar itu untuk merenovasi sebanyak 39 rumah warga yang tidak layak huni dan belum tersentuh bantuan sama sekali di tahun 2023," kata Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman Pemkab Sampang Abdul Rokib di Sampang, Jawa Timur, Selasa, 30 Januari 2024.
Ia menjelaskan, besaran anggaran itu telah disetujui oleh DPRD Bangkalan dan telah tertuang dalam APBD 2024. Masing-masing unit rumah mendapat sebesar Rp30 juta.
"Anggaran ini diperuntukkan belanja material bangunan dan upah tukang," katanya.
| Baca juga: 8.000 Rumah Tak Layak Huni di Cirebon Bakal Dibedah |
Perinciannya, sebanyak Rp24.750.000 untuk kebutuhan bahan material bangunan dan Rp5.250.000 dimanfaatkan untuk upah tukang. Jumlah rumah tidak layak huni yang dibantu pemerintah tahun ini lebih banyak dibanding 2023.
"Pada 2023, kami juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sebanyak 21 unit rumah tidak layak huni di Sampang ini," katanya, menjelaskan.
Rokib lebih lanjut menjelaskan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu program yang dicanangkan Pemkab Sampang dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain melalui APBD, Pemkab Sampang juga bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu membangun rumah warga korban konflik sosial di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang, Sampang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
