13.826 Rumah Rampung Dibedah hingga September 2026

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyerapan anggaran sebesar 44 persen hingga 24 September 2026. Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan sejumlah program perumahan dan kawasan permukiman yang bersumber dari APBN.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan program Kementerian PKP pada 2026.

“Kementerian PKP terus mengakselerasi seluruh program APBN. Penyerapan sudah mencapai 44 persen,” ujar Didyk dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Jumat, 25 September 2026.

Pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, misalnya, pagu anggaran sekitar Rp2,9 triliun dengan realisasi anggaran mencapai 26,23 persen.

Dari sisi fisik, pembangunan rumah susun (rusun) di sejumlah lokasi terus berjalan. Pembangunan rusun untuk hunian TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 100 persen atau selesai.

Sementara itu, pembangunan rusun periode 2025-2026 telah mencapai progres 96,7 persen. Adapun pembangunan rusun IKN untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 88,22 persen.

Penanganan kawasan kumuh tercatat memiliki realisasi sebesar 9,68 persen. Sementara penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dengan target 600 unit telah mencapai realisasi fisik 31,33 persen.

Bedah Rumah 13.826 Unit Selesai

Program Bedah Rumah menjadi salah satu program yang terus dipercepat pemerintah. Melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, program tersebut memiliki anggaran Rp1,3 triliun dengan realisasi mencapai 53,76 persen hingga 24 September 2026.

Pada periode yang sama, sebanyak 13.826 unit rumah telah selesai dibangun melalui program Bedah Rumah.

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memiliki pagu anggaran Rp5 triliun dan mencatatkan realisasi sebesar 28,76 persen untuk pagu anggaran belanja tambahan (ABT).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp3,716 triliun mencatatkan realisasi sebesar 46,84 persen.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko juga mencatat realisasi sebesar Rp13,4 miliar atau 78,84 persen dari pagu Rp17 miliar. Adapun Inspektorat Jenderal mencatat penyerapan sebesar 73,31 persen, melampaui target 70 persen.

Penyaluran KPP Capai Rp25,8 Triliun

Selain program yang menggunakan anggaran Kementerian PKP, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Hingga 24 September 2026, penyaluran KPP mencapai Rp25,8 triliun kepada 110.582 debitur atau sekitar 78 persen dari target.

Dari sisi pasokan (supply), pembiayaan mencapai Rp8,7 triliun untuk 3.589 debitur yang terdiri atas pengembang, toko bahan bangunan, dan kontraktor.

Sementara dari sisi permintaan, KPP telah dimanfaatkan 88.183 debitur untuk renovasi rumah, 9.583 debitur untuk pembelian rumah, dan 9.227 debitur untuk pembangunan rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan perkembangan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kondisi pelaksanaan program di lapangan, termasuk kebijakan dan aturan yang diterapkan pemerintah.

Terkait Program Bedah Rumah, Maruarar mengatakan pemerintah terus menyederhanakan persyaratan sekaligus mempercepat pelaksanaan agar bantuan dapat disalurkan lebih awal.

“Untuk persyaratan penerima Bedah Rumah, cukup dengan surat keterangan kepala desa atau lurah sudah bisa diproses. Aturan kita permudah. Kalau BSPS tahun ini bulan Juni, tahun depan kita rencanakan Februari supaya penyerapannya bisa digenjot dari awal,” kata Maruarar.


(KIE)

• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Bedah Rumah
• Perumahan